Jambiday.com,JAMBI – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi memasuki fase yang membutuhkan kewaspadaan lebih tinggi. Berdasarkan Laporan Harian Siaga Darurat Karhutla Provinsi Jambi per Minggu, 23 Agustus 2026 pukul 19.00 WIB, jumlah hotspot kumulatif sejak 1 Januari hingga 22 Agustus 2026 telah mencapai 3.632 titik.
Dalam sehari, situasi juga menunjukkan tingginya aktivitas titik panas. Pada 23 Agustus 2026 pukul 00.00–16.00 WIB tercatat 199 hotspot yang tersebar di delapan wilayah, setelah sehari sebelumnya ditemukan 273 hotspot di sembilan wilayah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, menilai angka tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat pencegahan dan mempercepat respons di lapangan.
“Angka 3.632 hotspot menunjukkan kita tidak boleh lengah. Yang paling penting sekarang bukan sekadar berapa titik panas yang ditemukan, tetapi seberapa cepat titik itu diverifikasi dan ditangani sebelum berubah menjadi kebakaran besar,” kata Ivan, Senin (24/8/26).
Tiga Wilayah Menjadi Prioritas
Data kumulatif menunjukkan tiga daerah dengan jumlah hotspot tertinggi adalah Sarolangun sebanyak 759 titik, Tanjung Jabung Barat 719 titik, dan Muaro Jambi 710 titik. Jika digabungkan, ketiga wilayah tersebut menyumbang 2.188 hotspot atau sekitar 60 persen dari total hotspot Jambi.
Wilayah lainnya mencatat Merangin 380 titik, Tebo 363 titik, Batanghari 339 titik, Bungo 180 titik, Tanjung Jabung Timur 135 titik, Kerinci 38 titik, Kota Jambi delapan titik dan Sungai Penuh satu titik. Sementara khusus pada 23 Agustus, Sarolangun mencatat 90 hotspot, Batanghari 41 titik, Tanjung Jabung Barat 27 titik, Tebo 22 titik dan Muaro Jambi 12 titik. Ivan menilai data tersebut dapat menjadi dasar untuk menerapkan strategi penanganan berdasarkan tingkat risiko.
“Sumber daya jangan dibagi rata. Sarolangun, Tanjab Barat dan Muaro Jambi harus mendapatkan perhatian khusus. Patroli, personel, sumber air, posko dan dukungan perusahaan harus diperkuat di daerah dengan tekanan paling tinggi,” ujarnya.
Luas Lahan Terbakar Capai 658,29 Hektare
Selain jumlah hotspot, luas lahan terbakar juga menjadi indikator penting untuk mengukur dampak Karhutla. Laporan Satgas mencatat estimasi luas lahan terbakar sejak 1 Januari hingga 16 Agustus 2026 mencapai 658,29 hektare.
Muaro Jambi menjadi wilayah dengan luas terbakar terbesar, yakni sekitar 264,78 hektare, disusul Sarolangun 143,61 hektare, Batanghari 95,53 hektare, Tanjung Jabung Barat 58,10 hektare, Merangin 43,61 hektare, Tebo 39,26 hektare, Tanjung Jabung Timur 32,71 hektare dan Bungo 14 hektare. Menurut Ivan, jumlah hotspot dan luas lahan terbakar harus dibaca secara bersamaan agar kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada angka titik panas.
“Muaro Jambi bukan yang tertinggi jumlah hotspotnya, tetapi luas terbakar justru paling besar. Ini menunjukkan ukuran keberhasilan tidak cukup hanya menghitung hotspot. Yang harus kita tekan adalah luas kebakaran dan waktu respons,” jelasnya.
Kualitas Udara Mulai Terdampak
Dampak Karhutla juga mulai terasa pada kualitas udara. Berdasarkan pembaruan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada 23 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB, Muaro Jambi mencatat ISPU 113 untuk parameter PM2.5 atau masuk kategori Tidak Sehat. Sementara Kota Jambi berada pada angka 73 kategori Sedang, Tanjung Jabung Timur 55 kategori Sedang, sedangkan Tebo berada pada kategori Baik dengan ISPU 16 untuk parameter NO2.
