Jambiday.com, PALEMBANG-Membangun personal branding di dunia politik tidak cukup hanya dengan aktif di media sosial. Bagi Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, citra politik harus tumbuh dari kerja nyata, konsistensi, serta kemampuan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Ivan saat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Golkar di Palembang, Jumat (2/10/2026). Salah satu materi yang dibahas dalam kegiatan tersebut berkaitan dengan strategi membangun personal branding dan komunikasi politik di tengah perubahan pola komunikasi masyarakat yang semakin digital.
Dalam materi tersebut, peserta diajak memahami pentingnya identitas politik, karakter komunikasi yang autentik, penyusunan narasi yang dekat dengan masyarakat, hingga pemanfaatan media sosial sebagai ruang untuk mendokumentasikan kerja sekaligus menyerap aspirasi publik.
Ivan menilai perkembangan media digital memberikan peluang besar bagi politisi untuk berkomunikasi secara lebih terbuka dengan masyarakat. Namun, kehadiran di ruang digital tidak boleh berhenti pada publikasi kegiatan.
Menurutnya, masyarakat pada akhirnya akan melihat konsistensi antara apa yang disampaikan dengan apa yang benar-benar dikerjakan.
“Personal branding politik itu harus berangkat dari kerja nyata. Media sosial adalah alat untuk menyampaikan apa yang kita kerjakan, tetapi yang paling penting adalah konsistensi, rekam jejak dan tindak lanjut terhadap persoalan masyarakat,” ujar Ivan.
Ia menambahkan, komunikasi politik juga tidak bisa dibangun dengan satu pola yang sama. Dalam materi Bimtek, dibahas sejumlah karakter komunikasi politik, mulai dari komunikatif dan humoris, berwibawa serta hadir di tengah masyarakat, merakyat, hingga teknokratik.
Setiap pendekatan, kata Ivan, perlu disesuaikan dengan karakter personal, kapasitas, serta rekam kerja masing-masing. Karena itu, komunikasi politik tidak semestinya hanya mengikuti tren yang sedang berkembang di media sosial.
“Jangan sampai komunikasi hanya bagus di media sosial, tetapi ketika masyarakat menyampaikan persoalan tidak ada tindak lanjut. Yang harus dibangun adalah komunikasi yang konsisten antara apa yang disampaikan dengan kerja yang dilakukan,” tegasnya.
Dengan latar belakang di bidang teknik dan ekonomi serta tugasnya sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi, Ivan juga menilai komunikasi berbasis data harus dikemas dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat.
Menurutnya, informasi mengenai kebijakan, anggaran maupun pembangunan idealnya tidak hanya menyampaikan angka, tetapi juga menjelaskan persoalan yang hendak diselesaikan, dampaknya bagi masyarakat, langkah yang telah dilakukan, serta perkembangan tindak lanjutnya.
“Data itu penting, tetapi bagaimana data tersebut diterjemahkan menjadi informasi yang mudah dipahami masyarakat juga penting. Masyarakat ingin tahu persoalannya apa, solusinya bagaimana, dan sejauh mana tindak lanjutnya,” katanya.
Ivan juga menilai komunikasi politik di era digital perlu mengintegrasikan aktivitas luring dan daring. Kegiatan tatap muka dengan masyarakat tetap menjadi ruang penting untuk menyerap aspirasi, sementara platform digital dapat digunakan untuk mendokumentasikan dan menginformasikan perkembangan tindak lanjut.
Pemanfaatan teknologi seperti kode QR, kanal aspirasi digital, media sosial, hingga kecerdasan buatan (AI) juga dinilai dapat membantu memperluas jangkauan komunikasi. Namun, penggunaan teknologi tetap harus disertai verifikasi informasi, perlindungan data, dan pemeriksaan manusia sebelum sebuah konten dipublikasikan.
Bagi Ivan, teknologi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat pelayanan dan komunikasi publik, bukan menggantikan substansi kerja politik.
“Teknologi boleh berkembang, tetapi substansinya jangan hilang. Masyarakat tetap membutuhkan kehadiran, kepedulian dan penyelesaian persoalan secara nyata,” ujarnya.
Ia berharap materi Bimtek tersebut tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi dapat diterapkan dalam kerja organisasi dan komunikasi publik Partai Golkar di Jambi.
“Dokumentasi kegiatan bukan sekadar menunjukkan bahwa kita hadir. Yang lebih penting adalah masyarakat bisa melihat apa yang dikerjakan, aspirasi apa yang diterima, dan bagaimana proses tindak lanjutnya,” pungkasnya.
Melalui pendekatan tersebut, komunikasi digital diharapkan tidak sekadar membangun citra, tetapi menjadi bagian dari mekanisme transparansi, penyampaian informasi, sekaligus penguatan hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat.
Bimtek dihadiri Ketua, jajaran pengurus DPD Golkar kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Serta anggota DPRD kabupaten dan kota serta provinsi dari Fraksi Golkar. Serta Ketua Bappilu Kota Jambi dan Ketua BSN Provinsi Jambi. (OYI)
Discussion about this post