Jambiday.com, JAMBI – Di tengah keterbatasan fiskal daerah dan berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi tidak boleh berjalan stagnan. Dukungan anggaran pemerintah pusat menjadi salah satu solusi strategis untuk memastikan pembangunan tetap berlanjut dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Komitmen tersebut ditunjukkan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jambi, Edi Purwanto, melalui perjuangan dan pengawalan sejumlah program pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Selama menjalankan kegiatan reses di sejumlah wilayah Provinsi Jambi pada Oktober 2026, Edi tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga turun langsung meninjau berbagai program pembangunan yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, bantuan alat pertanian hingga program bedah rumah.
Salah satu agenda penting dilakukan di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Di lokasi tersebut, Edi meninjau pembangunan jalan melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) pada ruas Simpang Tiga Pulau Pandan–Panca Karya. Pembangunan jalan tersebut terbagi dalam dua seksi dengan total anggaran lebih dari Rp49 miliar.
Peninjauan itu dilakukan bersama Bupati Sarolangun Hurmin, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi Jimmy Adwang, serta Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Samsul Riduan.
Tidak hanya mengawal proyek di Sarolangun, Edi juga mengungkapkan bahwa Provinsi Jambi berhasil memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp381 miliar dari total anggaran nasional program IJD dalam APBN 2026 sebesar Rp11 triliun.
Alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperjuangkan pembangunan infrastruktur daerah melalui jalur kebijakan dan penganggaran di tingkat pusat.
“Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, kita tidak boleh berhenti memperjuangkan pembangunan. Anggaran pusat harus bisa kita dorong agar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah, terutama untuk infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga,” ujar Edi.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan APBD. Diperlukan sinergi dan komunikasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota agar berbagai kebutuhan pembangunan daerah dapat masuk dalam prioritas pendanaan nasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa perjuangan mendapatkan anggaran harus diikuti dengan pengawasan pelaksanaan proyek. Jangan sampai anggaran besar yang telah diperjuangkan tidak menghasilkan pembangunan berkualitas dan justru tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Buka Akses Wilayah Terisolasi Lewat Pembangunan Jembatan
Perjuangan pembangunan infrastruktur juga menyasar wilayah yang masih membutuhkan akses penghubung. Dalam rangkaian reses tersebut, Edi mengunjungi lokasi pembangunan jembatan gantung di Desa Batu Ampar, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
Pembangunan jembatan ini merupakan aspirasi yang sebelumnya disampaikan Edi secara langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum.
Menurut Edi, keberadaan jembatan gantung sangat penting bagi masyarakat desa, terutama untuk memperlancar mobilitas warga dan membuka akses menuju berbagai pusat kegiatan.
“Untuk desa-desa yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur penghubung, jembatan gantung itu sangat penting, karena tidak hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga memperpendek akses masyarakat menuju pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan,” katanya.
Ia berharap pembangunan tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap aktivitas masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pedesaan.
Petani Dapat Bantuan Traktor, Ratusan Rumah Warga Dibedah
Tidak hanya berkutat pada pembangunan jalan dan jembatan, perhatian Edi selama reses juga menyentuh sektor pertanian dan perumahan rakyat.
Di Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi, Edi menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa traktor bajak roda dua kepada kelompok tani.
Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan produktivitas, mempercepat pengolahan lahan, serta menekan biaya operasional pertanian.
Sementara di sektor perumahan, Edi meninjau langsung rumah-rumah masyarakat yang mendapatkan bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Peninjauan dilakukan di Desa Bukit Bumi Raya, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, serta Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi.
Di kedua wilayah tersebut, terdapat ratusan unit rumah warga yang telah mendapatkan program bedah rumah melalui BSPS yang diperjuangkan sebagai aspirasi Edi.
Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni. Melalui bantuan stimulan dan dukungan swadaya penerima manfaat, masyarakat diharapkan dapat memiliki hunian yang lebih layak, aman, dan sehat.
Edi menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari panjang jalan yang dibangun, jumlah jembatan yang berdiri, atau besarnya anggaran yang terserap. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Bedah rumah ini bukan semata-mata bertujuan mengubah kondisi fisik bangunan. Kita harapkan ini juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga penerima bantuan,” pungkasnya.
Rangkaian kegiatan reses tersebut menjadi gambaran bahwa perjuangan pembangunan daerah membutuhkan kerja nyata dan pengawalan berkelanjutan. Mulai dari infrastruktur penghubung, penguatan sektor pertanian hingga penyediaan hunian layak, seluruhnya menjadi kebutuhan mendasar yang harus terus diperjuangkan.
Bagi Edi, keterbatasan fiskal daerah bukan alasan untuk menghentikan pembangunan. Justru dalam kondisi tersebut, perjuangan mengakses anggaran pusat harus semakin diperkuat agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Jambi. (OYI)
Discussion about this post