Jambiday.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, bersama anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi mendorong percepatan hilirisasi produk unggulan daerah agar komoditas Jambi tidak berhenti sebagai bahan baku, tetapi berkembang menjadi produk olahan yang memiliki merek, standar mutu, pasar dan nilai tambah lebih tinggi.
Dorongan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Rabu (16/9/2026). Kunjungan difokuskan pada pembelajaran strategi hilirisasi, penguatan UMKM, kurasi produk, standardisasi, digitalisasi pemasaran hingga perluasan akses pasar.
Dalam kunjungan tersebut, konsep yang menjadi perhatian adalah “Jambi Punya Produk, Jakarta Punya Pasar.” Konsep ini dinilai dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mempertemukan kekuatan Jambi sebagai daerah penghasil komoditas dengan Jakarta sebagai salah satu pusat perdagangan dan pasar dengan jaringan distribusi yang luas.
Ivan mengatakan, Jambi memiliki modal ekonomi yang besar. Sejumlah produk unggulan yang dapat dikembangkan antara lain sawit, karet, pinang, kopi, kayu manis, perikanan, batik dan madu, selain berbagai produk pangan dan ekonomi kreatif masyarakat. Namun, potensi tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama biaya logistik yang tinggi, pengolahan awal yang masih dominan, standardisasi yang terbatas, penggunaan teknologi yang relatif sederhana serta akses pasar yang masih terfragmentasi.
“Jambi tidak boleh hanya dikenal sebagai daerah penghasil bahan baku. Kita harus bergerak menjadi daerah penghasil produk olahan, produk bermerek, produk bersertifikat dan produk yang mampu masuk ke pasar nasional maupun internasional,” kata Ivan, Kamis (17/9/26).
Hilirisasi Bukan Sekadar Membangun Pabrik
Menurut Ivan, hilirisasi tidak boleh dipahami sebatas membangun fasilitas pengolahan. Yang lebih penting adalah membangun rantai nilai secara utuh, mulai dari bahan baku hingga produk benar-benar dibeli konsumen.
Rantai tersebut meliputi bahan baku, pengolahan, standardisasi, kemasan dan merek, buyer, hingga kontrak dan repeat order.
“Kalau hanya berhenti pada produksi, kita belum selesai. Produk harus memiliki standar, kemasan yang baik, merek yang kuat, pembeli yang jelas dan pada akhirnya menghasilkan kontrak serta pesanan berulang,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan program hilirisasi dan pembinaan UMKM juga tidak cukup diukur dari banyaknya pelatihan, peserta kegiatan maupun bantuan peralatan.
Ukuran keberhasilannya harus bergeser kepada hasil ekonomi, seperti meningkatnya nilai jual produk, produktivitas, omzet, penyerapan tenaga kerja, terbentuknya kontrak perdagangan dan terjadinya repeat order.
Belajar dari Ekosistem Jakpreneur hingga Business Matching
Dalam pembelajaran ke Dinas PPKUKM DKI Jakarta, rombongan DPRD Jambi melihat sejumlah pendekatan yang dapat diadaptasi, di antaranya Jakpreneur, kurasi dan sertifikasi, e-order dan P3DN, business matching, sentra industri dan inkubator, serta digitalisasi pemasaran.
Ivan menegaskan, pola Jakarta tidak harus ditiru secara mentah karena struktur ekonomi Jambi dan Jakarta berbeda. Namun, sistem pembinaan dan mekanisme pengembangan pasar tersebut dapat disesuaikan dengan karakter Jambi.
“Jakarta memiliki pasar, perdagangan, jasa, distribusi dan jaringan konsumen yang besar. Jambi memiliki produk dan sumber daya. Kekuatan ini harus dipertemukan. Jambi punya produk, Jakarta punya pasar. Tinggal bagaimana kita membangun sistem agar produk Jambi benar-benar masuk dan bertahan di pasar,” jelasnya.
Menurutnya, pembinaan UMKM juga harus berbasis pemetaan tingkat kesiapan usaha. UMKM pemula tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku usaha yang telah memiliki legalitas, sertifikasi dan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar. Karena itu, pembinaan harus dilakukan secara bertahap, mulai dari legalitas, standardisasi, sertifikasi, peningkatan kapasitas produksi, kemasan, branding, digitalisasi pemasaran, akses pengadaan pemerintah hingga perluasan pasar.
Business Matching Jangan Berhenti di Pertemuan
Salah satu catatan penting Ivan adalah perlunya mengubah orientasi business matching. Menurutnya, kegiatan mempertemukan produsen dan calon pembeli harus memiliki tindak lanjut yang jelas. Mulai dari pengujian sampel, negosiasi harga, standar mutu, volume, jadwal pengiriman, mekanisme pembayaran hingga kontrak pembelian.
