Jambiday.com, JAMBI – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, memberikan perhatian serius terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi. Meski kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Ivan menegaskan bahwa masih adanya sejumlah catatan dan rekomendasi BPK harus menjadi perhatian bersama.
Menurut Ivan Wirata, raihan WTP patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Namun, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak terlena dan mengabaikan berbagai temuan yang masih harus ditindaklanjuti.
“Kami di DPRD mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jambi yang kembali berhasil mempertahankan opini WTP. Tetapi perlu dipahami bahwa WTP bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan secara tuntas sehingga tidak menjadi temuan berulang di masa mendatang,” ujar Ivan Wirata.
Ia menyoroti sejumlah catatan yang disampaikan BPK, mulai dari penataan aset daerah, penyelesaian kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan stadion, hingga kewajiban pembagian hak keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Menurut Ivan, persoalan aset daerah harus segera dituntaskan melalui penertiban administrasi dan percepatan sertifikasi agar seluruh aset milik pemerintah memiliki kepastian hukum yang kuat. Sementara terhadap temuan kelebihan pembayaran proyek pembangunan stadion, ia meminta agar penyelesaiannya dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.


“Prinsipnya sederhana, setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggung jawabkan. Jika ada kelebihan pembayaran atau ketidaksesuaian pekerjaan, maka harus diselesaikan sesuai aturan dan dikembalikan ke kas daerah. Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang setiap tahun,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar itu juga mendorong Pemerintah Provinsi Jambi segera melakukan rekonsiliasi fiskal terkait kewajiban bagi hasil kepada pemerintah kabupaten dan kota agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam hubungan keuangan antar daerah.
Ivan menegaskan DPRD Provinsi Jambi akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara maksimal. Bahkan, ia berharap tahun 2027 menjadi momentum bagi Provinsi Jambi untuk tidak hanya mempertahankan opini WTP, tetapi juga mencapai target Zero Temuan Berulang.
“Kita ingin membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan tidak hanya diukur dari opini WTP, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK. Dari WTP menuju Zero Temuan Berulang 2027 harus menjadi komitmen bersama,” pungkasnya.
Pernyataan Ivan Wirata tersebut menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Provinsi Jambi tidak hanya memberikan apresiasi atas capaian WTP, tetapi juga akan mengawal ketat penyelesaian seluruh temuan BPK demi memperkuat kepercayaan publik dan menjaga setiap rupiah uang rakyat digunakan secara bertanggung jawab. (OYI)








Discussion about this post