JAMBI – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Provinsi Jambi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan penting, terutama menyangkut perlindungan sumber air, pemerataan akses masyarakat, peningkatan fungsi irigasi, pengendalian pencemaran, hingga kepastian target dan anggaran pelaksanaan.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, yang merupakan bagian dari Fraksi Golkar, menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya air harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, air bukan hanya kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendukung pertanian, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan.
Menurut Ivan Wirata, persetujuan Fraksi Golkar terhadap Ranperda tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola sumber daya air di Provinsi Jambi. Namun, regulasi yang disahkan harus benar-benar diterjemahkan menjadi program nyata dan tidak berhenti sebatas dokumen hukum.
“Pengelolaan sumber daya air harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jangan sampai Perda hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi pelaksanaannya tidak terukur. Kita ingin sumber air terlindungi, jaringan irigasi berfungsi dengan baik, distribusi air lebih adil, serta masyarakat mendapatkan manfaat nyata,” tegas Ivan, Selasa (10/11/26).
Ia juga menekankan bahwa pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Perlindungan kawasan resapan, wilayah hulu, sempadan sungai, mata air, dan kawasan rawa harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pemerintah daerah.
Terlebih, Provinsi Jambi memiliki Sungai Batanghari sebagai salah satu sumber kehidupan masyarakat yang harus dijaga keberlanjutan dan kualitas lingkungannya.
Ivan juga menilai persoalan pencemaran sungai dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal, termasuk Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), tidak boleh diabaikan. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, pemantauan kualitas air, penegakan aturan sesuai kewenangan, serta langkah pemulihan terhadap kawasan yang mengalami kerusakan.
Irigasi 19.068 Hektare, Kondisi Sistem Baru 66,38 Persen
Pada sektor irigasi dan ketahanan pangan, Fraksi Golkar memberikan perhatian khusus terhadap data dasar pengelolaan irigasi di Provinsi Jambi.
Berdasarkan data dalam pendapat akhir, terdapat sekitar 19.068 hektare daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi. Sementara itu, kondisi sistem irigasi pada 2026 dilaporkan mencapai 66,38 persen berdasarkan penjelasan Pemerintah.
Ivan Wirata menilai data tersebut harus menjadi dasar evaluasi sekaligus pijakan dalam menentukan prioritas pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
“Angka 66,38 persen itu harus memiliki indikator dan sumber data yang jelas. Kita perlu mengetahui bagaimana kondisi riil jaringan irigasi, berapa luas lahan yang benar-benar terlayani, bagaimana keandalan pasokan air, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan petani,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan irigasi tidak cukup hanya dilihat dari panjang saluran yang dibangun atau besarnya anggaran yang terserap. Hal paling penting adalah memastikan air benar-benar sampai ke lahan pertanian dan mampu menunjang produktivitas petani. Karena itu, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta rehabilitasi infrastruktur yang mengalami kerusakan harus menjadi prioritas pemerintah.
Antisipasi Banjir dan Kekeringan Harus Terintegrasi
Persoalan banjir, kekeringan, dan menurunnya daya dukung sumber daya air juga menjadi perhatian Fraksi Golkar.
Ivan mendorong pemerintah agar lebih mengutamakan langkah pencegahan melalui penguatan kawasan resapan, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pemeliharaan sungai dan saluran air, serta pengendalian sedimentasi.
Kesiapsiagaan menghadapi perubahan musim juga harus diperkuat melalui pemantauan ketersediaan air dan penyusunan langkah antisipasi secara terpadu.
“Jangan hanya bergerak ketika banjir sudah terjadi atau ketika masyarakat mengalami kekeringan. Pemerintah harus membangun sistem pencegahan, memperkuat koordinasi, dan memastikan ketersediaan air dapat dikelola dengan baik sepanjang tahun,” tegasnya.
Target, Anggaran dan Pengawasan Harus Jelas
Dalam aspek perencanaan, Fraksi Golkar meminta agar pelaksanaan Perda nantinya diselaraskan dengan RPJMD Perubahan, tata ruang, rencana pengelolaan air, serta rencana kerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Setiap program harus memiliki target yang terukur, indikator keberhasilan, tahapan pelaksanaan, kebutuhan anggaran, perangkat daerah penanggung jawab, serta alasan yang jelas apabila terjadi perubahan target.
Ivan juga menyoroti pentingnya memperjelas pembagian kewenangan dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun kekosongan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air. Selain itu, pengawasan dan evaluasi berkala harus dilakukan secara konsisten dengan melibatkan DPRD sesuai fungsi pengawasannya.
“Kita ingin ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab, apa target yang harus dicapai, berapa kebutuhan anggarannya, dan bagaimana evaluasinya. DPRD tentu akan mengawal agar Perda ini benar-benar dilaksanakan secara konsisten dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambah Ivan.
Pada akhirnya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa persetujuan terhadap Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola sumber daya air di Provinsi Jambi, sekaligus komitmen agar regulasi tersebut tidak hanya menjadi dokumen hukum.
Perda ini harus mampu menghasilkan sumber air yang terlindungi, jaringan irigasi yang berfungsi, pelayanan air yang adil dan merata, serta risiko banjir dan kekeringan yang semakin terkendali.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air untuk ditetapkan menjadi Perda.
Bagi Ivan Wirata dan Fraksi Golkar, keberhasilan sebuah Perda bukan semata-mata terletak pada pengesahannya, melainkan sejauh mana aturan tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat, melindungi lingkungan, mendukung ketahanan pangan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi pembangunan Provinsi Jambi. (OYI)
Discussion about this post