Jambiday.com, JAMBI — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, meminta Pemerintah Kabupaten Batang Hari melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), menyusul estimasi luas area terbakar yang mencapai 1.217,29 hektare per 22 September 2026. Berdasarkan data Posko Satgas Karhutla Provinsi Jambi yang ditampilkan dalam analisis khusus, Batang Hari menjadi daerah dengan estimasi luas terbakar terbesar di Provinsi Jambi. Dari total estimasi luas terbakar Jambi sebesar 3.603,71 hektare, kontribusi Batang Hari mencapai sekitar 33,8 persen.
Angka tersebut menjadi perhatian karena luas terbakar Batang Hari menunjukkan peningkatan tajam dalam beberapa pekan terakhir. Pada 4 September 2026, luas terbakar tercatat sekitar 470,25 hektare, kemudian meningkat menjadi 664,24 hektare pada 9 September, 751,51 hektare pada 11 September, 818,06 hektare pada 16 September, 1.164,89 hektare pada 18 September, 1.175,59 hektare pada 19 September, dan mencapai 1.217,29 hektare pada 22 September. Artinya, dibandingkan 4 September, terjadi penambahan sekitar 747,04 hektare atau 159 persen.
Ivan menilai kenaikan tersebut harus dibaca secara hati-hati dan tidak serta-merta seluruhnya dianggap sebagai kebakaran baru. Pemerintah perlu membuka data operasional untuk mengetahui apakah peningkatan luas berasal dari perluasan api, titik kebakaran baru, kebakaran berulang atau pemutakhiran hasil pemetaan.
“Ini bukan angka kecil. Lebih dari sepertiga estimasi luas terbakar Jambi berada di Batang Hari. Saya mengingatkan Bupati Batang Hari bersama seluruh jajaran untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Kita harus mengetahui mengapa luas kebakaran di Batanghari berkembang sebesar ini,” kata Ivan.
Lonjakan 346 Hektare dalam Dua Hari
Salah satu periode yang menjadi perhatian khusus adalah 16–18 September 2026. Dalam periode tersebut, estimasi luas terbakar meningkat dari 818,06 hektare menjadi 1.164,89 hektare, atau bertambah sekitar 346,83 hektare hanya dalam dua hari.
Ivan meminta Pemerintah Kabupaten Batanghari bersama BPBD, Dinas Kehutanan, TNI, Polri, Manggala Agni dan unsur Satgas lainnya melakukan audit khusus terhadap kejadian pada periode tersebut.
“Harus dibuka datanya. Apakah api memang meluas, ada lokasi kebakaran baru, terjadi re-ignition, atau ada pembaruan hasil pemetaan? Kita jangan berspekulasi. Yang kita perlukan adalah data lapangan,” tegasnya.
Menurut Ivan, evaluasi bukan untuk mencari kesalahan petugas, melainkan untuk menemukan titik lemah dalam sistem penanganan sehingga dapat segera diperbaiki.
Hotspot Tinggi, Tetapi Jangan Hanya Mengejar Angka
Dalam data per 22 September, Batang Hari tercatat memiliki 1.348 hotspot kumulatif, sementara pada hari yang sama terdapat 3 hotspot yang terdeteksi. Ivan mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan angka hotspot sebagai satu-satunya indikator keberhasilan penanganan. Hotspot merupakan indikasi panas yang tetap membutuhkan verifikasi lapangan, sedangkan luas terbakar menunjukkan dampak spasial kebakaran. Karena itu, menurutnya, setiap titik harus memiliki catatan operasional yang jelas.
“Yang harus kita ukur bukan hanya berapa hotspot muncul. Kita harus tahu hotspot terdeteksi pukul berapa, diverifikasi kapan, tim tiba kapan, pemadaman dimulai kapan dan kapan perimeter api berhasil dikunci,” ujarnya.
Ia mendorong waktu respons kurang dari 24 jam untuk hotspot prioritas yang telah terverifikasi.
Audit Sumber Air dan Kekuatan Personel
Ivan juga meminta Pemkab Batang Hari mengaudit kesiapan sumber daya di lapangan, terutama ketersediaan air.
Peta operasional, kata dia, harus menghubungkan lokasi rawan dengan sungai, embung, kanal, sumur bor, akses kendaraan, pompa, selang, personel serta Masyarakat Peduli Api (MPA).
“Jangan ketika api sudah membesar baru mencari air. Sumber air harus dipetakan sebelum kebakaran terjadi. Kita perlu tahu berapa jauh sumber air dari titik rawan dan berapa cepat tim dapat mengoperasikan pemadaman,” katanya.
Menurut Ivan, operasi pemadaman harus tetap mengutamakan kekuatan darat dengan dukungan udara sesuai kebutuhan. Operasi water bombing dan dukungan udara penting, tetapi tidak boleh membuat kesiapan personel dan peralatan di darat bergantung sepenuhnya pada operasi udara.
