Jambiday.com, JAKARTA – Persoalan konektivitas infrastruktur, kepastian proyek strategis nasional (PSN), hingga kemampuan fiskal daerah menjadi perhatian serius Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi saat melakukan konsultasi ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Banggar DPRD Provinsi Jambi secara khusus memperjuangkan sejumlah proyek strategis yang dinilai penting bagi masa depan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Jambi. Mulai dari Pelabuhan Ujung Jabung, Jembatan Batanghari III, Kawasan Industri Kemingking, hingga normalisasi DAS Batanghari.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, menegaskan bahwa pembangunan Jambi tidak boleh hanya berorientasi pada target pertumbuhan ekonomi di atas kertas. Pemerintah harus memastikan infrastruktur dasar tersedia agar potensi ekonomi daerah benar-benar dapat dimaksimalkan.
Menurut Ivan, posisi geografis Jambi yang berada di tengah Pulau Sumatera seharusnya menjadi keunggulan dalam pengembangan konektivitas dan pusat distribusi logistik. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat sejumlah hambatan infrastruktur.
“Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan di Jambi sampai 2029. Kami mendukung itu. Tapi target itu tidak akan tercapai kalau jalannya rusak, jembatannya kurang, dan pelabuhannya tidak jalan. Investor tidak akan datang kalau syarat dasarnya belum lengkap,” ujar Ivan.
Konsultasi yang berlangsung dalam rangkaian kegiatan 3–6 November 2026 tersebut diterima Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas beserta jajaran direktorat terkait dan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum.
Pembahasan mencakup evaluasi proyek strategis yang telah masuk dalam perencanaan nasional, usulan pembangunan daerah yang belum terakomodasi, hingga kondisi fiskal dan rencana pembiayaan pembangunan Provinsi Jambi.
PSN Jambi Terbatas, Sejumlah Proyek Belum Terakomodasi
Dalam pemaparannya, Bappenas menjelaskan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 hanya terdapat satu program PSN yang berkaitan dengan Jambi, yakni Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, dan Rumput Laut.
Program tersebut merupakan payung nasional dengan lokasi tersebar. Adapun fokus pengembangan untuk Provinsi Jambi diarahkan pada komoditas kelapa sawit dan kelapa.
Sementara itu, melalui pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dan Rancangan RKP 2027, terdapat tiga proyek strategis yang berkaitan dengan Jambi, yaitu pembangunan Terminal Peti Kemas Muara Jambi, penyiapan Jalan Tol Jambi–Rengat sebagai bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera, serta Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi.
Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa konstruksi Tol Betung–Tempino–Jambi telah berjalan. Namun, pembangunan jembatan pada ruas tersebut masih berada dalam tahapan desain dan pembebasan lahan.
Di sisi lain, sejumlah usulan strategis daerah justru belum terakomodasi dalam perencanaan pembangunan nasional. Di antaranya Pelabuhan Ujung Jabung, Kawasan Industri Kemingking, normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, revitalisasi Kawasan Candi Muaro Jambi, serta pengembangan energi panas bumi atau geothermal Kerinci–Sungai Penuh.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Banggar DPRD Jambi karena proyek-proyek tersebut dinilai memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, hingga pemerataan pembangunan antarwilayah.
Investasi Ujung Jabung Rp450 Miliar, DPRD Minta Kepastian
Salah satu proyek yang mendapat perhatian khusus adalah pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Ivan mengingatkan bahwa investasi yang telah tertanam dalam pembangunan kawasan tersebut mencapai hampir Rp450 miliar dari berbagai sumber, termasuk pembebasan lahan.
Karena itu, pemerintah pusat perlu memberikan kepastian mengenai arah dan kelanjutan pembangunan proyek tersebut. Jangan sampai anggaran dan investasi yang sudah dikeluarkan tidak memberikan manfaat optimal bagi perekonomian daerah.
Ivan sendiri memiliki pengalaman langsung dalam perencanaan Pelabuhan Ujung Jabung ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.
Menurutnya, Ujung Jabung memiliki potensi besar menjadi pintu gerbang perdagangan dan distribusi komoditas unggulan Jambi. Keberadaan pelabuhan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat konektivitas ekonomi kawasan pesisir timur Sumatera.
Banggar DPRD Jambi pun meminta Bappenas memberikan jawaban tertulis mengenai rencana pembangunan dan kepastian kelanjutan proyek tersebut ke depan.
