Friday, November 20, 2026
  • Jambiday
  • Disclaimer
  • Pedoman
  • Privacy Policy
  • Redaksi
  • Perlindungan
No Result
View All Result
Bacaan Online Negeri Jambi
  • INTERNASIONAL
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • BATANGHARI
    • BUNGO
    • JAMBI
    • KERINCI
    • MERANGIN
    • MUAROJAMBI
    • SAROLANGUN
    • SUNGAIPENUH
    • TANJAB BARAT
    • TANJAB TIMUR
    • TEBO
  • EKBIS
  • KESEHATAN
    • COVID-19
  • KHAZANAH
    • BUDAYA
    • RELIGI
    • SELOKO
  • KRIMINAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • ORGANISASI
  • PARLEMEN
  • PEMERINTAHAN
    • PEMKAB
    • PEMKOT
    • PEMPROV
  • PEMILU
    • BAWASLU
    • KPU
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
    • CALEG
    • PARTAI POLITIK
Bacaan Online Negeri Jambi
  • INTERNASIONAL
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • BATANGHARI
    • BUNGO
    • JAMBI
    • KERINCI
    • MERANGIN
    • MUAROJAMBI
    • SAROLANGUN
    • SUNGAIPENUH
    • TANJAB BARAT
    • TANJAB TIMUR
    • TEBO
  • EKBIS
  • KESEHATAN
    • COVID-19
  • KHAZANAH
    • BUDAYA
    • RELIGI
    • SELOKO
  • KRIMINAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • ORGANISASI
  • PARLEMEN
  • PEMERINTAHAN
    • PEMKAB
    • PEMKOT
    • PEMPROV
  • PEMILU
    • BAWASLU
    • KPU
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
    • CALEG
    • PARTAI POLITIK
No Result
View All Result
Plugin Install : Cart Icon need WooCommerce plugin to be installed.
Bacaan Online Negeri Jambi
No Result
View All Result
Home PARLEMEN

Pengawasan Perusahaan & Pencemaran Lingkungan Lemah, Kinerja DLH Jambi Dipertanyakan

by Redaksi
20/11/2026
in PARLEMEN
0
Rapat pimpinan DPRD dan Banggar terkait anggaran DLH Provinsi Jambi. FOTO: RFW

Rapat pimpinan DPRD dan Banggar terkait anggaran DLH Provinsi Jambi. FOTO: RFW

1
VIEWS
PostTweetShareScan

Jambiday.com, JAMBI – Pengawasan lingkungan hidup di Provinsi Jambi menjadi sorotan serius Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT. Ia menilai pengawasan terhadap aktivitas perusahaan belum didukung anggaran yang memadai. Padahal, potensi pencemaran lingkungan dari aktivitas industri, pertambangan batu bara hingga perkebunan membutuhkan pengawasan langsung dan berkelanjutan.

Sorotan tersebut disampaikan Ivan dalam rapat pembahasan Rancangan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi.

Bacajuga

Mess Jambi di Jakarta Tekor Miliaran, Ivan Wirata Desak Evaluasi Total Pengelolaan

Karhutla Jambi Belum Aman, Ancaman Bara Api di Lahan Gambut

Ivan Wirata Uji Klaim Banjir Turun 60 Persen, Simulasi Kolam Retensi Ungkap Kapasitas Tampungan

Setujui Ranperda Air, Golkar Ingatkan Pemprov Jambi Soal Target, Anggaran dan Pengawasan

Data Karhutla Jambi Berbeda, Pansus DPRD Diminta Bongkar Seluruh Persoalan

Ekonomi Jambi Tertinggal di Sumatera, Target Pertumbuhan 5 Persen Jadi Tantangan

Persoalannya cukup mencolok. Dari total anggaran DLH sebesar Rp19,37 miliar, alokasi untuk tiga bidang teknis hanya sekitar Rp659 juta atau 3,4 persen. Bahkan, anggaran khusus pengawasan lingkungan hanya sebesar Rp73,7 juta untuk mengawasi sekitar 170 perusahaan yang menjadi kewenangan provinsi.

Menurut Ivan, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara besarnya tanggung jawab pengawasan dengan dukungan anggaran yang tersedia. Pemerintah daerah tidak bisa berharap pengawasan berjalan maksimal apabila anggaran untuk kegiatan lapangan justru sangat terbatas.

Rapat pimpinan DPRD dan Banggar terkait anggaran DLH Provinsi Jambi. FOTO: RFW

“Kita punya pengawas, punya pengendali dampak, punya PPNS. Orangnya ada, tapi biaya untuk turun ke lapangan hampir tidak ada. Jangan sampai DLH ingin maju, tapi tidak didukung anggaran,” tegas Ivan.

Sedikit Perusahaan Melapor, Pengawasan  Dipertanyakan

Ivan juga menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaporkan pengelolaan lingkungan hidup melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (SIMPEL).

Dari sekitar 170 perusahaan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, baru sekitar 80 perusahaan atau hampir 50 persen yang melaporkan pengelolaan lingkungannya melalui aplikasi tersebut.

Sementara itu, anggaran pengawasan pada 2027 hanya sebesar Rp73,7 juta. Jika dibagi untuk 170 perusahaan, anggaran tersebut hanya setara sekitar Rp434 ribu per perusahaan dalam setahun.