Ivan menilai kondisi tersebut menunjukkan penanganan Karhutla tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga harus dikaitkan dengan perlindungan kesehatan masyarakat.
“Ketika udara sudah masuk kategori tidak sehat, ini bukan lagi semata persoalan hutan dan lahan. Kita harus melindungi anak-anak, lansia, ibu hamil dan kelompok rentan. Dinas Kesehatan, Puskesmas, rumah sakit dan sekolah harus masuk dalam skenario mitigasi,” katanya.
Armada Water Bombing Harus Dipastikan Siap
Kesiapan armada udara juga menjadi perhatian. Dalam laporan operasi 23 Agustus, helikopter patroli dan pesawat pemantauan tercatat beroperasi. Namun, dua helikopter water bombing tercatat tidak terbang, masing-masing karena tidak beroperasi selama tujuh hari berturut-turut dan karena kondisi maintenance atau unserviceable.
Ivan meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan BNPB untuk memastikan adanya rencana cadangan apabila kemampuan armada udara berkurang ketika eskalasi Karhutla meningkat.
“Ketika hotspot tinggi sementara sebagian armada water bombing tidak dapat beroperasi, contingency plan harus jelas. Kalau memang dibutuhkan, jangan terlambat meminta tambahan dukungan armada,” tegasnya.
62 Kasus Karhutla Ditangani
Dari aspek penegakan hukum, laporan mencatat 62 kasus Karhutla, terdiri dari 55 kasus dalam tahap penyelidikan dan tujuh kasus penyidikan, dengan delapan orang tersangka. Ivan mendukung langkah penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Namun, ia menilai penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan upaya membaca pola kejadian di lapangan.
Menurutnya, aparat dan Satgas perlu memetakan apakah hotspot berulang di lokasi yang sama. Data tersebut dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang membutuhkan pengawasan lebih intensif.
“Penegakan hukum harus memberikan efek jera. Tetapi pencegahan tetap menjadi pilihan paling efektif dan paling murah dibanding kita memadamkan kebakaran setelah meluas,” katanya.
81 Pos Karhutla Perlu Dioptimalkan
Ivan juga mendorong optimalisasi 81 Pos Karhutla Provinsi Jambi sebagai jaringan respons cepat di lapangan. Menurutnya, setiap pos harus terhubung dengan data hotspot, sumber air, personel dan peralatan melalui sistem komando yang jelas. Konsepnya sederhana: ketika hotspot terdeteksi, koordinat segera diketahui, pos terdekat bergerak, titik diverifikasi dan pemadaman dilakukan sebelum api meluas.
“Kita sudah memiliki jaringan pos. Tantangan sekarang adalah efektivitasnya. Saya mendorong satu command center, satu peta digital, satu data dan satu sistem komando. Response time harus menjadi ukuran kinerja,” ujar Ivan.
Jangan Tunggu Asap Semakin Pekat
DPRD Provinsi Jambi, kata Ivan, akan terus mengawal kesiapan anggaran, sarana-prasarana dan efektivitas penanganan Karhutla. Menurutnya, penanganan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Sinergi harus melibatkan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, BPBD, BNPB, TNI-Polri, Manggala Agni, perusahaan hingga masyarakat.
“Jangan menunggu asap semakin pekat dan kebakaran semakin luas baru menambah kekuatan. Satu hotspot harus direspons secepat mungkin dan dipadamkan sebelum meluas. Keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas,” katanya.
Ivan juga meminta perusahaan yang berada di sekitar wilayah rawan Karhutla memastikan fire brigade, sumber air, embung, pompa, water tank, peralatan pemadaman dan personel benar-benar dalam kondisi siap operasi. Ia menegaskan, ukuran keberhasilan penanganan Karhutla bukan ketika petugas mampu memadamkan kebakaran besar, melainkan ketika kebakaran besar berhasil dicegah sejak awal.
“Target akhirnya bukan menjadi hebat memadamkan kebakaran besar. Keberhasilan kita justru ketika kebakaran besar itu dapat dicegah sejak awal,” pungkasnya. (OYI).
Discussion about this post