Jambiday.com, JAMBI – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, menegaskan bahwa pengawasan dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi tidak boleh mengendur, meskipun jumlah hotspot harian mulai mengalami penurunan.
Menurutnya, penurunan titik panas bukan berarti ancaman Karhutla telah berakhir. Terlebih, sejumlah lokasi masih menjalani proses pendinginan dan membutuhkan pengawasan intensif untuk memastikan tidak terjadi kebakaran susulan.
Berdasarkan Matriks Pengawasan Karhutla Provinsi Jambi per 15 November 2026, estimasi kumulatif luas lahan terbakar telah mencapai 5.322,81 hektare. Sementara itu, akumulasi hotspot sejak 1 Januari hingga 14 November 2026 tercatat sebanyak 19.358 titik.
Angka tersebut menjadi perhatian serius karena menunjukkan besarnya dampak kebakaran yang terjadi sepanjang 2026. Ivan menilai, penanganan Karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi harus dilanjutkan dengan pendinginan, pemantauan pascakebakaran, perlindungan kesehatan masyarakat, hingga evaluasi penggunaan anggaran dan penegakan hukum.
“Jangan sampai kita terlena karena hotspot harian menurun. Yang harus dipastikan adalah seluruh titik kebakaran benar-benar padam, tidak ada bara yang tersisa, terutama di lahan gambut. Pengawasan harus tetap berjalan sampai situasi benar-benar aman,” tegas Ivan Wirata.
Dari sebaran luas lahan terbakar, Kabupaten Batanghari menjadi wilayah dengan dampak terbesar, yakni mencapai 1.486,98 hektare atau 27,9 persen.
Selanjutnya Kabupaten Sarolangun dengan 958,25 hektare atau 18 persen, serta Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 874,62 hektare atau 16,4 persen. Ketiga daerah tersebut menyumbang sekitar 62,4 persen dari total estimasi luas lahan terbakar di Provinsi Jambi.
Sementara itu, wilayah lainnya meliputi Tanjung Jabung Barat 674,75 hektare, Muaro Jambi 652,70 hektare, Tebo 522,27 hektare, Bungo 86,75 hektare, Merangin 56,50 hektare, dan Kota Jambi 10 hektare.
Ivan menilai konsentrasi kebakaran di tiga daerah tersebut harus menjadi dasar penentuan prioritas pengawasan, terutama terhadap wilayah yang memiliki karakteristik lahan gambut dan berpotensi mengalami kebakaran berulang.
“Wilayah dengan luas terbakar terbesar harus mendapatkan perhatian khusus. Jangan sampai setelah pemadaman selesai, pengawasan justru berhenti. Harus ada pemantauan lanjutan untuk memastikan tidak terjadi penyalaan kembali,” ujarnya.
19.358 Hotspot, Data Harus Terverifikasi
Dari sisi persebaran hotspot, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat jumlah tertinggi sebanyak 5.810 titik, disusul Muaro Jambi 4.394 titik dan Sarolangun 2.417 titik. Ketiga daerah tersebut menyumbang sekitar 65,2 persen dari keseluruhan hotspot yang terpantau di Provinsi Jambi.
Ivan menegaskan, data hotspot harus menjadi instrumen pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap titik panas perlu diverifikasi melalui pengecekan lapangan dan disesuaikan dengan koordinat, waktu kejadian, tingkat kepercayaan deteksi satelit, serta batas wilayah administrasi.
“Hotspot merupakan indikasi awal, bukan otomatis menunjukkan satu kejadian kebakaran atau luas lahan yang terbakar. Karena itu, data dari berbagai instansi harus direkonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan pencatatan. Kita membutuhkan satu data yang akurat dan dapat diaudit,” katanya.
Ia juga menyoroti adanya selisih 0,01 hektare antara angka total luas terbakar dalam matriks, yakni 5.322,81 hektare, dengan hasil penjumlahan rincian kabupaten/kota sebesar 5.322,82 hektare.
Meski relatif kecil, menurutnya, konsistensi data tetap penting dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan penanganan Karhutla.
Pendinginan Masih Berlangsung, Demobilisasi Armada Terukur
Dalam matriks pengawasan per 15 November 2026, operasi pendinginan masih berlangsung di tiga lokasi, yakni Tahura Desa Seponjen, Muaro Jambi; Tahura Tanjung, Muaro Jambi; serta kawasan Taman Nasional Berbak di Desa Sungai Sayang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kondisi tersebut menjadi alasan penting agar kesiapsiagaan personel dan peralatan tidak dikurangi secara terburu-buru.
Pada saat bersamaan, tercatat empat armada udara sedang dalam persiapan demobilisasi, dengan satu armada berstatus tidak melakukan penerbangan (no flight), tetapi masih dalam kondisi laik operasi (serviceable).
Ivan meminta proses demobilisasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi teknis dan kondisi faktual di lapangan, bukan semata-mata karena berkurangnya laporan hotspot.
Ada sejumlah persyaratan yang harus dipastikan, di antaranya lokasi bebas api dan asap minimal 72 jam, pemeriksaan menggunakan perangkat termal, serta keberadaan tim darat dan sumber air yang tetap siaga.