Jembatan Batanghari III Mendesak, Jambi Butuh Konektivitas Baru
Selain pelabuhan, Ivan juga menyoroti persoalan kemacetan dan keterbatasan infrastruktur penyeberangan Sungai Batanghari yang selama ini menjadi salah satu hambatan konektivitas di Provinsi Jambi.
Ia membandingkan kondisi Jambi dengan provinsi lain di Sumatera. Menurutnya, Sungai Siak memiliki lima jembatan dan Sungai Musi memiliki enam jembatan, sementara Jambi masih sangat terbatas dalam mengurai arus lalu lintas jalan nasional.
“Sungai Siak punya lima jembatan, Musi punya enam. Jambi yang mengurai arus jalan nasional hanya Batanghari I. Karena itu Jembatan Batanghari III bukan lagi kebutuhan tambahan, tapi sudah mendesak,” tegasnya.
Bagi Ivan, pembangunan Jembatan Batanghari III bukan sekadar proyek fisik, melainkan kebutuhan konektivitas yang berkaitan langsung dengan kelancaran transportasi, distribusi barang, efisiensi biaya logistik, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ketersediaan jembatan baru diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas, memperlancar mobilitas masyarakat, serta membuka akses kawasan produksi menuju pusat perdagangan dan distribusi.
Ia menilai pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara terintegrasi, sehingga jalan, jembatan, kawasan industri, dan pelabuhan dapat saling mendukung dalam membangun sistem logistik yang efisien.
Realisasi PAD Baru 70 Persen, Pinjaman Daerah Rp250 Miliar Jadi Catatan Kritis
Tidak hanya persoalan infrastruktur, konsultasi Banggar DPRD Jambi juga membahas kondisi fiskal daerah, termasuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH), serta rencana pinjaman daerah sebesar Rp250 miliar untuk pembiayaan pembangunan tahun anggaran 2027.
Dari sisi keuangan daerah, perwakilan Direktorat Pemerintahan Keuangan Daerah dan Transfer ke Daerah mengapresiasi perhatian DPRD terhadap pengelolaan APBD Provinsi Jambi.
Dalam pertemuan tersebut disebutkan bahwa realisasi PAD Jambi tahun 2026 baru sekitar 70 persen sehingga perlu dikawal dan dioptimalkan hingga akhir tahun anggaran.
Terkait tunda salur DBH, pihak Bappenas menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan dalam rangka menjaga defisit APBN. Penyelesaian kurang bayar dijadwalkan pada 2027–2028 melalui mekanisme transfer ke daerah.
Sementara untuk rencana pinjaman daerah sebesar Rp250 miliar, dijelaskan bahwa masa pinjaman tidak boleh melampaui masa jabatan gubernur yang berakhir pada Februari 2030.
Banggar DPRD Jambi memberikan sejumlah catatan kritis terhadap rencana pembiayaan tersebut. Apabila pinjaman menggunakan skema berbasis tunda salur dengan plafon maksimal 70 persen, nilai yang dapat diperoleh diperkirakan belum mencukupi kebutuhan Rp250 miliar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekurangan pembiayaan yang pada akhirnya harus ditanggung APBD.
DPRD juga menilai rencana pinjaman harus disampaikan secara terbuka sejak tahap perencanaan, disertai perhitungan kemampuan membayar, beban bunga, jangka waktu, serta dampaknya terhadap keberlanjutan fiskal daerah.
Ivan menegaskan bahwa DPRD tidak ingin mengambil keputusan pembiayaan tanpa perhitungan yang matang. Setiap pinjaman harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak mengorbankan belanja pelayanan dasar.
“Kami tidak dalam posisi menolak atau menyetujui begitu saja. Selama untuk kesejahteraan rakyat, transparan, dan mampu dibayar tanpa mengorbankan layanan dasar, silakan. Tapi semua harus dihitung dengan jujur,” katanya.
DPRD juga membuka peluang alternatif pembiayaan melalui Bank Jambi, dengan mempertimbangkan skema pinjaman yang memungkinkan manfaat ekonomi berupa bunga dan keuntungan kembali memberikan kontribusi kepada daerah melalui dividen.
Skema KPBU Jadi Alternatif, Tetapi Jangan Membebani APBD
Sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, Bappenas turut memaparkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Dalam konsultasi tersebut, Bappenas memberikan contoh penerapan skema KPBU pada proyek Jalan Lintas Timur Sumatera di wilayah Sumatera Selatan dan Riau.
