Jambiday.com,JAMBI – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi. Mulai dari ketidaksinkronan data hotspot, luas lahan terbakar, efektivitas operasi pemadaman, kesiapan armada udara, dampak kesehatan masyarakat hingga perkembangan penegakan hukum.
Berdasarkan Matriks Terpadu Karhutla Jambi yang diperbarui pada 9 November 2026, estimasi luas lahan terbakar sejak 1 Januari hingga 9 November 2026 telah mencapai 5.322,81 hektare. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan Karhutla masih membutuhkan perhatian serius dan pengawasan menyeluruh.
Kabupaten Batanghari menjadi wilayah dengan luas kebakaran tertinggi, mencapai 1.486,98 hektare. Disusul Sarolangun 958,25 hektare dan Tanjung Jabung Timur 874,62 hektare. Ketiga wilayah tersebut menyumbang sekitar 62,3 persen dari total luas lahan terbakar di Provinsi Jambi.
Menurut Ivan, data luas kebakaran tidak cukup hanya disajikan dalam bentuk angka agregat. Setiap kejadian harus dilengkapi koordinat, peta poligon, status kawasan, jenis tutupan lahan, serta hasil verifikasi lapangan.
“Angka luas harus dilengkapi koordinat, peta poligon, status kawasan, jenis tutupan lahan, serta hasil verifikasi lapangan. Dengan demikian, kita mengetahui secara jelas lokasi kejadian, siapa yang menguasai atau mengelola lahan, dan bagaimana penanganannya,” tegas Ivan, Selasa (10/11/26).
Selisih 7 Hotspot, Akurasi Data Dipertanyakan
Persoalan lain yang menjadi perhatian Ivan adalah ketidaksesuaian data hotspot kumulatif. Dalam matriks tercatat sebanyak 19.319 titik hotspot, sementara rincian wilayah mencapai 19.326 titik. Artinya, terdapat selisih tujuh titik yang perlu segera dikoreksi dan diverifikasi. Menariknya, selisih tersebut sama dengan jumlah hotspot harian pada 8 November 2026.
Adapun tujuh hotspot harian tersebar di Muaro Jambi sebanyak dua titik, Tanjung Jabung Timur tiga titik, Batanghari satu titik, dan Merangin satu titik.
Ivan menilai perbedaan tersebut mengindikasikan adanya pembaruan pada rincian wilayah yang belum diikuti penyesuaian angka total.
“Ini mengindikasikan rincian wilayah kemungkinan telah diperbarui, tetapi angka totalnya masih menggunakan data sebelumnya. Selisih ini harus segera dikoreksi agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali panas berdasarkan deteksi satelit dan tidak serta-merta membuktikan adanya kebakaran, penyebab kebakaran, ataupun pihak yang bertanggung jawab.
Karena itu, setiap titik harus diverifikasi berdasarkan koordinat, waktu deteksi, tingkat kepercayaan satelit, kondisi tutupan lahan, dan pemeriksaan langsung di lapangan.
Operasi Pemadaman dan Kesiapan Armada Dievaluasi
Di sisi penanganan lapangan, operasi pemadaman masih berlangsung di Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Sementara itu, kegiatan pendinginan dilaporkan berlangsung di kawasan Tahura Desa Tanjung.Juga tercatat kendala utama berupa keterbatasan sumber air dan kondisi muka air tanah.
Bagi Ivan, persoalan ini harus menjadi bahan evaluasi serius, terutama dalam penanganan kebakaran di kawasan gambut yang memiliki potensi menyimpan bara api di bawah permukaan tanah.
“Pemerintah harus memeriksa kondisi embung, sumur bor, pompa, sekat kanal, serta tata kelola air gambut. Pencegahan harus berjalan sepanjang tahun dan tidak hanya ketika api sudah muncul,” katanya.
Perhatian khusus juga diarahkan pada kesiapan armada udara. Dalam laporan tercatat empat armada berstatus laik operasi, tetapi tidak melaksanakan penerbangan. Sementara satu armada lainnya menjalani perawatan dan dinyatakan tidak laik operasi. Ivan meminta Pansus Karhutla mendalami alasan empat armada yang dinyatakan laik operasi tersebut tidak diterbangkan.
“Pansus perlu meminta log penerbangan, jam kesiapan armada, alasan tidak terbang, permintaan misi, keputusan komando, target operasi, dan jadwal perawatan. Status laik operasi harus diikuti penjelasan mengenai kesiapan penggunaannya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti laporan operasi 9 November yang masih menggunakan status penerbangan 8 November. Menurutnya, pembaruan administrasi dan pelaporan operasional harus dilakukan secara konsisten agar pengawasan berjalan berdasarkan kondisi sebenarnya.