“Jangan sampai armada ditarik, tetapi ternyata masih ada bara di bawah permukaan tanah. Khususnya pada lahan gambut, api bisa bertahan di dalam lapisan tanah dan kembali muncul ketika kondisi kering dan angin mendukung,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap keputusan demobilisasi harus memiliki dasar evaluasi yang jelas, termasuk skenario mobilisasi ulang apabila ditemukan indikasi kebakaran kembali.
Kesehatan Masyarakat Tetap Menjadi Prioritas
Dampak Karhutla juga menjadi perhatian dari aspek kesehatan masyarakat. Berdasarkan matriks pengawasan, kualitas udara di Kabupaten Muaro Jambi tercatat pada angka ISPU 119 dengan kategori tidak sehat.
Sementara itu, rekapitulasi kesehatan pada minggu ke-44 mencatat sebanyak 5.858 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Provinsi Jambi. Kota Jambi menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, mencapai 1.558 kasus atau sekitar 26,6 persen dari total kasus.
Meski terjadi penurunan sebanyak 375 kasus atau sekitar enam persen dibandingkan minggu sebelumnya, Ivan mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap persoalan kesehatan akibat dampak Karhutla telah selesai.
Menurutnya, pelayanan kesehatan, ketersediaan obat-obatan, masker, oksigen, serta kesiapan tenaga medis harus tetap diperhatikan.
“Penanganan Karhutla bukan hanya soal memadamkan api. Dampaknya dirasakan langsung masyarakat. Anak-anak, lansia, ibu hamil, masyarakat dengan gangguan pernapasan, serta petugas yang bekerja di lapangan harus mendapatkan perlindungan maksimal,” ujarnya.
91 Kasus Penegakan Hukum Jadi Bagian Pengawasan
Selain aspek operasional dan kesehatan, Ivan juga menaruh perhatian terhadap penegakan hukum atas kasus-kasus Karhutla. Dalam matriks per 15 November 2026, tercatat sebanyak 91 kasus penegakan hukum, terdiri atas 71 kasus penyelidikan dan 20 kasus penyidikan.
Dari 20 perkara yang telah memasuki tahap penyidikan, rinciannya meliputi tiga perkara Tahap II, lima perkara berstatus P-19, tiga perkara Tahap I, dan sembilan perkara masih berjalan.
Ivan menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus terus dipantau agar penanganan perkara tidak berhenti pada penindakan awal.
Ia meminta adanya laporan perkembangan setiap perkara yang memuat lokasi kejadian, koordinat, luas lahan terbakar, status kawasan, barang bukti, tahapan penanganan, hingga kendala penyelesaian.
“Penegakan hukum harus berjalan transparan dan profesional. DPRD berkepentingan memastikan setiap perkara ditangani sesuai ketentuan. Kita ingin ada kejelasan perkembangan penanganannya, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah,” katanya.
Enam Prioritas Pengawasan DPRD
Untuk memastikan penanganan Karhutla berjalan efektif, Ivan menekankan enam prioritas pengawasan DPRD Provinsi Jambi bersama pihak terkait.
Pertama, membangun satu data terpadu melalui rekonsiliasi luas lahan terbakar, hotspot dan koordinat kejadian.
Kedua, mengawasi kegiatan pendinginan, termasuk audit sumber air, kondisi gambut dan tata kelola lahan.
Ketiga, mengevaluasi kesiapan armada udara, alasan demobilisasi, serta persyaratan teknis sebelum armada kembali ke pangkalan.
Keempat, memastikan respons terhadap kualitas udara dan perlindungan kesehatan kelompok rentan.
Kelima, menelusuri penggunaan anggaran penanganan Karhutla agar benar-benar sesuai peruntukan dan memberikan hasil nyata di lapangan.
Keenam, memantau perkembangan penegakan hukum terhadap seluruh perkara Karhutla secara berkala.
Menurut Ivan, enam agenda tersebut harus menjadi instrumen pengawasan yang konkret, bukan sekadar catatan administratif atau laporan rutin antarlembaga.
“Pengawasan harus bisa mengukur apa yang sudah dikerjakan, berapa anggaran yang digunakan, bagaimana hasilnya, siapa penanggung jawabnya, dan apa tindak lanjutnya. Semua harus terbuka untuk dievaluasi,” tegasnya.
Ia kembali mengingatkan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, Satgas Karhutla, TNI, Polri, BPBD, instansi teknis, hingga pihak perusahaan dan masyarakat.
Prinsip yang harus dibangun, lanjutnya, adalah satu kejadian, satu koordinat, satu data, dan satu penanggung jawab, sehingga seluruh proses penanganan dapat ditelusuri dan diaudit.
“Jangan menunggu kebakaran kembali membesar baru kita bergerak. Kesiapsiagaan harus tetap dijaga, pengawasan harus diperkuat, dan seluruh proses penanganan harus dipastikan berjalan sampai tuntas. Kita ingin Jambi benar-benar bebas dari ancaman asap dan Karhutla,” pungkasnya. (OYI)



Discussion about this post