Jambiday.com, JAMBI- Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, menggelar kegiatan reses di Perumahan Namura Indah, Desa Pematang Gajah, Kabupaten Muaro Jambi, pada Minggu malam, (30/11/25). Ratusan warga dari RT 8,9, 10,11 dan RT 12 hadir untuk menyampaikan langsung berbagai keluhan serta usulan prioritas pembangunan di wilayah mereka.
Dalam dialog tersebut, Ahyar, warga RT 11, mengungkapkan bahwa sejak Perumahan Namura Indah berdiri pada 2006, kondisi genangan air semakin memburuk dan mulai rawan banjir sejak 2014. Ia meminta perhatian serius pemerintah agar dilakukan penanganan banjir secara komprehensif dan lintas sektoral.
“Kami berharap ada kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatasi banjir ini. Kondisi parit sudah tidak layak, mohon diperbaiki. Kami juga berharap solusi untuk banjir bisa terealisasi pada 2026,” ujar Ahyar.
Ahyar juga menyoroti bahwa RT 10 dan RT 11 belum pernah mendapat bantuan ADD, meski masuk dalam wilayah desa. Selain itu, pemasangan PDAM yang sudah dilakukan sejak lama dinilai belum memberikan manfaat karena air tidak kunjung mengalir, sementara warga tetap membayar iuran bulanan.
Keluhan lain disampaikan Sawaludin, yang menegaskan bahwa banjir yang kerap terjadi menyebabkan jalan lingkungan cepat rusak dan hancur.
Hal senada dikemukakan Jefri, yang meminta pemerintah memperhatikan ketersediaan ambulans untuk warga serta solusi nyata atas persoalan PDAM. Ia juga mengapresiasi informasi dari warga terkait sebagian jalan yang sudah mulai diperbaiki sepanjang 300 meter. Serta adanya keinginan penambahan perbaikan jalan setapak lagi. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang warga bernama Hanafi. Ivan berkomitmen mendorong agar peningkatan infrastruktur di kawasan tersebut dapat dilanjutkan secara bertahap.
Menanggapi aspirasi warga, Ivan Wirata menegaskan bahwa seluruh masukan akan dibawa dan diperjuangkan pada pembahasan di tingkat provinsi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara semua level pemerintahan.
“Persoalan banjir, infrastruktur, dan pelayanan dasar tidak bisa diselesaikan satu pihak. Harus ada sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov Jambi, Pemkab Muaro Jambi, termasuk Pemkot Jambi,” tegas Ivan.
Dan masalah PDAM, Ivan menegaskan tidak akan pernah selesai semua masalah jika hanya mengandalkan dana pemerintah. Baik itu pemerintah provinsi maupun APBD Kabupaten Muaro Jambi. Dan kondisi ini merupakan darurat layanan dasar, dan pemerintah tidak boleh menunggu keadaan semakin buruk.
“Kalau warga harus beli air Rp 80 ribu setiap tiga hari, itu artinya pelayanan kita kolaps. Normalnya setiap orang butuh sekitar 60–100 liter air per hari. Kalau itu saja tidak terpenuhi, berarti hak dasar masyarakat terabaikan. Pemerintah harus hadir, ini tidak bisa ditunda,” tegas Ivan, yang juga politisi Dapil Muaro Jambi- Batang Hari ini.
Ivan menjelaskan bahwa solusi permanen untuk krisis ini bukan sekadar perbaikan kecil, tetapi pembangunan tambahan intake 200 liter per detik, sementara kebutuhan ideal untuk kawasan Muaro Jambi dan sekitarnya mencapai 300 liter per detik.
“Dengan kapasitas 100 liter per detik saja idealnya bisa melayani 8.000 sambungan rumah. Tapi kenyataan di lapangan jauh berbeda. Untuk memastikan layanan permanen, kita perlu investasi minimal Rp100 miliar,” katanya.
Politikus Golkar ini menegaskan bahwa masalah air baku berada di bawah kewenangan BWSS VI, sehingga semua level pemerintah harus bergerak bersama yakni pemerintah pusat melalui BWSS VI, pemerintah provinsi melalui Cipta Karya, dan pemerintah kabupaten melalui PDAM.
“Ini masalah lintas kewenangan. Tidak bisa hanya satu pihak bekerja. Harus kompak, harus berani putuskan langkah besar,” ujarnya.
Dorong Skema KPBU dan Pembiayaan Kreatif
Ivan Wirata mendorong agar pemerintah menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau model pembiayaan kreatif lain yang memungkinkan pembangunan cepat tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, selesai satu intake butuh waktu bertahun-tahun. Kita harus berani menggerakkan KPBU, karena ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat,” ucap dihadapan warga.
Reses tersebut berlangsung interaktif, dan masyarakat berharap hasil pertemuan dengan Waka I DPRD Provinsi Jambi itu dapat membawa perubahan nyata bagi lingkungan mereka, khususnya terkait penanganan banjir, infrastruktur jalan, dan layanan dasar seperti PDAM. Serta keluhan terkait pelayanan di RSUD Raden Mattaher Jambi. (OYI)
Discussion about this post