Jambiday.com, JAMBI – Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada Triwulan III 2026 mencapai 3,91 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Meski menunjukkan tren positif, capaian tersebut dinilai belum cukup menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan apabila belum diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas lapangan kerja, serta pemerataan ekonomi antardaerah.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST., MM., MT., menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
Menurutnya, data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi yang dirilis 5 November 2026 memperlihatkan sejumlah indikator yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama sektor pertanian, ketenagakerjaan, produktivitas pangan, dan efektivitas belanja pembangunan.
“Pertumbuhan ekonomi 3,91 persen tentu patut kita apresiasi. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat daya beli, serta mengurangi kesenjangan pembangunan. Kita tidak boleh hanya puas dengan angka pertumbuhan, tetapi harus melihat kualitas dan dampaknya bagi masyarakat,” jelas Ivan, Jumat (6/11/26).
Berdasarkan data BPS, struktur perekonomian Jambi masih ditopang sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 34,27 persen dan pertumbuhan 2,53 persen. Sektor pertambangan memberikan kontribusi 14,96 persen dengan pertumbuhan 2,90 persen, sedangkan perdagangan berkontribusi 13,81 persen dengan pertumbuhan mencapai 9,92 persen. Sementara industri pengolahan menyumbang 9,72 persen dengan pertumbuhan 3,44 persen.
Ivan menilai sektor perdagangan yang tumbuh 9,92 persen menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang cukup kuat. Namun, pemerintah perlu memperbesar nilai tambah komoditas daerah melalui penguatan industri pengolahan agar Jambi tidak terus bergantung pada penjualan bahan mentah.
“Jambi memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perdagangan. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut memberikan nilai tambah di daerah. Kita perlu memperkuat hilirisasi, memperluas investasi produktif, dan membuka ruang bagi UMKM agar menjadi bagian penting dalam rantai pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Pengangguran 4,26 Persen, Kualitas Pekerjaan Jadi Perhatian
Dari sisi ketenagakerjaan, BPS mencatat jumlah penduduk bekerja di Provinsi Jambi pada Agustus 2026 mencapai 1,88 juta orang. Angka tersebut meningkat sekitar 27,37 ribu orang dibandingkan Agustus 2025.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,26 persen. Namun, persoalan kualitas pekerjaan masih menjadi tantangan karena 57,31 persen tenaga kerja berada di sektor informal, sedangkan pekerja formal baru mencapai 42,69 persen.
Kesenjangan juga terlihat berdasarkan jenis kelamin dan wilayah. Tingkat pengangguran laki-laki tercatat 3,61 persen, sedangkan perempuan 5,40 persen. Di wilayah perkotaan mencapai 5,63 persen, sementara perdesaan sebesar 3,31 persen.
Ivan menegaskan, peningkatan jumlah orang bekerja harus dibarengi dengan penciptaan pekerjaan yang layak, produktif, dan memiliki kepastian penghasilan.
“Kita harus mendorong investasi yang benar-benar menyerap tenaga kerja lokal. Pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, serta penguatan UMKM harus diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Jangan sampai angka penduduk bekerja meningkat, tetapi mayoritas masih berada dalam pekerjaan informal dengan produktivitas dan perlindungan yang terbatas,” katanya.
Produksi Padi Turun 6,64 Persen, Ketahanan Pangan Harus Diperkuat
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah sektor pangan. BPS mencatat produksi padi Jambi pada Januari hingga September 2026 sebesar 343,39 ribu ton gabah kering giling (GKG), turun 6,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Luas panen tercatat 79,72 ribu hektare atau mengalami penurunan 0,82 persen. Sementara produksi beras diperkirakan mencapai 198,64 ribu ton, juga turun 6,64 persen. Produktivitas padi diperkirakan sebesar 4,31 ton per hektare atau turun sekitar 5,86 persen.
Ivan menilai penurunan produksi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan perlindungan lahan pertanian, perbaikan irigasi, ketersediaan benih unggul, distribusi pupuk, serta pendampingan petani.
“Ketahanan pangan tidak boleh hanya menjadi program seremonial. Kita harus memastikan petani mendapatkan dukungan nyata, mulai dari ketersediaan sarana produksi, irigasi yang berfungsi, benih berkualitas hingga kepastian pasar. Penurunan produksi padi harus segera direspons dengan langkah konkret agar tidak berdampak terhadap pasokan dan stabilitas harga pangan,” tegasnya.
IPM Meningkat, tetapi Kesenjangan Wilayah Harus Ditutup
Di sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi pada 2026 mencapai 75,87 atau meningkat 0,74 poin.
Sejumlah indikator pembentuk IPM menunjukkan Umur Harapan Hidup sebesar 74,62 tahun, Harapan Lama Sekolah 13,35 tahun, Rata-rata Lama Sekolah 9,18 tahun, serta pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebesar Rp12,432 juta.
Meski demikian, kesenjangan pembangunan antar daerah masih terlihat. IPM Kota Jambi mencapai 83,08, sementara Tanjung Jabung Timur berada pada angka 71,91.
Menurut Ivan, perbedaan tersebut harus menjadi dasar pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan konektivitas wilayah.
“Jangan sampai kemajuan pembangunan hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kabupaten yang masih memiliki keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus mendapatkan perhatian lebih. Pemerataan bukan berarti semua daerah mendapatkan anggaran yang sama, tetapi anggaran harus diarahkan sesuai kebutuhan dan ketertinggalan masing-masing wilayah,” jelasnya.
Belanja APBD Harus Produktif dan Terukur
Lebih lanjut, Ivan menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan kebijakan penganggaran daerah. Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar memenuhi belanja rutin pemerintahan.
Ia mendorong agar belanja modal dan investasi pemerintah diarahkan pada proyek-proyek yang memiliki dampak ekonomi langsung, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jaringan irigasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, penguatan konektivitas antardaerah, serta infrastruktur pendukung investasi.
“Setiap rupiah dalam APBD harus memiliki output dan outcome yang jelas. Kita harus mengukur bukan hanya berapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi apa hasilnya bagi masyarakat. Apakah jalan semakin baik, produksi pertanian meningkat, investasi tumbuh, lapangan kerja bertambah, dan kesenjangan wilayah semakin berkurang,” ungkapnya.
Ivan juga menyoroti tiga faktor penopang pertumbuhan ekonomi Jambi, yakni net ekspor sebesar 2,07 poin persentase, konsumsi rumah tangga 1,91 poin persentase, serta PMTB atau investasi sebesar 0,76 poin persentase.
Menurutnya, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperbesar kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah.
Mengakhiri pernyataannya, Ivan menegaskan bahwa hasil rilis BPS harus menjadi bahan evaluasi bersama bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan.
“Empat hal harus menjadi prioritas, yakni melindungi daya beli dan ketahanan pangan, meningkatkan kualitas pekerjaan, mempercepat belanja produktif, serta menutup kesenjangan pembangunan antarwilayah. Kita ingin ekonomi Jambi tidak hanya tumbuh secara statistik, tetapi tumbuh secara berkualitas, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (OYI)
Discussion about this post