Jambiday.com, JAMBI – Besarnya potensi perdagangan internasional Provinsi Jambi dinilai harus menjadi momentum untuk memperkuat sektor keuangan daerah. Salah satu langkah strategis yang perlu mulai disiapkan adalah mendorong Bank Jambi bertransformasi menjadi bank devisa, sehingga aktivitas ekspor dan impor yang selama ini berkembang dapat memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi daerah.
Hal tersebut menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST., MM., MT., dalam mencermati perkembangan ekonomi Provinsi Jambi berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi yang dirilis pada Senin, 2 November 2026.
Menurut Ivan, Jambi memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Hal itu tercermin dari kinerja perdagangan luar negeri yang menunjukkan surplus signifikan.
“Namun, potensi tersebut harus diikuti dengan penguatan infrastruktur perdagangan, hilirisasi industri, serta kesiapan lembaga keuangan daerah untuk masuk ke ekosistem transaksi internasional,” terang Ivan, Senin (2/11/26).
Data BPS mencatat, nilai ekspor Provinsi Jambi selama Januari–September 2026 mencapai US$1,634 miliar atau meningkat 5,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara nilai impor tercatat US$95,54 juta, melonjak 109,51 persen secara tahunan.
Dengan demikian, neraca perdagangan Jambi masih membukukan surplus sebesar US$1,538 miliar, dengan total nilai perdagangan mencapai sekitar US$1,729 miliar.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi Jambi memiliki hubungan yang kuat dengan pasar internasional. Kondisi ini sekaligus membuka peluang besar bagi Bank Jambi untuk meningkatkan peran dalam pembiayaan perdagangan, transaksi valuta asing, serta pelayanan keuangan bagi eksportir dan importir.
Bank Jambi Harus Naik Kelas, Jangan Hanya Menjadi Bank Transaksi Daerah
Ivan Wirata menilai, sudah saatnya Bank Jambi tidak hanya berorientasi pada pelayanan transaksi perbankan konvensional dan pembiayaan pemerintah daerah, tetapi mulai mempersiapkan diri memasuki pasar jasa keuangan yang lebih luas.
Menurutnya, keberadaan Bank Jambi sebagai bank devisa akan menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah, terutama dalam mendukung pelaku usaha yang bergerak di sektor ekspor dan impor.
“Jambi memiliki nilai ekspor lebih dari US$1,6 miliar dalam sembilan bulan. Ini potensi ekonomi yang sangat besar. Pertanyaannya, apakah transaksi perdagangan internasional tersebut sudah memberikan kontribusi optimal bagi penguatan perbankan daerah kita?” menjadi salah satu perhatian Ivan.
Ia mendorong agar peluang transformasi Bank Jambi menjadi bank devisa dikaji secara serius, terukur, dan berorientasi bisnis.
Menurutnya, Bank Jambi harus mulai memetakan potensi eksportir dan importir di Jambi, khususnya perusahaan perkebunan, industri pengolahan, perdagangan komoditas, serta pelaku usaha yang membutuhkan layanan transaksi internasional.
“Jangan sampai komoditasnya berasal dari Jambi, aktivitas ekonominya tumbuh di Jambi, tetapi layanan transaksi keuangannya justru lebih banyak dinikmati perbankan di luar daerah. Kita harus berpikir bagaimana potensi perdagangan ini bisa ikut memperkuat Bank Jambi,” tegasnya.
Ivan menambahkan, transformasi tersebut tentu tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan kajian kelayakan bisnis, kesiapan permodalan, teknologi informasi, sumber daya manusia, manajemen risiko, serta pemenuhan seluruh persyaratan dan perizinan dari otoritas terkait.
Namun, menurutnya, langkah awal harus segera dilakukan melalui penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan Bank Jambi menuju bank devisa.
57,31 Persen Ekspor Jambi Masih Melalui Pelabuhan Luar Daerah
Selain sektor perbankan, Ivan juga menyoroti persoalan logistik dan kepelabuhanan yang masih menjadi tantangan perdagangan Provinsi Jambi.
Data BPS menunjukkan, selama Januari–September 2026, sebanyak 57,31 persen ekspor komoditas asal Jambi atau senilai US$936,53 juta masih dikirim melalui pelabuhan di luar Provinsi Jambi.
Sementara ekspor yang melalui pelabuhan di wilayah Jambi baru mencapai 42,69 persen atau sekitar US$697,54 juta. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya ketergantungan aktivitas ekspor Jambi terhadap infrastruktur pelabuhan di provinsi lain.
Ivan menilai, persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan infrastruktur dan konektivitas perdagangan.
Potensi Pelabuhan Ujung Jabung, Talang Duku, Muara Sabak, hingga Kuala Tungkal perlu dioptimalkan sesuai fungsi, kapasitas, dan keunggulan masing-masing.
“Kita harus membangun ekosistem perdagangan yang terintegrasi. Pelabuhan harus terkoneksi dengan jalan, kawasan industri, sentra perkebunan, dan pusat produksi. Jangan sampai komoditas Jambi harus menanggung biaya logistik tambahan hanya karena keterbatasan infrastruktur perdagangan di daerah sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengembangan pelabuhan tidak cukup hanya membangun fasilitas fisik, tetapi harus didukung kepastian jalur pelayaran, kedalaman alur, kapasitas bongkar muat, konektivitas angkutan, serta efisiensi biaya logistik.
Hilirisasi dan Diversifikasi Ekspor Harus Dipercepat
Ivan juga mencermati struktur ekspor Jambi yang masih didominasi sektor industri pengolahan sebesar 51,89 persen, pertambangan 43,98 persen, dan pertanian 4,13 persen.
