Jambiday.com, JAKARTA– Pansus IV DPRD Provinsi Jambi yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, melakukan kunjungan kerja strategis ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia pada 12–15 April 2026.
Kunjungan ini bertujuan memperkuat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2025 serta mengevaluasi persoalan pendidikan, khususnya terkait sarana prasarana, kurikulum, dan peningkatan mutu guru.
Dalam pertemuan tersebut, Pansus IV menggali masukan penting dari pemerintah pusat terkait peran strategis LKPJ.
Kemendagri menegaskan bahwa LKPJ tidak sekadar menjadi dokumen administratif tahunan, melainkan instrumen akuntabilitas yang harus mencerminkan capaian kinerja, outcome program, serta dampak kebijakan secara substantif. DPRD juga didorong untuk memperkuat fungsi pengawasan melalui analisis berbasis data, bukan sekadar evaluasi seremonial.
Selain itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan kualitas penyajian data kinerja dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guna memastikan transparansi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Mekanisme monitoring pasca-LKPJ juga menjadi sorotan, agar seluruh rekomendasi DPRD benar-benar ditindaklanjuti dalam siklus anggaran berikutnya.
Di sektor pendidikan, pembahasan menjadi lebih tajam. Kemendikdasmen menyoroti pentingnya optimalisasi Verifikasi dan Validasi (Verval) data Dapodik secara real-time untuk mengidentifikasi penyebab spesifik anak tidak sekolah (ATS). Dengan data yang akurat, intervensi kebijakan diharapkan lebih tepat sasaran, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun dukungan fasilitas pendidikan.
Pansus IV juga memaparkan berbagai tantangan pendidikan di Provinsi Jambi. Di antaranya, kinerja tenaga pendidik yang masih di bawah rata-rata nasional, hasil tes kompetensi akademik siswa yang belum memenuhi standar, serta keterbatasan sarana seperti peralatan komputer di sekolah. Selain itu, angka anak tidak sekolah dan putus sekolah masih tergolong tinggi, terutama pada jenjang pendidikan menengah.
Data terbaru menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di Jambi tahun 2025 mencapai 89,28 persen, sementara Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16–18 tahun berada di angka 74,39 persen. Angka ini mengindikasikan masih adanya ribuan remaja yang belum melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA/SMK.
Bahkan, berdasarkan data Dapodik, jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Jambi mencapai 40.762 orang, dengan 6.016 di antaranya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat secara teoritis penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) telah mencapai 90,7 persen, namun belum sepenuhnya mampu menekan angka putus sekolah.
Tak hanya itu, persoalan sarana prasarana juga mencuat. Banyak sekolah masih mengalami kerusakan ruang kelas dan kekurangan fasilitas dasar. Data menunjukkan kebutuhan rehabilitasi mencapai ratusan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, hingga fasilitas sanitasi seperti toilet, yang belum terpenuhi secara optimal.
Menanggapi hal tersebut, Ivan Wirata menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jambi. Ia juga menekankan perlunya penguatan anggaran yang lebih fleksibel, mengingat selama ini dana BOS dinilai hanya mampu memenuhi kebutuhan operasional minimal, sehingga menyulitkan sekolah untuk berinovasi.
“Masalah pendidikan ini tidak bisa diselesaikan parsial. Perlu kolaborasi lintas sektor, mulai dari validasi data, penguatan sarana prasarana, hingga peningkatan kualitas tenaga pendidik. LKPJ jangan hanya formalitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pansus IV juga menyoroti pentingnya integrasi data antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Dapodik, pemerintah dapat melacak kondisi sosial ekonomi anak secara lebih akurat dan real-time, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kualitas LKPJ serta mendorong perbaikan sektor pendidikan di Provinsi Jambi secara berkelanjutan. DPRD menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar diimplementasikan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (OYI)
Discussion about this post