Jambiday.com, JAMBI – Pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, secara tegas meminta pemerintah daerah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap aset milik daerah tersebut. Pasalnya, pendapatan yang dihasilkan mess tidak sebanding dengan besarnya biaya operasional yang harus ditanggung APBD.
Hingga 18 November 2026, pendapatan Mess Jambi di Jakarta baru mencapai Rp704 juta. Sementara itu, biaya operasional yang dikeluarkan pemerintah daerah telah menembus Rp4,16 miliar. Artinya, pendapatan mess hanya mampu menutupi sekitar 17 persen dari total biaya yang dikeluarkan.
Persoalan tersebut disampaikan Ivan Wirata dalam rapat pembahasan Rancangan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 bersama Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
Menurut Ivan, kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan. Mess yang merupakan aset daerah di ibu kota negara seharusnya mampu memberikan manfaat dan kontribusi nyata, bukan justru menjadi beban keuangan daerah setiap tahunnya.
“Mess ini aset daerah di ibu kota negara. Kalau setiap tahun daerah menombok lebih dari tiga miliar rupiah, ini harus dibenahi dari hulunya, bukan sekadar menaikkan target di atas kertas,” tegas Ivan, Jumat (20/11/26).
Tingkat Hunian Merosot, Target Pendapatan Tidak Realistis
Ivan juga menyoroti tren penurunan tingkat hunian kamar standar Mess Jambi yang terus terjadi dalam tiga tahun terakhir.
Berdasarkan data yang dipaparkan Badan Penghubung, tingkat hunian kamar standar tercatat sebesar 22,4 persen pada 2024. Angka tersebut turun menjadi 14,7 persen pada 2025 dan kembali merosot hingga hanya 11,7 persen per November 2026.
Di sisi lain, realisasi pendapatan tahun 2026 baru mencapai sekitar 47 persen dari target Rp1,5 miliar.
Ivan menilai target pendapatan tahun 2027 sebesar Rp1,65 miliar perlu dikaji ulang. Sebab, target tersebut disusun dengan asumsi realisasi pendapatan 2026 mencapai Rp1,5 miliar, sementara kondisi riil di lapangan baru berkisar Rp800 juta.
“Target harus berpijak pada data riil. Untuk mencapai Rp1,65 miliar, hunian mess harus naik sekitar tiga kali lipat dari kondisi sekarang. Kami minta target dikoreksi secara realistis, sekitar Rp900 juta sampai Rp1 miliar, sambil intervensinya dijalankan,” ujarnya.
Ia juga meminta Badan Penghubung melakukan rekonsiliasi data pendapatan bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Menurutnya, terdapat sejumlah perbedaan angka realisasi pendapatan 2026 serta data kapasitas kamar yang harus dipastikan kembali agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan perencanaan anggaran.
Instruksi Gubernur Jangan Sekadar di Atas Kertas
Tak hanya persoalan pendapatan dan tingkat hunian, Ivan turut menyoroti belum optimalnya pelaksanaan instruksi Gubernur Jambi yang mewajibkan aparatur pemerintah menginap di mess ketika melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta.
Faktanya, sepanjang 2026 pendapatan dari organisasi perangkat daerah (OPD) hanya tercatat Rp170,6 juta. Bahkan, sejumlah OPD diketahui tidak pernah memanfaatkan fasilitas mess tersebut.
Bagi Ivan, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah belum berjalan efektif dan perlu diikuti mekanisme pelaksanaan serta pengawasan yang jelas.
Sebagai langkah konkret, rapat menyepakati pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk membayar biaya penginapan perjalanan dinas langsung ke mess.
Penerapan KKP akan diuji coba pada empat OPD pada 2027 dan diwajibkan bagi seluruh OPD pada 2028, termasuk Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.
“Kami di DPRD siap memberi contoh. Dengan KKP, pembayaran penginapan tercatat jelas dan langsung masuk ke kas daerah. Instruksi gubernur jangan hanya berhenti di atas kertas,” tegasnya.
Dorong Kerja Sama Pihak Ketiga, Jangan Terus Bebani APBD
Lebih jauh, Ivan mendorong Badan Penghubung segera menuntaskan kajian kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak ketiga untuk pengelolaan Mess Jambi di Jakarta.
Menurutnya, pola kerja sama profesional dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menekan beban operasional yang selama ini ditanggung APBD. Terlebih, sejumlah provinsi lain telah menerapkan pola kerja sama serupa dalam pengelolaan mess perwakilan mereka di Jakarta.
Ivan meminta kajian tersebut diselesaikan sebelum pembahasan Perubahan APBD 2027 sehingga pemerintah memiliki pilihan kebijakan yang jelas dan terukur.
Ia menegaskan, pembenahan pengelolaan mess bukan berarti menghilangkan fungsi pelayanan bagi masyarakat maupun aparatur Jambi yang memiliki kepentingan kedinasan di Jakarta. Namun, pelayanan tersebut harus didukung tata kelola yang profesional, efisien, dan bertanggung jawab.
Selain itu, Ivan juga meminta efisiensi dilakukan pada pos belanja besar, seperti listrik, air, dan jasa kebersihan. Hal ini penting mengingat rencana efisiensi tahun 2027 yang diajukan baru sekitar Rp10,7 juta.
“Fungsi pelayanan untuk masyarakat dan aparatur Jambi harus tetap terjamin. Tapi pengelolaannya perlu profesional supaya mess tidak terus membebani APBD,” katanya.
Ivan menegaskan, setiap rupiah uang daerah harus dikelola dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Setiap rupiah APBD harus kembali ke masyarakat Jambi. Mess ini harus menjadi aset yang memberi manfaat, bukan beban,” pungkasnya. (OYI)




Discussion about this post