Jambiday.com, JAMBI – Kondisi memprihatinkan Jalan Padang Lamo di Kabupaten Tebo kembali menjadi sorotan. Kerusakan yang tak kunjung tertangani secara maksimal membuat ruas jalan ini terus dikeluhkan masyarakat, terutama para pengguna yang setiap hari menggantungkan aktivitasnya pada jalur tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan, mendorong adanya langkah konkret dan terintegrasi untuk mempercepat perbaikan. Ia menilai, penanganan Jalan Padang Lamo tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah daerah, melainkan perlu dukungan serius dari pemerintah pusat.
Menurutnya, salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah melalui skema pendanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) yang berada di bawah kewenangan Komisi V DPR RI. Ia juga menyinggung peran wakil rakyat asal Jambi di tingkat pusat untuk turut mengawal usulan tersebut.
“Pemerintah provinsi sudah menyampaikan ke pusat. Kita juga punya perwakilan di Komisi V seperti Edi Purwanto dan H. Bakrie. Di sana ada pos anggaran infrastruktur, termasuk pola IJD yang bisa menjadi solusi percepatan perbaikan jalan daerah,” ujar Samsul, Rabu (8/4/2026).
Ia menjelaskan, program IJD merupakan peluang strategis bagi daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran pusat dalam memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak, termasuk ruas Padang Lamo yang memiliki peran vital sebagai akses penghubung antar wilayah.
Tak hanya mengandalkan pusat, Samsul juga menekankan pentingnya komitmen daerah dalam mengoptimalkan anggaran. Ia mengungkapkan bahwa DPRD telah mendorong pemenuhan mandatory spending untuk sektor infrastruktur sebesar 40 persen, yang saat ini masih berada di angka sekitar 26 persen.
“Kalau mandatory spending itu bisa kita penuhi, setidaknya bisa membantu menjawab persoalan ini. Mungkin tidak semua bisa diperbaiki sekaligus, tapi minimal dapat mengurangi beban masyarakat yang melintasi jalan tersebut setiap hari,” jelasnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, ia tetap optimistis bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dapat menjadi kunci dalam mempercepat perbaikan Jalan Padang Lamo.
Harapannya, langkah-langkah tersebut mampu menghadirkan perubahan nyata dan mengakhiri keluhan panjang masyarakat terhadap kondisi jalan yang selama ini menjadi urat nadi aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.
Diketahui polemik kerusakan Jalan Padang Lamo telah terjadi sejak lama. Berdasarkan SK gubernur, jalan tersebut selanjang 110 kilometer. (OYI)
Discussion about this post