Jambiday.com, BALI – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menegaskan pentingnya membangun kebijakan daerah yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Hal tersebut disampaikan Ivan Wirata sebagai bagian dari pandangan dan hasil pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) yang digelar di Bali.
Menurut Ivan Wirata, Rakernas II ADPSI menjadi forum strategis yang menjembatani aspirasi daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam merumuskan langkah-langkah konstruktif dan solutif untuk memperkuat kapasitas daerah di bidang fiskal, pengelolaan sumber daya alam, investasi, transisi energi, serta pelayanan publik.
“Rakernas ini menjadi ruang penting bagi daerah untuk menyampaikan berbagai tantangan sekaligus menawarkan solusi kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Daerah harus diperkuat agar mampu tumbuh secara mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing,” ujar Ivan Wirata, Senin (29/06/26).
Sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan menekankan bahwa penguatan fiskal daerah harus dimulai dari perencanaan yang berkualitas dan pengelolaan APBD yang produktif. Menurutnya, belanja daerah harus difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, ketahanan pangan, serta pengendalian inflasi.
“Transfer dari pemerintah pusat tetap menjadi instrumen penting untuk percepatan pembangunan daerah. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana setiap rupiah anggaran dapat menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan memperkuat kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.
Ivan Wirata juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang mampu menciptakan nilai tambah bagi daerah. Menurutnya, Provinsi Jambi yang memiliki potensi besar di sektor Migas, batu bara, perkebunan, perikanan, dan kehutanan harus mulai bergerak dari pola ekonomi ekstraktif menuju ekonomi berbasis hilirisasi.
“Kita tidak boleh hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah. Hilirisasi harus menjadi prioritas agar nilai tambah ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat dapat dinikmati langsung oleh daerah,” katanya.
Dalam forum Rakernas II ADPSI, lanjut Ivan, isu transisi energi berkeadilan juga menjadi perhatian bersama. Pengembangan energi baru dan terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), biomassa, dan biogas, perlu dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan daerah penghasil. Selain itu, Ivan menilai investasi yang masuk ke daerah harus mengedepankan prinsip keberlanjutan. Investasi tidak boleh hanya mengejar angka realisasi, tetapi harus mampu menciptakan lapangan kerja lokal, membangun kemitraan dengan UMKM dan koperasi, melakukan transfer teknologi, serta menjaga kelestarian lingkungan.
“Kita membutuhkan investasi yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.
Sebagai pimpinan DPRD, Ivan juga menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, termasuk di sektor pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam. Pengawasan, menurutnya, harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“DPRD hadir bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi memastikan pembangunan berjalan dengan benar, transparan, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi tersebut.
Ke depan, DPRD Provinsi Jambi akan terus mendorong pengawasan berbasis output, outcome, benefit, dan impact. Artinya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, menjaga lingkungan, serta menciptakan masa depan pembangunan yang berkelanjutan.
Rakernas II ADPSI dihadiri oleh seluruh pimpinan DPRD dinilai dapat menghasilkan rekomendasi strategis kepada pemerintah pusat, terutama terkait penguatan fiskal daerah, keadilan dana bagi hasil sumber daya alam, pengembangan hilirisasi, penguatan BUMD, transisi energi berkeadilan, investasi berkelanjutan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat. (OYI)
Discussion about this post