Ivan menegaskan, penggunaan aplikasi digital memang penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi. Namun, laporan yang masuk melalui sistem tidak boleh langsung dianggap mencerminkan kondisi lingkungan yang sebenarnya.

Ia meminta DLH tidak hanya mengandalkan laporan perusahaan di atas kertas, tetapi juga melakukan verifikasi langsung ke lapangan, terutama terhadap perusahaan yang memiliki risiko pencemaran tinggi.

“Aplikasi itu bagus untuk efisiensi, tapi laporan di atas kertas harus dicek kebenarannya di lapangan. Kami minta DLH menyusun rencana aksi agar seluruh perusahaan tertib melapor pada 2027, dan perusahaan berisiko tinggi seperti batu bara dan perkebunan sawit diverifikasi langsung,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Provinsi Jambi, H. Agus Herianto, menjelaskan pihaknya akan mendorong perusahaan menggunakan aplikasi tersebut secara persuasif. Menurutnya, sistem digital memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam proses perizinan, sementara data yang disampaikan tetap akan dinilai dan diverifikasi di lapangan.

Pemantauan Kualitas Air Sungai Diminta Diperluas

Tak hanya pengawasan perusahaan, Ivan juga memberikan perhatian serius terhadap pemantauan kualitas air sungai di Provinsi Jambi.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa pengambilan sampel kualitas air sungai selama ini dilakukan minimal dua kali dalam setahun. Padahal, kebutuhan ideal pemantauan setidaknya mencakup 15 titik pengawasan.

Bagi Ivan, pemantauan kualitas air sungai tidak boleh dilakukan sekadar memenuhi rutinitas administratif. Sungai merupakan sumber kehidupan masyarakat yang harus dijaga dari ancaman pencemaran akibat aktivitas usaha maupun kegiatan lainnya.

Ia meminta DLH menyampaikan secara tertulis kebutuhan anggaran untuk setiap titik pemantauan, termasuk total biaya yang diperlukan agar DPRD memiliki dasar yang jelas dalam memperjuangkan tambahan dukungan anggaran.

“Sungai kita panjang dan menjadi sumber kehidupan masyarakat. Kami minta DLH menyampaikan secara tertulis berapa biaya per titik dan kebutuhan totalnya, supaya bisa kita perjuangkan dalam anggaran,” katanya.

Potensi Pendapatan Laboratorium  Dioptimalkan

Di sisi lain, Ivan melihat adanya peluang peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi layanan laboratorium lingkungan milik DLH yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Mulai 2027, seluruh pelaku usaha diwajibkan memiliki pertimbangan teknis lingkungan dari DLH. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan permintaan pengujian laboratorium lingkungan.

Karena itu, target pendapatan laboratorium sebesar Rp2,5 miliar perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan potensi peningkatan permintaan layanan.

“Kalau permintaan uji naik, pendapatan laboratorium harus ikut naik, dan sebagian bisa kembali untuk membiayai pemantauan lingkungan,” ujarnya.

Ivan juga menyoroti penerapan sanksi administratif terhadap perusahaan yang mencapai Rp1,9 miliar. Namun, ia mengingatkan bahwa penerimaan dari sanksi tersebut masuk ke kas negara, bukan kas daerah.

Untuk itu, ia mendorong koordinasi lebih kuat dengan Kementerian Lingkungan Hidup agar pemerintah daerah memperoleh dukungan pengawasan yang sepadan dengan tanggung jawab menjaga kualitas lingkungan.

Ivan menegaskan, pengawasan lingkungan hidup tidak boleh hanya kuat dalam laporan dan administrasi, tetapi harus dibuktikan melalui kehadiran petugas di lapangan, kepatuhan perusahaan, serta pemantauan kualitas lingkungan secara berkala.

“Kualitas lingkungan Jambi adalah warisan untuk anak cucu kita. Pengawasannya harus nyata, bukan hanya laporan di atas kertas,” pungkas Ivan. (OYI)

Previous Post

Mess Jambi di Jakarta Tekor Miliaran, Ivan Wirata Desak Evaluasi Total Pengelolaan

Discussion about this post

Iklan

Kalender

November 2026
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
« Oct    
Bacaan Online Negeri Jambi

© 2021 PT Limo Konco Mandiri - Jalan Kapten Pattimura No 67, Telanaipura. Developed by Ara.

  • Jambiday
  • Disclaimer
  • Pedoman
  • Privacy Policy
  • Redaksi
  • Perlindungan

Media Sosial

No Result
View All Result
  • INTERNASIONAL
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • BATANGHARI
    • BUNGO
    • JAMBI
    • KERINCI
    • MERANGIN
    • MUAROJAMBI
    • SAROLANGUN
    • SUNGAIPENUH
    • TANJAB BARAT
    • TANJAB TIMUR
    • TEBO
  • EKBIS
  • KESEHATAN
    • COVID-19
  • KHAZANAH
    • BUDAYA
    • RELIGI
    • SELOKO
  • KRIMINAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • ORGANISASI
  • PARLEMEN
  • PEMERINTAHAN
    • PEMKAB
    • PEMKOT
    • PEMPROV
  • PEMILU
    • BAWASLU
    • KPU
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
    • CALEG
    • PARTAI POLITIK