Protes Di Pos Penyekatan, Aktivis: PPKM Level 4 Ini Pembohongan Publik

Jambiday.com, JAMBI– Puluhan warga Kota Jambi, secara mendadak menggeruduk tempat penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level empat Kota Jambi. Karena dinilai tidak efektif dilakukan, dan mereka menginginkan PPKM dicabut.

Informasi dihimpun, dalam penggerudukan itu, warga memprotes karena menilai adanya pilih bulu dalam penyekatan. Sehingga pihak penjagaan yang bertugas membiarkan bebas kendaraan masuk di pintu penyekatan tanpa pemeriksaan bukti surat vaksin, rapid antigen sera bukti PCR.

Hafizi Alatas saat dikonfirmasi mengatakan terkait penyekatan PPKM level 4 merupakan pembohongan publik. Karena tidak efektif dalam aturan yang telah diterapkan. Sesuai surat edaran PPKM nomor 12 tahun 2021 namun yang tejadi di lapangan tidak sesuai.

“Ini sudah pembohongan publik , kenapa? karena tidak efektif. Di dalam Kota Jambi penyekatannya sangat ketat, sementara di perbatasan Simpang Rimbo saat masuk Kota Jambi tidak ada disekat. Dan malah bebas kendaraan keluar-masuk,” ujarnya.

Hafizi menjelaskan, sebagai bukti bahwa PPKM level 4 tidak efektif, warga memberhentikan kendaraan batubara, mobil fuso dan lainnya diperbatasan. Justru tidak ada bukti vaksin, rapid antigen dan PCR namun tetap dibiarkan masuk ke dalam Kota Jambi.

“Kita minta cabut PPKM level 4 dan kita akan geruduk DPRD Kota Jambi agar PPKM tidak usah diperpanjang lagi,” tegasnya.

Dalam aksi, warga juga memprotes Pemerintah Kota Jambi yang selalu menyalahkan masyarakat yang seakan tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Ataupun penyekatan PPKM yang berlangsung saat ini namun buktinya banyak mobil dibiarkan masuk.

“Ini sudah bertentangan surat edaran gugus covid-19 Nasional. Untuk masuk daerah yang sudah di sekat sesuai dengan surat edaran nomor 12 tahun 2021,” terangnya.

Endang Kuswardani, aktivis perempuan ini juga protes pos penyekatan ini. Saat ini, dia dan warga lainnya mengambil sampel sebanyak 10 mobil yang dibebaskan lewat oleh tim petugas penyekatan. Justru semuanya tidak ada bukti vaksin, rapid antigen dan PCR sehingga ia menilai adanya pilih bulu dalam penyekatan.

“Ini tidak sesuai atauran dan saya sebanyai perempuan warga Kota Jambi akan menggeruduk DPRD Kota Jambi dan kalau bisa PPKM tidak usah diperpanjang,”katanya. (NST)