Gimmick Keadilan Ekonomi 

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi (Pengamat)

KEADILAN tidak untuk dibeli, tapi untuk diperjuangkan. Dalam ilmu ekonomi gagasan keadilan sering dikaitkan dengan distribusi pendapatan. Keadilan dalam distribusi pendapatan sering diartikan sebagai kesetaraan yang lebih besar terkait dengan pendapatan yang diterima oleh individu atau keluarga dalam suatu masyarakat.

Padahal konsep keadilan ekonomi tidak berarti harus membuat distribusi pendapatan sepenuhnya sama. Tetapi, ini lebih mengarah ke konsep bahwa orang-orang yang memiliki pendapatan rendah harus dipastikan dapat bertahan hidup. Dalam arti, mereka dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa penting secara mencukupi, termasuk dalam hal makanan, tempat tinggal, perawatan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Hanya saja konsep ini makin tak terbeli hari ini.

Banyak pertanyaan tentang tingkat ketimpangan di Indonesia apakah baik-baik saja ? Seperti yang dinyatakan oleh indikator koefisien Gini. Cerita Indeks gini menjadi lebih meyakinkan dengan berita gencarnya pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, kereta cepat hingga pembangungan Ibu Kota Baru (IKN) di Kalimantan dan lainnya. Namun fakta masyarakat yang harus antri minyak goreng, mahalnya kedelai seolah menjadi anomali diantara berbagai anomali yang terjadi.

Pada satu sisi meroketnya ekonomi bisa kita lihat data Indonesia sebagai salah satu negara dengan harga mobil termahal di dunia adalah satu dari berbagai negara di Asia, tempat pasar mobil-mobil mewah tumbuh dengan sangat pesat. 

Di tengah kondisi pandemi yang cukup menekan ekonomi terutama pada Juni – Juli 2021 saat adanya varian Delta, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan 36 persen tahun ini.

Bahkan Industri alat angkutan melaju dengan pertumbuhan, tumbuhnya naik signifikan 27,8 persen. Begitu pula sektor otomotif yang menjadi salah satu sektor paling terpukul di awal pandemi, tetapi sekarang mengalami pertumbuhan sampai 64 persen.

Tapi pada sisi yang lain terjadi hal ekstrem pada masyarakat, kasus rawan pangan atau busung lapar di kalangan anak Balita juga merupakan cerita biasa. Permasalahan gizi di masa pandemi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi sebelum adanya pandemi virus corona menjangkiti Indonesia. 

Bahkan perwakilan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) mengatakan, sebelum terjadi pandemi sudah ada sekitar 2 juta anak Indonesia yang menderita gizi buruk. Lebih dari 7 juta anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting di Indonesia. 

Di sisi yang lain, masalah ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia sudah sangat mengkhwatirkan. Berdasarkan data terbaru KPA, 68 persen tanah yang di seluruh daratan di Indonesia saat ini telah dikuasai oleh satu persen kelompok pengusaha dan badan korporasi skala besar. Sisanya barulah diperebutkan oleh 99 persen masyarakat yang tersisa.

Akibatnya, banyak petani dan nelayan yang kehilangan mata pencaharian dan akhirnya menjadi pengangguran. Pengangguran menyebabkan bertambahnya penduduk miskin di daerah terpencil seperti pedesaan yang sebagian besar adalah petani dan nelayan. Oleh karena itu, Reforma Agraria hadir untuk mempersempit ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang sejatinya akan memberikan harapan baru untuk perubahan dan pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Dalam kondisi ini kita bisa menyimpulkan bahwa keadilan ekonomi (economic equity) menjadi sesuatu yang makin tak terbeli oleh sebagian masyarakat. Keadilan ekonomi sebenarnya mengacu pada gagasan menjadi wajar dan setimpal. Konsep keadilan distributif ini sering digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang makin jauh dari kata setara.

Meski keadilan tidak sama dengan kesetaraan (equality). Kesetaraan adalah salah satu representasi dari keadilan, meskipun tidak selalu. Misalnya, pajak progresif dianggap adil karena orang-orang dengan pendapatan dan kekayaan lebih tinggi membayar pajak lebih tinggi daripada orang-orang dengan pendapatan dan kekayaan lebih rendah. Hanya saja hal ini tidak serta merta membuat orang bisa setara, tapi setidaknya ada keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. (***)