Pemerintah Provinsi Jambi sendiri sebelumnya telah memperkuat operasi darat dan udara di Batang Hari. Dalam penanganan Karhutla di Tahura Sultan Thaha Saifuddin, Gubernur Jambi Al Haris juga menekankan pentingnya kerja bersama dan langkah terukur, sementara jumlah personel yang dikerahkan disebut telah meningkat hingga lebih dari 7.000 orang. (OYI)
Open Data Jambi
Perkuat Mop-Up, Cegah Api Menyala Kembali
Selain pemadaman awal, Ivan menilai proses mop-up atau pendinginan pascakebakaran harus menjadi bagian penting dari operasi.
Lokasi yang telah dipadamkan perlu diperiksa kembali dalam rentang 24, 48 hingga 72 jam, terutama pada kawasan gambut atau lahan yang berpotensi menyimpan bara.
Target operasional yang didorong adalah zero re-ignition, atau tidak adanya kebakaran ulang di lokasi yang sebelumnya telah ditangani.
“Api yang kelihatan sudah mati belum tentu pekerjaan selesai. Pendinginan harus tuntas. Jangan dipadamkan hari ini, ditinggalkan, kemudian dua hari berikutnya menyala kembali,” ujar Ivan.
DPRD Dorong Audit Operasional Per Kejadian
Ivan meminta evaluasi Karhutla tidak berhenti pada rekap jumlah hotspot dan luas lahan terbakar. Setiap kejadian harus memiliki catatan operasional yang lengkap.
Setidaknya, data yang perlu dikumpulkan meliputi:
koordinat lokasi;
waktu deteksi;
waktu verifikasi;
waktu tim tiba;
luas awal dan luas akhir;
sumber air serta jaraknya;
jumlah personel dan peralatan;
kondisi akses menuju lokasi;
status dan penguasaan lahan;
dukungan udara;
waktu containment;
proses mop-up;
kemungkinan re-ignition; dan
tindak lanjut hukum.
Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui secara lebih objektif apakah persoalan berada pada deteksi dini, waktu respons, akses lokasi, sumber air, personel, peralatan, pemadaman maupun pendinginan.
Faktor Penyebab Harus Dibedah
Analisis dalam flyer Posko Satgas Karhutla Provinsi Jambi mencatat sejumlah faktor yang perlu diperiksa lebih lanjut, mulai dari akumulasi kebakaran sebelumnya, api yang berkembang menjadi lebih luas, waktu respons, keterbatasan sumber air, kapasitas personel dan peralatan, karakter lahan, cuaca dan angin, kebakaran ulang, pembaruan estimasi luasan, hingga status atau penguasaan lahan.
Ivan menilai seluruh faktor tersebut harus diuji berdasarkan data lapangan, bukan sekadar asumsi.
Pemerintah Provinsi Jambi sebelumnya juga telah menekankan pentingnya pencegahan, deteksi dini, patroli, pemantauan dan respons cepat sebagai bagian dari strategi penanganan Karhutla. �
Open Data Jambi
Batanghari Harus Menjadi Momentum Perbaikan Sistem
Ivan menegaskan perhatian terhadap Batanghari bukan untuk menyalahkan pemerintah daerah maupun petugas yang telah bekerja di lapangan.
Sebaliknya, besarnya luas terbakar harus menjadi momentum untuk membedah dan memperkuat sistem penanganan Karhutla.
“Jangan melihat angka 1.217 hektare ini sebagai statistik biasa. Jadikan ini momentum membedah sistem kita. Kalau masalahnya response time, kita perbaiki respons. Kalau air yang kurang, kita tambah sumber air. Kalau mop-up belum tuntas, kita perkuat pendinginan. Kalau ada kebakaran berulang, kita cari penyebab dan tindak lanjuti berdasarkan bukti,” tegasnya.
Ia juga meminta status dan penguasaan lahan pada setiap lokasi kebakaran dipetakan dengan jelas. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, proses penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan penyelidikan dan alat bukti.
Langkah penegakan hukum sendiri telah menjadi bagian dari penanganan Karhutla Jambi. Dalam rapat koordinasi provinsi pada akhir Agustus, kepolisian melaporkan sejumlah perkara yang telah masuk tahap penyelidikan dan penyidikan di beberapa kabupaten, termasuk Batanghari. �
Open Data Jambi
Target Bukan Sekadar Api Padam
Bagi Ivan, ukuran keberhasilan penanganan Karhutla tidak cukup hanya dengan padamnya api pada satu lokasi. Sistem harus mampu memastikan luas terbakar berhenti bertambah, tidak terjadi kebakaran ulang, respons semakin cepat, sumber air tersedia, perimeter segera terkunci, serta kawasan terdampak mendapatkan pemulihan.
“Pesan saya kepada Bupati dan jajaran di Batanghari sederhana: segera kendalikan yang masih terbakar, dinginkan yang sudah dipadamkan, cegah titik baru, periksa lokasi yang berulang dan buka data operasionalnya. Target kita bukan sekadar api padam, tetapi luas terbakar berhenti bertambah dan kejadian yang sama tidak berulang,” pungkas Ivan.
Discussion about this post