“Business matching jangan hanya menghasilkan foto dan pertemuan. Kita ingin dari pertemuan masuk ke transaksi, dari transaksi menjadi kontrak, kemudian terjadi repeat order,” tegasnya.
Karena itu, produk Jambi yang akan dipasarkan juga harus melalui proses kurasi dengan mempertimbangkan legalitas, kualitas, kemasan, harga, kapasitas produksi dan kemampuan memenuhi pesanan secara konsisten.
Targetkan Tiga Produk Prioritas dalam 90 Hari
Dari pembelajaran tersebut, Ivan mendorong adanya langkah konkret Pemerintah Provinsi Jambi melalui rencana tindak lanjut 90 hari. Dalam materi strategi hilirisasi yang dibahas, tahapan 90 hari dibagi menjadi enam fase:
Hari 1–14: Evaluasi
Hari 15–30: Pemetaan produk
Hari 31–45: Kurasi
Hari 46–60: Penyiapan produsen
Hari 61–75: Business matching
Hari 76–90: Pilot transaksi
Target yang didorong meliputi tiga produk prioritas, satu sistem kurasi, satu katalog bersama dan satu pilot kontrak dagang, disertai sasaran peningkatan omzet dan penyerapan tenaga kerja.
“Dalam 90 hari harus ada sesuatu yang bisa kita ukur. Jangan hanya menghasilkan rekomendasi. Kita harus menentukan produk prioritas, mengkurasi produknya, menyiapkan produsennya, mempertemukan dengan calon buyer dan mendorong lahirnya transaksi awal,” katanya.
Dari Komoditas Menjadi Produk
Ivan juga menekankan pentingnya memilih produk berdasarkan kebutuhan pasar, bukan sekadar berdasarkan banyaknya komoditas yang tersedia.
Pemetaan harus memperhatikan permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, kontinuitas produksi, kesiapan pelaku usaha, standardisasi, potensi nilai tambah dan efisiensi logistik. Dengan pendekatan tersebut, Jambi diharapkan tidak hanya menjual hasil perkebunan dan perikanan dalam bentuk primer, tetapi mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
“Ukuran akhirnya sederhana: nilai jual naik, kontrak bertambah, repeat order terjadi, produktivitas meningkat dan tenaga kerja bertambah. Itu yang kita harapkan dari hilirisasi,” ujarnya.
Logistik Jadi Bagian Penting Hilirisasi
Selain pengolahan dan pasar, Ivan mengingatkan bahwa persoalan logistik tidak boleh diabaikan. Produk yang berkualitas tetap akan sulit bersaing apabila biaya distribusinya terlalu tinggi.
Karena itu, konektivitas dari sentra produksi menuju pusat pengolahan, gudang, pasar hingga pelabuhan harus menjadi bagian dari strategi hilirisasi.
Dalam konteks hubungan perdagangan Jambi–Jakarta, Ivan juga membuka ruang pembahasan mengenai koridor distribusi laut Kuala Jambi–Marunda sebagai salah satu gagasan yang dapat dikaji untuk memperkuat konektivitas Sumatra–Jawa.
“Ini tentu membutuhkan kajian kelayakan, kepastian muatan, kesiapan pelabuhan, frekuensi kapal dan komitmen pelaku usaha. Tetapi kalau dapat menekan biaya logistik dan membuka jalur distribusi yang lebih efisien, tentu manfaatnya akan kembali kepada pelaku usaha dan masyarakat,” katanya.
DPRD Siap Kawal Kebijakan Hilirisasi
Ivan memastikan DPRD Provinsi Jambi akan mendorong dukungan regulasi, penganggaran dan pengawasan agar program hilirisasi tidak berhenti pada konsep. Menurutnya, program ekonomi daerah harus memiliki indikator keluaran dan dampak yang dapat diukur.
“Kita ingin bergerak dari komoditas menjadi produk, dari pelatihan menjadi transaksi, dari pertemuan menjadi kontrak, dan dari potensi menjadi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya
Ia berharap pembelajaran dari DKI Jakarta dapat menjadi pintu masuk bagi terbentuknya kolaborasi yang lebih konkret antara Jambi dan Jakarta, khususnya dalam membuka akses pasar bagi UMKM dan produk unggulan Jambi.
Dengan demikian, hilirisasi bukan hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga menciptakan pasar yang lebih luas, lapangan kerja baru, peningkatan omzet pelaku usaha dan kesejahteraan masyarakat. (OYI)
Discussion about this post