Namun, Banggar DPRD Jambi mengingatkan bahwa skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment yang bersumber dari APBD harus dikaji secara hati-hati.
Pasalnya, struktur pendapatan APBD Provinsi Jambi masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Karena itu, setiap komitmen pembayaran jangka panjang harus dihitung secara cermat agar tidak mengurangi ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan masyarakat.
DPRD berpandangan bahwa skema KPBU dapat menjadi alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi harus dipastikan memberikan manfaat ekonomi yang sebanding dengan kewajiban pembayaran pemerintah daerah.
Bappenas Ungkap Belum Ada Usulan PSN dari Pemprov Jambi dalam Dua Tahun Terakhir
Salah satu temuan penting dalam konsultasi tersebut adalah persoalan mekanisme pengusulan proyek strategis nasional.
Bappenas menjelaskan bahwa usulan PSN dari pemerintah daerah harus diajukan oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk mendapatkan rekomendasi. Selanjutnya, usulan akan dinilai bersama Bappenas dan kementerian teknis terkait.
Selain melalui pemerintah daerah, pengusulan proyek strategis juga dapat diinisiasi oleh BUMN maupun badan usaha swasta melalui kementerian sektor masing-masing.
Namun, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa dalam dua tahun terakhir pihaknya belum melihat adanya usulan PSN dari Pemerintah Provinsi Jambi, sementara sejumlah provinsi lain dinilai lebih aktif mengusulkan proyek strategis di wilayahnya.
Saat ini, Kementerian PU tengah mendalami usulan PSN baru berupa Flyover Paal 10 di Kota Jambi. Namun, proyek tersebut masih membutuhkan kelengkapan dokumen kesiapan dari pemerintah daerah.
Informasi tersebut menjadi catatan penting bagi Banggar DPRD Jambi. Sebab, banyak proyek strategis yang dibutuhkan daerah tidak akan bisa masuk dalam perencanaan nasional apabila tidak didukung pengusulan resmi dan dokumen teknis yang memadai.
Ivan menilai pemerintah daerah harus lebih proaktif memperjuangkan kepentingan pembangunan Jambi. Jangan sampai daerah lain lebih cepat mendapatkan dukungan pemerintah pusat hanya karena lebih siap dalam menyampaikan usulan proyek.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Kalau kita ingin Jembatan Batanghari III dan Ujung Jabung masuk PSN, Pemprov harus mengusulkan secara resmi dengan dokumen yang siap. DPRD siap mendukung dan mengawal prosesnya,” ujar Ivan.
Banggar Siapkan Tindak Lanjut, APBD 2027 Harus Lebih Terukur
Sebagai tindak lanjut konsultasi, Banggar DPRD Provinsi Jambi akan meminta jawaban tertulis dari Bappenas terhadap sejumlah persoalan strategis yang telah disampaikan dalam pertemuan tersebut.
DPRD juga akan mengonfirmasi status usulan PSN Jambi kepada Kementerian Dalam Negeri, sekaligus membahas skema pembiayaan pembangunan secara lebih rinci bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.
Langkah tersebut dinilai penting agar hasil konsultasi tidak berhenti sebatas pertemuan dan penyampaian aspirasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang memiliki kepastian perencanaan, pendanaan, serta tahapan pelaksanaan.
Ivan menegaskan, perjuangan pembangunan Jambi harus diarahkan pada kebutuhan riil masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya logistik, membuka peluang investasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Menurutnya, pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan kawasan industri harus dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem ekonomi, bukan proyek yang berdiri sendiri.
“Ujungnya sederhana: kami ingin petani bisa mengangkut hasil panennya lewat jalan yang layak, logistik lancar, dan ekonomi rakyat bergerak. Itu yang kami perjuangkan di sini,” pungkasnya.
Melalui konsultasi tersebut, Banggar DPRD Provinsi Jambi berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan pembangunan daerah, sekaligus mendorong Pemerintah Provinsi Jambi agar lebih aktif dan siap dalam memperjuangkan proyek-proyek strategis nasional.
Bagi Jambi, percepatan infrastruktur bukan sekadar mengejar pembangunan fisik, melainkan membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan daya saing daerah di tengah persaingan antar wilayah di Pulau Sumatera. (OYI)
Discussion about this post