Jambiday.com, BATANG HARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas sektor guna mencari solusi konkret terkait sengketa lahan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) di Dusun Sialang Pungguk, Senin (13/04/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi DPRD Batang Hari tersebut menjadi langkah serius legislatif dalam memediasi persoalan agraria yang melibatkan masyarakat adat dan pihak perusahaan, sekaligus mendorong penyelesaian yang adil serta berkeadilan bagi seluruh pihak.
Pertemuan penting itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Batang Hari Sukron, didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya.
Dalam sambutannya, Sukron menegaskan bahwa kehadiran negara sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung cukup lama agar tidak menimbulkan gesekan sosial di tengah masyarakat.
Menurutnya, penyelesaian persoalan lahan harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan mengedepankan musyawarah demi terciptanya solusi yang dapat diterima semua pihak.
“Kami berharap seluruh pihak yang hadir dapat memberikan data yang konkret sehingga dapat ditemukan kesepakatan yang adil dan tidak merugikan masyarakat maupun pihak lainnya,” tegas Sukron.
RDP tersebut turut menghadirkan sejumlah pejabat dari instansi terkait, di antaranya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Batang Hari, Kepala Kantor ATR/BPN Batang Hari, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Batang Hari.
Kehadiran lintas sektor tersebut dinilai penting guna memastikan penyelesaian persoalan dilakukan berdasarkan data, regulasi, dan kondisi faktual di lapangan.
Persoalan lahan di Dusun Sialang Pungguk sendiri kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut hak masyarakat adat sekaligus stabilitas investasi di Kabupaten Batang Hari.
Ketua Komisi II DPRD Batang Hari Sukron juga meminta seluruh pihak tetap menjaga kondusivitas dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi di lapangan.
“Kami mengajak semua pihak untuk tetap mengedepankan musyawarah dan menjaga situasi tetap kondusif demi terciptanya penyelesaian yang baik,” ujarnya.
DPRD Kabupaten Batang Hari memastikan akan terus memantau perkembangan penyelesaian sengketa tersebut dan meminta dinas terkait melakukan verifikasi data lanjutan guna memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi tanpa menghambat iklim investasi di daerah. (LAN)
Discussion about this post