Jambiday.com, JAMBI – Partai Golkar Provinsi Jambi bersiap memperkuat ekosistem komunikasi digital hingga tingkat desa. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, dalam Rakornas Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) serta Seminar dan Lokakarya Kecerdasan Artifisial (AI) Partai Golkar 2026.
Penguatan ekosistem digital tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan aktivitas media sosial partai, tetapi juga membangun komunikasi yang lebih terbuka, akurat, terukur, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, menilai transformasi digital menjadi kebutuhan organisasi politik di tengah perubahan pola komunikasi masyarakat.
“Golkar tidak boleh hanya hadir ketika momentum politik atau menjelang pemilu. Kehadiran partai harus dirasakan masyarakat setiap hari, termasuk melalui ruang digital. Media sosial bukan sekadar tempat mempublikasikan kegiatan, tetapi harus menjadi sarana mendengar aspirasi, menyampaikan informasi yang benar, dan menunjukkan kerja nyata kader kepada masyarakat,” ujar Ivan Wirata.
Menurut Ivan, arahan Sekjen DPP Partai Golkar M. Sarmuji menjadi momentum bagi seluruh jajaran pengurus Golkar di Provinsi Jambi untuk memperkuat koordinasi komunikasi, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa.
“Penguatan ekosistem digital harus dilakukan secara terstruktur. Jangan sampai komunikasi partai hanya aktif di tingkat provinsi, sementara di kecamatan dan desa belum berjalan maksimal. Justru masyarakat di tingkat bawah harus menjadi perhatian utama karena di sanalah berbagai persoalan dan aspirasi berkembang,” tegasnya.
Tiga Pilar Penguatan Ekosistem Digital Golkar
Berdasarkan matriks strategi MPO Pusat-Daerah, pengembangan ekosistem digital Golkar dibangun melalui tiga pilar utama, yakni tata kelola, konten dan kanal komunikasi, serta kepercayaan publik.
Pilar pertama adalah penguatan tata kelola digital, melalui koordinasi jaringan dan akun resmi partai dari pusat hingga desa. Pengelolaan tersebut mencakup penetapan administrator, penggunaan email institusi, pengaturan akses, hingga pengamanan akun media sosial.
Pilar kedua adalah pengembangan konten lokal yang relevan. Setiap daerah diharapkan mampu memahami karakter audiens, memilih kanal komunikasi yang tepat, serta mengangkat kegiatan nyata kader, aspirasi masyarakat, dan isu lokal yang telah diverifikasi.
Sementara pilar ketiga adalah menjaga akurasi informasi dan kepercayaan publik. Setiap informasi yang disampaikan harus memiliki sumber jelas, menghormati privasi dan hak cipta, serta membuka ruang dialog dengan masyarakat. Ivan menekankan bahwa pengelolaan media sosial partai tidak boleh hanya berorientasi pada kuantitas unggahan ataupun popularitas.
“Jangan hanya mengejar jumlah pengikut, tayangan, atau banyaknya unggahan. Yang jauh lebih penting adalah apakah informasi itu benar, apakah masyarakat memahami program yang disampaikan, dan apakah aspirasi warga benar-benar ditindaklanjuti. Komunikasi politik harus dibangun dengan kejujuran dan tanggung jawab,” ungkapnya.
Terapkan Enam Tahapan Kerja MPO Setiap Bulan
Dalam matriks strategi tersebut, MPO juga menyiapkan konsep siklus kerja bulanan melalui enam tahapan. Tahap pertama adalah pemetaan kegiatan dan isu yang berkembang di masyarakat. Kedua, verifikasi fakta dan sumber informasi. Ketiga, produksi konten lokal yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya tahap keempat adalah penyebaran informasi melalui kanal komunikasi yang tepat. Kelima, pemantauan jangkauan dan respons masyarakat. Terakhir, tindak lanjut aspirasi serta evaluasi terhadap efektivitas komunikasi.
