Dana MBG adalah Amanah, Ivan Wirata: Bukan Bancakan!!

Jambiday.com, JAMBI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sejatinya bukan sekadar program bantuan sosial biasa. Di balik setiap porsi makanan yang disajikan kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan, tersimpan harapan besar untuk melahirkan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat di masa depan.

Namun di tengah semangat mulia tersebut, muncul kekhawatiran terkait dugaan pembengkakan jumlah titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta indikasi praktik jual beli titik yang belakangan menjadi sorotan nasional. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata.

Menurut Ivan, program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat tidak boleh tercoreng oleh praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat penerima manfaat.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang sangat mulia. Negara hadir untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan yang layak dan bergizi. Tetapi jika ada kebocoran, mark-up, atau penyalah gunaan kewenangan, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga masa depan anak-anak bangsa,” tegas Ivan.

Politisi Golkar itu menilai, persoalan dalam MBG harus disikapi secara bijak. Programnya harus tetap berjalan karena manfaatnya sangat besar, namun setiap celah penyimpangan wajib ditutup rapat.

“Prinsipnya sederhana, jangan hentikan program rakyatnya, tetapi hentikan kebocorannya,” ujarnya.

Ivan mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk program tersebut pada hakikatnya adalah amanah rakyat yang harus sampai kepada mereka yang berhak menerimanya. Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan dari pusat, tetapi harus melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas, sekolah, komite sekolah, orang tua murid hingga masyarakat.

Sebagai langkah konkret, Ivan mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh titik dapur MBG, mulai dari verifikasi lokasi, kapasitas layanan, jumlah penerima manfaat, standar sanitasi, hingga kualitas makanan yang disajikan. Ia juga mengusulkan sistem “Satu Data MBG” yang memungkinkan seluruh proses, mulai dari penerima manfaat, menu makanan, harga bahan baku, hingga realisasi anggaran dapat dipantau secara terbuka dan transparan.

Selain itu, ia meminta pemerintah menerapkan aturan tegas terhadap siapa pun yang terbukti memperjual belikan titik dapur MBG atau melakukan penyimpangan anggaran.

“Kalau ada yang bermain-main dengan hak anak-anak, harus ada sanksi yang tegas dan terbuka. Masyarakat berhak tahu siapa yang melanggar, apa bentuk pelanggarannya, dan bagaimana penindakannya,” katanya.

Di sisi lain, Ivan juga berharap program MBG dapat menjadi penggerak ekonomi daerah. Menurutnya, kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar seharusnya menjadi peluang bagi petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal untuk terlibat secara resmi sebagai pemasok.

“Jangan sampai MBG hanya menjadi proyek segelintir vendor besar. Program ini harus memberi manfaat ganda, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat di daerah,” ujarnya.

Lebih jauh, Ivan mengajak seluruh pihak melihat MBG bukan hanya dari sisi anggaran, tetapi juga dari sisi moral dan kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa memberi makan anak-anak yang membutuhkan merupakan nilai luhur yang diajarkan oleh semua agama dan menjadi bagian dari tanggung jawab sosial negara.

“Sebagai umat beriman, kita diajarkan bahwa sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita ada hak orang-orang yang membutuhkan. Program MBG sesungguhnya menjalankan semangat itu. Karena itu, ketika ada korupsi atau penyalahgunaan di dalamnya, yang dikhianati bukan hanya negara, tetapi juga amanah kemanusiaan dan amanah Tuhan,” tutur Ivan.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa banyak anak-anak Indonesia yang benar-benar merasakan manfaatnya.

“Setiap piring makanan yang sampai ke tangan anak-anak adalah investasi bangsa. Jangan biarkan hak mereka berkurang hanya karena ada pihak yang ingin mengambil keuntungan dari program ini. MBG harus bersih, transparan, tepat sasaran, dan benar-benar menjadi jalan hadirnya negara untuk rakyat kecil,” pungkasnya. (OYI)