Riuh Kartini, Sunyi Representasi: Perempuan Setara dalam Angka, Belum Sepenuhnya Nyata

SETIAP 21 April, nama Raden Ajeng Kartini kembali menggema. Kita merayakan emansipasi dengan penuh semangat—mengutip “Habis Gelap Terbitlah Terang”, menggelar seremoni, dan memuji capaian perempuan di berbagai bidang. Namun di balik riuh itu, ada pertanyaan yang tak pernah benar-benar dijawab: apakah perempuan sudah benar-benar setara, atau baru sekadar terlihat setara?

Secara angka, kita mungkin terlihat progresif. Perempuan telah menembus ruang-ruang yang dulu didominasi laki-laki—termasuk dalam dunia politik dan kepemiluan. Namun dalam praktik, suara perempuan kerap masih sunyi, bahkan ketika mereka sudah hadir di dalam sistem. Perempuan di Arena Pemilu: Hadir, Tapi Belum Diwajibkan
Mari melihat realitas penyelenggara pemilu.

Pada seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilkada 2024 di Kota Jambi, terdapat 143 pendaftar perempuan, namun hanya 12 yang lolos. Data ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan bahwa akses memang terbuka namun belum sepenuhnya adil.

Masalah utamanya terletak pada regulasi. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu hanya “diperhatikan”, bukan diwajibkan. Artinya, kehadiran perempuan masih bersifat opsional: ada syukur, tidak ada pun sistem tetap berjalan. Padahal, jika kita sungguh ingin berbicara tentang kesetaraan, maka kehadiran perempuan tidak boleh lagi sekadar pelengkap. Ia harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari struktur demokrasi itu sendiri.

Kuota Ada, Keterpilihan Minim

Berbeda dengan penyelenggara, perempuan dalam partai politik justru diwajibkan hadir melalui kuota 30 persen. Tanpa itu, partai bisa gagal ikut pemilu. Namun, kewajiban ini sering berhenti di atas kertas. Fakta di Kota Jambi menunjukkan ironi yang tajam. Dari 237 calon legislatif perempuan pada Pemilu 2024, hanya 7 orang yang terpilih menjadi anggota DPRD. Angka ini bahkan tidak menyentuh 5 persen, jauh dari semangat kuota yang diusung.

Lalu muncul pertanyaan yang menggelitik: apakah perempuan belum dianggap layak oleh pemilih, atau sistem politik kita memang belum memberi ruang yang setara bagi mereka untuk benar-benar terpilih?

Jawabannya bisa jadi keduanya.
Perempuan sering kali didorong untuk hadir sebagai angka, bukan sebagai kekuatan gagasan. Mereka masuk daftar, tetapi tidak selalu masuk dalam strategi kemenangan.

Integritas, Bukan Jenis Kelamin

Di sisi lain, stigma terhadap perempuan masih kuat. Ada anggapan bahwa perempuan tidak sekuat laki-laki dalam hal waktu, tekanan kerja, atau pengambilan keputusan. Namun pengalaman di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.

Banyak perempuan penyelenggara pemilu—baik di KPU maupun Bawaslu—yang membuktikan kapasitasnya. Mereka bekerja dengan integritas, profesionalisme, dan ketahanan yang tidak kalah dari laki-laki. Ini menegaskan satu hal penting: yang menentukan kualitas bukan jenis kelamin, melainkan integritas.

Melampaui Sektor Formal
Kesetaraan juga tidak boleh berhenti pada sektor formal seperti politik, pendidikan, atau profesi profesional. Perempuan tangguh juga hadir di sektor informal—pelaku UMKM, pekerja keluarga, hingga tulang punggung ekonomi rumah tangga.

Sayangnya, dalam banyak kasus, peran ini masih dianggap “tambahan”. Perempuan yang bekerja sering kali tidak diakui secara penuh, bahkan dalam hal kepemilikan aset. Ketika sudah menikah, hasil kerja mereka kerap dilebur menjadi “aset bersama”, tanpa pengakuan yang adil atas kontribusi individu. Di sinilah emansipasi diuji: apakah perempuan hanya diberi ruang untuk bekerja, atau juga diakui sebagai subjek yang memiliki hak penuh atas hasil kerjanya?

Dari Simbol ke Substansi

Semangat Kartini seharusnya tidak berhenti pada perayaan simbolik. Ia harus diterjemahkan dalam kebijakan yang tegas, sistem yang adil, dan budaya yang mengakui perempuan sebagai individu utuh.

Perempuan tidak hanya butuh kuota. Mereka butuh akses. Tidak hanya butuh kesempatan. Mereka butuh pengakuan.
Tidak hanya hadir dalam angka. Mereka harus hidup dalam makna. Kartini telah membuka pintu. Tugas kita hari ini adalah memastikan pintu itu benar-benar bisa dilalui—bukan hanya dilihat.

Selamat Hari Kartini.
Mari terus berdaya, berjejaring, dan membangun integritas. Karena kesetaraan tidak lahir dari angka semata, tetapi dari keberanian untuk mengubah makna. (***)