Melalui tahapan tersebut, aktivitas digital partai diharapkan berjalan lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Ivan menilai setiap struktur organisasi perlu memiliki pola komunikasi yang saling terhubung agar informasi dari daerah dapat tersampaikan secara cepat dan akurat.
“Pengurus Golkar di daerah harus mampu menjadi sumber informasi yang kredibel. Ketika ada persoalan masyarakat, kita harus mendengar, memverifikasi, kemudian meneruskannya kepada pihak yang berwenang. Jangan sampai media sosial hanya menjadi etalase kegiatan tanpa ada tindak lanjut terhadap persoalan rakyat,” katanya.
Empat Indikator Pemantauan Kinerja Digital
Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan strategi tersebut, MPO merancang dashboard pemantauan daerah yang mencakup empat indikator utama. Pertama, konsistensi atau keteraturan unggahan. Kedua, interaksi yang mengukur kualitas respons, komentar, dan aktivitas berbagi informasi.
Ketiga, konten unggulan untuk mengetahui topik maupun format komunikasi yang paling efektif. Keempat, isu daerah yang mencatat persoalan masyarakat yang telah diverifikasi beserta perkembangan tindak lanjutnya.
Laporan bulanan MPO akan menjadi dasar koordinasi, pendampingan, dan perbaikan komunikasi antara struktur pusat dan daerah. Ivan juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial atau AI dalam mendukung kerja komunikasi organisasi. Namun, menurutnya, teknologi tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menggantikan proses verifikasi informasi.
“Teknologi AI dapat membantu mempercepat pekerjaan, mengolah informasi, dan meningkatkan kualitas penyajian konten. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan akurasi. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus tetap berdasarkan fakta, bukan informasi yang dibuat-buat atau menyesatkan,” jelasnya.
Desa Harus Menjadi Bagian Penting Komunikasi Digital
Lebih lanjut, Ivan menilai penguatan komunikasi hingga desa perlu memperhatikan karakteristik masyarakat di masing-masing wilayah. Menurutnya, setiap daerah di Provinsi Jambi memiliki persoalan dan kebutuhan yang berbeda, mulai dari infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertanian, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.
Karena itu, konten digital yang dikembangkan harus mampu mengangkat persoalan lokal secara proporsional dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
“Kita ingin komunikasi Golkar hadir sampai ke desa. Persoalan jalan rusak, kebutuhan petani, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat harus bisa menjadi bagian dari dialog publik. Kehadiran kader bukan hanya untuk menyampaikan kegiatan partai, tetapi juga mendengar dan memperjuangkan aspirasi sesuai kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Ivan menambahkan bahwa transformasi digital membutuhkan kedisiplinan organisasi, sumber daya manusia yang memahami teknologi, serta koordinasi yang berkesinambungan.
Ia berharap penguatan ekosistem digital tersebut dapat mendorong komunikasi politik yang lebih terbuka, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan aspirasi masyarakat oleh para kader yang menjalankan tugas di lembaga legislatif maupun pemerintahan.
“Prinsipnya sederhana, kerja nyata harus berjalan, informasi harus akurat, dan dialog dengan masyarakat harus terus dibuka. Kepercayaan publik tidak cukup dibangun dengan pencitraan, tetapi harus melalui tindakan, konsistensi, dan tanggung jawab. Itulah yang perlu menjadi semangat komunikasi digital Golkar hingga ke desa,” pungkasnya.
Strategi MPO Pusat-Daerah tersebut menempatkan pengurus pusat sebagai pemberi arah, pengurus daerah sebagai pengembang komunikasi sesuai konteks lokal, dan struktur desa sebagai penghubung langsung dengan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, penguatan ekosistem digital diarahkan tidak sekadar memperluas jangkauan informasi partai, tetapi juga membangun komunikasi dua arah yang terukur, transparan, dan berorientasi pada tindak lanjut aspirasi warga. (OYI)
Discussion about this post