ISPU Kota Jambi Sedang, Kasus ISPA Capai Ribuan
Dari aspek kualitas udara dan kesehatan masyarakat, ISPU Kota Jambi tercatat berada pada angka 64 pada pagi hari dan 58 pada malam hari. Keduanya masuk kategori sedang.
Meski demikian, laporan kesehatan menunjukkan angka yang perlu mendapat perhatian. Rekap kasus ISPA minggu ke-43 mencapai 6.233 kasus, sedangkan laporan per 9 November 2026 mencatat 839 kasus.
Ivan meminta kedua angka tersebut tidak dibandingkan secara langsung sebelum dipastikan kesamaan periode, sumber data, dan metode pencatatannya.
Dalam matriks juga terdapat catatan bahwa data kualitas udara Muaro Jambi belum sepenuhnya lengkap. Pengukuran pagi belum mencapai kelengkapan 100 persen, sementara parameter dan sumber pengukuran berbeda.
“Data yang berbeda waktu, parameter, sumber dan kelengkapan tidak dapat dibandingkan secara langsung. Masyarakat harus menerima informasi yang jelas mengenai sumber alat, parameter yang diukur, serta status validasinya,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah harus memisahkan data kasus baru harian, jumlah kunjungan, kumulatif mingguan, dan kumulatif tahunan. Selain itu, tidak semua kasus ISPA dapat langsung dikaitkan dengan Karhutla tanpa pemeriksaan dan analisis kesehatan yang memadai.
91 Kasus Karhutla, 18 Orang Berstatus Tersangka
Pada aspek penegakan hukum, matriks mencatat sebanyak 91 kasus terkait penanganan Karhutla, terdiri dari 71 kasus dalam tahap penyelidikan dan 20 kasus dalam tahap penyidikan.bDari proses tersebut, tercatat 18 orang berstatus tersangka.
Adapun perkembangan 20 perkara penyidikan meliputi tiga perkara Tahap II, lima perkara berstatus P-19, tiga perkara Tahap I, dan sembilan perkara masih dalam proses penyidikan.
Ivan meminta aparat penegak hukum menyampaikan perkembangan setiap perkara secara berkala, termasuk lokasi kejadian, status lahan, luas kebakaran, tahapan penanganan, hingga hambatan pembuktian.
“DPRD perlu mengetahui lokasi kejadian, status lahan, luas yang terbakar, tahap penanganan, hambatan pembuktian, dan tindak lanjut setiap perkara. Perkara individu dan korporasi juga harus dicatat secara terpisah dengan tetap menjaga asas praduga tak bersalah,” ungkapnya.
Menurut Ivan, pengawasan tidak boleh berhenti pada jumlah kasus dan tersangka. Pansus juga perlu memperoleh gambaran mengenai sejauh mana proses hukum berjalan dan bagaimana pertanggungjawaban atas setiap kejadian kebakaran.
Pansus Telusuri Anggaran hingga Hasil Lapangan
Ivan menegaskan, terdapat enam agenda penting yang perlu menjadi perhatian Pansus Karhutla DPRD Provinsi Jambi.
Pertama, melakukan rekonsiliasi data hotspot dan luas kebakaran. Kedua, memverifikasi koordinat serta status lahan. Ketiga, mengaudit respons pemadaman melalui jalur darat, sumber air, dan armada udara.
Keempat, memvalidasi data ISPU serta definisi dan periode pencatatan ISPA. Kelima, menelusuri penggunaan anggaran hingga hasil pelaksanaan di lapangan. Keenam, meminta perkembangan penegakan hukum untuk setiap perkara.
Menurutnya, seluruh unsur pemerintah dan instansi terkait harus memiliki sistem pelaporan yang terintegrasi sehingga tidak muncul perbedaan angka maupun informasi dalam pengambilan kebijakan.
“Prinsip pengawasan yang harus kita bangun adalah satu kejadian, satu koordinat, satu data, dan dapat diaudit. DPRD tidak cukup menerima angka agregat. Setiap kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat ditelusuri sampai hasilnya di lapangan,” ujarnya
Ia menambahkan, penanganan Karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman ketika kebakaran terjadi. Penguatan pencegahan, pengelolaan tata air gambut, perlindungan kesehatan masyarakat, kesiapan sarana dan prasarana, serta penegakan hukum harus berjalan beriringan.
“Karhutla yang terus berulang menunjukkan bahwa kita membutuhkan perbaikan menyeluruh. Jambi harus bergerak dari pola tanggap darurat menuju pencegahan yang terukur, transparan, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Ivan berharap melalui pengawasan Pansus, seluruh data dan program penanganan Karhutla di Provinsi Jambi dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak nyata bagi perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat. (OYI)
Discussion about this post