Adapun komoditas utama ekspor meliputi bahan bakar mineral sebesar 43,98 persen, lemak dan minyak hewani/nabati sebesar 15,84 persen, serta karet dan barang dari karet sebesar 14,51 persen.
Menurutnya, struktur tersebut menunjukkan bahwa Jambi memiliki kekuatan besar pada komoditas sumber daya alam. Namun, tantangan berikutnya adalah meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan dan diversifikasi produk ekspor. Jambi tidak boleh selamanya hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah.
Hilirisasi sawit, karet, hasil pertanian, dan komoditas unggulan lainnya harus diperkuat agar semakin banyak nilai ekonomi yang tercipta di dalam daerah.
Dengan demikian, pertumbuhan ekspor tidak hanya meningkatkan nilai perdagangan, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperluas kesempatan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Inflasi Pangan dan Penurunan NTP Perlu Diwaspadai
Di sisi lain, Ivan mengingatkan agar pemerintah tidak hanya terpaku pada besarnya surplus perdagangan. Sebab, indikator kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.
Berdasarkan data BPS, inflasi Provinsi Jambi pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,50 persen secara bulanan (month-to-month), 3,51 persen secara tahunan (year-on-year), dan 2,82 persen secara tahun kalender (year-to-date).
Cabai merah menjadi komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi bulanan, yakni 0,52 poin persentase. Sementara itu, komoditas daging ayam ras memberikan andil deflasi sebesar 0,35 poin persentase.
Pada sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) Jambi berada pada angka 194,01 atau turun 1,08 persen dibandingkan September 2026. Sementara Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) tercatat 199,13 atau turun 0,45 persen.
Penurunan NTP tersebut menjadi sinyal yang perlu diperhatikan, terutama karena sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat Jambi masih berkaitan dengan sektor pertanian dan perkebunan.
Ivan menilai, pengendalian inflasi tidak boleh hanya mengandalkan operasi pasar. Pemerintah perlu memperkuat produksi pangan, menjaga ketersediaan pasokan, memperbaiki jalur distribusi, serta menekan biaya logistik dari sentra produksi menuju pasar.
“Jangan sampai ekspor kita meningkat, surplus perdagangan besar, tetapi petani justru menghadapi tekanan biaya produksi dan masyarakat terbebani kenaikan harga kebutuhan pokok. Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan sampai ke tingkat masyarakat bawah,” tegasnya.
Pariwisata dan Jasa Juga Menjadi Sumber Pertumbuhan Baru
Potensi ekonomi Jambi juga terlihat dari perkembangan sektor pariwisata dan jasa. BPS mencatat Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada September 2026 mencapai 55,40 persen atau meningkat 6,87 poin secara tahunan.
Sementara jumlah perjalanan wisatawan nusantara dengan tujuan Provinsi Jambi selama Januari–September 2026 mencapai sekitar 8,44 juta perjalanan.
Ivan menilai sektor pariwisata, ekonomi kreatif, kuliner, transportasi, dan UMKM harus terus dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar sektor pertambangan dan perkebunan.
Pengembangan sektor tersebut juga harus didukung konektivitas antardaerah, promosi destinasi wisata, peningkatan kualitas pelayanan, serta keterlibatan pelaku usaha lokal.
APBD 2027 Harus Menjadi Instrumen Transformasi Ekonomi
Memasuki pembahasan arah kebijakan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027, Ivan menegaskan bahwa seluruh data dan indikator ekonomi BPS harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas belanja daerah.
Ia mengingatkan agar APBD tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus diarahkan pada program yang mampu meningkatkan produktivitas dan memberikan dampak ekonomi secara langsung.
Sejumlah prioritas yang perlu diperkuat meliputi stabilisasi harga pangan, peningkatan produktivitas pertanian, penguatan perkebunan rakyat, perbaikan konektivitas produksi, optimalisasi pelabuhan, hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan pariwisata, hingga penguatan Bank Jambi.
“Setiap rupiah APBD harus memiliki dampak yang jelas. Infrastruktur harus menurunkan biaya logistik, anggaran pertanian harus meningkatkan produktivitas petani, program ekonomi harus membuka lapangan kerja, dan investasi harus memberikan nilai tambah bagi daerah,” ungkapnya.
Ivan juga menekankan pentingnya evaluasi program pembangunan berdasarkan indikator keberhasilan yang terukur, mulai dari peningkatan produktivitas, pertumbuhan investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan PAD, hingga kesejahteraan masyarakat.
Jambi Harus Berani Melakukan Lompatan Ekonomi
Bagi Ivan Wirata, surplus perdagangan sebesar US$1,538 miliar bukan sekadar angka statistik, melainkan peluang besar yang harus dimanfaatkan untuk melakukan lompatan pembangunan ekonomi.
Ia menginginkan Jambi tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil minyak, batu bara, sawit, dan karet, tetapi juga berkembang sebagai pusat industri pengolahan, perdagangan, logistik, serta memiliki lembaga keuangan daerah yang mampu melayani transaksi internasional.
Salah satu agenda strategis yang harus mulai diperjuangkan adalah menjadikan Bank Jambi sebagai bank devisa, dengan tetap memperhatikan kesiapan kelembagaan dan kelayakan bisnis.
“Jambi punya komoditas, punya pasar, punya aktivitas ekspor-impor, dan punya potensi ekonomi yang besar. Sekarang bagaimana kita membangun sistemnya agar seluruh potensi itu memberikan nilai tambah bagi daerah. Bank Jambi harus berani naik kelas dan mulai mempersiapkan diri menjadi bank devisa,” pungkasnya.
Ia berharap momentum penyusunan APBD 2027 dapat menjadi titik awal penguatan transformasi ekonomi Provinsi Jambi, sehingga pertumbuhan tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. (OYI)
Discussion about this post