Jambiday.com, BATANG HARI-Pemerintah Kabupaten Batang Hari kembali mencatatkan capaian membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Pemkab Batang Hari berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi.
Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jambi kepada Bupati Batang Hari Mhd. Fadhil Arief di Kantor BPK Perwakilan Jambi, Selasa (2/6/2026).
Pencapaian ini menjadi bukti bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), didukung kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal yang berjalan dengan baik.
Bupati Batang Hari Mhd. Fadhil Arief menegaskan bahwa raihan Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus berkomitmen menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.
“Opini WTP bukanlah tujuan akhir. Ini adalah motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Batang Hari,” ujar Fadhil Arief.
Ia juga menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar senantiasa menjalankan pengelolaan keuangan sesuai aturan dan standar yang berlaku.
“Kami selalu mengingatkan seluruh OPD bahwa bekerja sesuai standar pengelolaan keuangan yang benar bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan secara konsisten,” tegasnya.
Raihan Opini WTP ini sekaligus menjadi indikator semakin kuatnya komitmen Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab.
Pada kesempatan yang sama, selain Kabupaten Batang Hari, empat daerah lainnya di Provinsi Jambi juga menerima Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Jambi, yakni Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Prestasi ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, serta pengelolaan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat. (LAN)
Discussion about this post