Jambiday.com, JAMBI – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, mendorong Pemerintah Provinsi Jambi melakukan langkah konkret dan terukur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah hingga menembus angka minimal 5 persen. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya meningkat secara statistik, tetapi harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya beli, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Dorongan tersebut disampaikan Ivan menyikapi data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi yang dirilis pada 5 November 2026. Dalam rilis tersebut, ekonomi Jambi pada Triwulan III 2026 tumbuh sebesar 3,91 persen secara tahunan (year on year/yoy), melambat dibandingkan Triwulan II 2026 yang mencapai 4,15 persen.
Angka tersebut juga masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,95 persen dan nasional sebesar 5,47 persen. Bahkan, Jambi tercatat berada di posisi terbawah dari 10 provinsi di Sumatera.
“Pertumbuhan ekonomi 3,91 persen menunjukkan bahwa ekonomi Jambi masih bergerak, tetapi kecepatannya belum cukup kuat. Ini harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Kita tidak boleh puas hanya karena ekonomi masih tumbuh, sementara daya ungkit ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum bergerak secara optimal,” tegas Ivan.
Menurut Ivan, pemerintah harus mengevaluasi struktur ekonomi sekaligus memastikan kebijakan APBD benar-benar menjadi instrumen penggerak ekonomi, bukan sekadar memenuhi target administratif dan penyerapan anggaran.
Pertanian Dominan, tetapi Produktivitas Harus Diperkuat
Ivan menyoroti struktur ekonomi Jambi yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Berdasarkan data BPS, sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yakni 34,27 persen, dengan pertumbuhan 2,53 persen.
Sementara itu, sektor pertambangan berkontribusi 14,96 persen dengan pertumbuhan 2,90 persen, perdagangan 13,81 persen dengan pertumbuhan 9,92 persen, serta industri pengolahan 9,72 persen dengan pertumbuhan 3,44 persen.
Menurutnya, besarnya kontribusi pertanian harus menjadi perhatian serius karena sektor ini berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama petani dan pelaku ekonomi di wilayah pedesaan.
Terlebih, produksi padi Jambi pada 2026 tercatat sebesar 343,39 ribu ton gabah kering giling (GKG), turun 6,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Luas panen juga tercatat 79,72 ribu hektare atau turun 0,82 persen. Sementara produksi beras mencapai 198,64 ribu ton, juga mengalami penurunan 6,64 persen. Produktivitas padi diperkirakan sebesar 4,31 ton per hektare, turun sekitar 5,86 persen.
“Jangan sampai sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi justru mengalami penurunan produktivitas. Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi irigasi, ketersediaan benih dan pupuk, pompanisasi, alat mesin pertanian, hingga efektivitas penyuluhan,” ujarnya.
Ivan mendorong target pertumbuhan sektor pertanian minimal 4 persen melalui peningkatan produktivitas, penguatan cadangan pangan, serta pembangunan infrastruktur pertanian yang tepat sasaran.
Belanja Modal Harus Menghasilkan Dampak Nyata
Selain sektor pertanian, Ivan memberikan perhatian khusus terhadap kualitas belanja pemerintah daerah. Dalam data BPS, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi memberikan andil 0,76 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, data perdagangan luar negeri menunjukkan nilai ekspor Jambi pada Triwulan III mencapai US$612,13 juta, sedangkan impor sebesar US$23,44 juta. Kinerja ekspor tersebut menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.
Namun, Ivan menilai investasi dan belanja pemerintah harus lebih diarahkan pada kegiatan produktif yang memberikan efek berganda terhadap perekonomian.
Data dalam bahan paparan BPS mencatat realisasi belanja modal sekitar Rp243 miliar. Meskipun meningkat 192,8 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (quarter on quarter/qoq), angka tersebut masih mengalami penurunan 57,5 persen secara tahunan.
“Belanja daerah harus menjadi stimulus ekonomi. Jangan hanya selesai secara administratif. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan manfaat nyata, seperti jalan yang lebih baik, irigasi berfungsi, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang meningkat, serta terbukanya kesempatan kerja,” tegasnya.
Ia meminta Pemprov Jambi mempercepat proses tender sejak awal tahun, memperkuat pengawasan pelaksanaan proyek, serta melakukan evaluasi bulanan terhadap organisasi perangkat daerah yang memiliki kegiatan strategis.
Ivan juga mendorong realisasi belanja modal minimal 75 persen pada Triwulan III dan di atas 95 persen pada akhir tahun anggaran, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Hilirisasi dan Investasi Jangan Hanya Berhenti pada Wacana
Ivan menegaskan Jambi memiliki potensi besar dari komoditas kelapa sawit, karet, kopi, pinang, serta sumber daya pertambangan. Namun, potensi tersebut harus diubah menjadi nilai tambah melalui penguatan industri pengolahan dan hilirisasi.
Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan proyek investasi yang benar-benar siap ditawarkan kepada investor, mulai dari kepastian lahan, perizinan, ketersediaan infrastruktur, hingga kepastian dukungan kebijakan.
“Jambi tidak boleh terus menjadi daerah pengirim bahan mentah. Kita harus memperkuat industri pengolahan agar nilai tambah tidak seluruhnya dinikmati daerah lain. Hilirisasi harus menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat Jambi,” jelasnya.
Ia juga menilai pertumbuhan sektor perdagangan yang mencapai 9,92 persen merupakan peluang untuk memperkuat konektivitas logistik, memperluas pasar produk lokal, dan meningkatkan daya saing UMKM.
Pengangguran Turun Bukan Satu-satunya Ukuran Keberhasilan
Dari sisi ketenagakerjaan, data BPS Agustus 2026 mencatat jumlah penduduk bekerja di Jambi mencapai 1,88 juta orang, bertambah sekitar 27,37 ribu orang dibandingkan Agustus 2025.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,26 persen dan relatif tetap. Namun, persoalan kualitas pekerjaan masih menjadi tantangan karena 57,31 persen pekerja berada di sektor informal, sedangkan pekerja formal baru mencapai 42,69 persen.
Kesenjangan juga terlihat berdasarkan jenis kelamin dan wilayah. Tingkat pengangguran laki-laki tercatat 3,61 persen, sedangkan perempuan 5,40 persen. Di perkotaan mencapai 5,63 persen, sementara perdesaan 3,31 persen.
“Persoalan kita bukan hanya berapa banyak orang yang bekerja, tetapi bagaimana pekerjaan itu memberikan kepastian pendapatan, perlindungan sosial dan masa depan yang lebih baik. Kita perlu memperbesar lapangan kerja formal melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, program magang dan kemitraan dengan dunia industri,” katanya.
Ivan mendorong penguatan UMKM melalui kemudahan legalitas, akses pembiayaan, pendampingan usaha, digitalisasi, serta keterlibatan dalam rantai pasok dan pengadaan pemerintah.
IPM Meningkat, Kesenjangan Antarwilayah Harus Ditutup
Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi pada 2026 mencapai 75,87 atau meningkat 0,74 poin dan masuk kategori tinggi.
BPS juga mencatat umur harapan hidup mencapai 74,62 tahun, harapan lama sekolah 13,35 tahun, rata-rata lama sekolah 9,18 tahun, serta pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebesar Rp12,432 juta.
Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Kesenjangan IPM masih terlihat antara Kota Jambi yang mencapai 83,08 dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 71,91.
Ivan menilai angka tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di Kota Jambi. Kabupaten yang memiliki indikator pembangunan manusia lebih rendah harus mendapatkan perhatian dan intervensi anggaran yang lebih kuat, terutama untuk pendidikan, kesehatan, jalan produksi, konektivitas dan pelayanan dasar,” ungkapnya.
Empat Agenda Prioritas untuk Mempercepat Ekonomi Jambi
Sejalan dengan potret sosial ekonomi yang dirilis BPS, Ivan menekankan empat agenda prioritas yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pertama, melindungi daya beli masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan melalui perbaikan irigasi, ketersediaan benih, serta peningkatan produktivitas pertanian.
Kedua, meningkatkan kualitas pekerjaan melalui formalisasi UMKM, pendidikan vokasi, dan penciptaan lapangan kerja produktif, termasuk memperluas kesempatan kerja bagi perempuan.
Ketiga, mempercepat belanja produktif dengan memastikan setiap program pembangunan memiliki output dan dampak ekonomi yang terukur.
Keempat, menutup kesenjangan antarwilayah melalui pemerataan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan konektivitas ekonomi.
Ivan menegaskan DPRD Provinsi Jambi akan memperkuat fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi agar kebijakan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia juga mendorong pembentukan langkah percepatan ekonomi daerah, audit kondisi infrastruktur pertanian, pemetaan ketahanan pangan, serta percepatan paket pekerjaan strategis.
“Target kita harus jelas. Pertumbuhan ekonomi Jambi harus bergerak menuju minimal 5 persen, sektor pertanian tumbuh minimal 4 persen, proporsi pekerja formal meningkat, daya beli masyarakat terjaga, dan belanja modal memberikan dampak nyata terhadap perekonomian,” tegasnya.
Ivan menambahkan, percepatan ekonomi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi. Dibutuhkan sinergi pemerintah kabupaten dan kota, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, perbankan, serta seluruh elemen masyarakat.
“Jambi memiliki sumber daya alam, komoditas unggulan dan posisi geografis yang strategis. Tantangannya adalah bagaimana seluruh potensi itu diubah menjadi nilai tambah, lapangan pekerjaan dan kesejahteraan. Kita membutuhkan kebijakan yang tepat, belanja yang produktif, serta kerja nyata yang hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” tutupnya. (OYI)
Discussion about this post