Jambiday.com, JAMBI- Alokasi anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi dalam Rancangan KUA–PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp70,197 miliar dinilai masih menghadapi tantangan besar untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Jalan Mantap secara signifikan. Dengan panjang jaringan jalan provinsi mencapai 1.183,787 kilometer, kebutuhan penanganan infrastruktur masih jauh lebih besar dibanding kemampuan fiskal daerah.
Berdasarkan data kondisi jalan provinsi hingga Mei 2026, tercatat 847,872 kilometer atau 71,62 persen jalan telah berada dalam kondisi mantap.Sementara itu, 335,915 kilometer atau 28,38 persen lainnya masih dalam kondisi tidak mantap dan memerlukan penanganan bertahap. Analisis terhadap postur anggaran menunjukkan bahwa meskipun Bidang Bina Marga memperoleh alokasi terbesar di lingkungan Dinas PUTR, anggaran tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk pekerjaan fisik.
Sebagian masih dialokasikan untuk kegiatan perencanaan, survei, pengawasan, administrasi, serta kegiatan penunjang lainnya. Dengan asumsi biaya peningkatan jalan berkisar Rp3–5 miliar per kilometer, kemampuan anggaran tersebut diperkirakan hanya mampu meningkatkan kondisi jalan mantap sekitar 10 hingga 18 kilometer. Artinya, persentase jalan mantap Provinsi Jambi diproyeksikan hanya meningkat dari 71,62 persen menjadi sekitar 72,47–73,15 persen, atau bertambah sekitar 0,8–1,5 poin persentase.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih terukur dan berorientasi pada manfaat ekonomi masyarakat. Menurut Ivan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas perencanaan. Justru setiap rupiah yang dialokasikan harus diarahkan pada ruas-ruas prioritas yang mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dengan kemampuan APBD yang terbatas, kita harus memastikan setiap program benar-benar menghasilkan peningkatan jalan mantap yang terukur. Penanganan harus difokuskan pada ruas yang memiliki dampak ekonomi besar, bukan sekadar pemerataan anggaran. Perencanaan harus berbasis kebutuhan dan manfaat agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Ivan Wirata, Rabu (05/08/26).
Mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi itu juga menilai bahwa percepatan pembangunan jalan tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jambi perlu lebih agresif memperjuangkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta membuka peluang pembiayaan multiyears maupun kolaborasi dengan sektor swasta pada kawasan strategis dan koridor logistik.
“Kalau kita ingin mengejar peningkatan kemantapan jalan secara signifikan, maka sumber pembiayaannya juga harus diperluas. Sinergi dengan pemerintah pusat dan berbagai skema pendanaan lainnya menjadi sangat penting agar pembangunan jalan tidak berjalan lambat,” tambahnya.
Empat Wilayah Menjadi Prioritas
Data kondisi jalan menunjukkan masih terdapat empat daerah yang memerlukan percepatan penanganan, yakni:
Tanjung Jabung Timur: 46,57 persen jalan mantap. Sarolangun: 53,39 persen.
Tebo: 66,40 persen. Merangin: 73,88 persen. Keempat wilayah tersebut memiliki proporsi jalan tidak mantap yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya sehingga dinilai layak menjadi prioritas dalam penyusunan program pembangunan 2027.
Ivan Wirata berharap pembahasan APBD 2027 nantinya tidak hanya berfokus pada besarnya anggaran, tetapi juga pada target kinerja yang jelas, seperti penambahan kilometer jalan mantap, peningkatan konektivitas antarwilayah, penurunan biaya logistik, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar membangun jalan, tetapi bagaimana jalan yang dibangun mampu membuka akses ekonomi, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing Provinsi Jambi. Itulah yang harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
Dengan pendekatan berbasis outcome, pembangunan jalan diharapkan tidak hanya meningkatkan angka kemantapan jalan, tetapi juga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Jambi.
APBD Tidak Bisa Bekerja Sendiri
Melihat besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Jambi, pembiayaan melalui APBD dinilai belum cukup untuk menghasilkan percepatan yang signifikan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat berbagai sumber pendanaan melalui pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan, dukungan program strategis pemerintah pusat, penerapan skema multiyears pada ruas prioritas, kolaborasi dengan kawasan industri maupun pelaku usaha di koridor logistik, serta penyusunan skala prioritas berdasarkan manfaat ekonomi dan pelayanan publik.
Dengan strategi tersebut, keberhasilan pembangunan jalan tidak hanya diukur dari bertambahnya panjang jalan yang diperbaiki, tetapi juga dari meningkatnya konektivitas antarwilayah, turunnya biaya logistik, semakin lancarnya mobilitas masyarakat, serta meningkatnya daya saing ekonomi Provinsi Jambi. (OYI)
Rekap Provinsi Jambi
Total panjang jalan: 1.183,787 km
Jalan mantap: 847,872 km (71,62%)
Jalan tidak mantap: 335,915 km (28,38%) Prioritas percepatan: Tanjung Jabung Timur, Sarolangun, Tebo, dan Merangin.
Discussion about this post