Jambiday.com, JAKARTA – Harapan masyarakat Jambi untuk terbebas dari kemacetan panjang akibat angkutan batu bara kembali menemukan momentum. Rencana pembangunan jalur kereta api khusus batu bara yang menghubungkan kawasan tambang di wilayah barat hingga pelabuhan di pesisir timur dinilai menjadi solusi permanen untuk menata transportasi logistik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan analisis koridor yang disusun, jalur rel tersebut direncanakan membentang dari kawasan hulu produksi batu bara di Kabupaten Bungo, melewati Bangko dan Sarolangun, menuju Batang Hari, Muaro Jambi, hingga berakhir di Pelabuhan Kemingking sebagai pintu ekspor batu bara Provinsi Jambi.
Koridor hulu-hilir ini dirancang untuk mengalihkan sebagian besar angkutan batu bara dari jalan umum ke moda transportasi rel yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Selain berfungsi sebagai jalur distribusi batu bara, rel tersebut juga diproyeksikan menjadi tulang punggung sistem logistik modern yang terintegrasi dengan kawasan industri, terminal logistik, dan pelabuhan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, menegaskan bahwa pembangunan rel khusus batu bara tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek transportasi tambang semata.
“Kereta api khusus batu bara harus menjadi solusi permanen. Tujuannya bukan sekadar mempercepat distribusi komoditas, tetapi mengurangi kemacetan, menekan kerusakan jalan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, dan menciptakan sistem logistik yang lebih tertata,” tegas Ivan, Senin (22/06/26).
Menurut Ivan, selama ini tingginya aktivitas angkutan batu bara di jalan raya telah menimbulkan berbagai persoalan serius. Kemacetan panjang, meningkatnya angka kecelakaan, kerusakan jalan yang berulang, hingga terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat menjadi konsekuensi yang harus segera diselesaikan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah, pemerintah pusat, investor, dan pelaku usaha untuk mempercepat berbagai tahapan pembangunan, mulai dari finalisasi trase, studi kelayakan (FS), penyusunan AMDAL, penetapan lokasi, pembebasan lahan, hingga kepastian skema pembiayaan.
“Yang harus dijaga adalah jangan sampai pembangunan rel hanya memindahkan persoalan dari jalan ke kawasan lain. Terminal muat, stockpile, kawasan logistik, hingga pelabuhan harus dirancang dalam satu sistem yang terintegrasi,” ujarnya.
Berdasarkan matriks pengembangan koridor, wilayah Bungo akan berfungsi sebagai pusat pengumpulan batu bara dari kawasan produksi barat. Koridor Bungo–Bangko menjadi penghubung sumber muatan, sementara Sarolangun dipersiapkan sebagai simpul utama konsolidasi angkutan batu bara melalui pembangunan loading station dan akses khusus.
Selanjutnya, koridor Sarolangun–Batang Hari akan menjadi jalur distribusi utama menuju hilir. Di Muaro Jambi akan dikembangkan kawasan logistik resmi dan dry port sebelum seluruh angkutan diarahkan menuju Pelabuhan Kemingking yang terintegrasi dengan stockpile, conveyor, dan dermaga ekspor.
Menurut politisi Golkar ini, manfaat strategis pembangunan rel ini sangat besar. Selain mengurangi kemacetan truk batu bara di jalan umum, proyek tersebut akan menekan tingkat kerusakan jalan, menurunkan biaya logistik, serta membuka koridor ekonomi baru dari wilayah barat hingga timur Jambi.
“Jambi harus bergerak dari pola angkutan berbasis truk menuju sistem logistik massal yang modern. Dengan rel yang terhubung langsung ke pelabuhan, biaya distribusi akan lebih kompetitif dan daya saing ekonomi daerah meningkat,” katanya.
Dukungan terhadap pembangunan jalur kereta api khusus batu bara juga datang dari Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Dr. Ir. Muhammadun, ATD. Menurutnya, gagasan pembangunan rel khusus sebenarnya sudah lama dibahas dan menjadi kebutuhan mendesak bagi Jambi.
“Sebagai praktisi transportasi dan sekarang diberi amanah sebagai Ketua MTI Pusat, saya melihat kebutuhan rel batu bara ini sudah muncul sejak 2017–2018. Saat itu kami melakukan berbagai kajian koridor Muaro Bungo, Sarolangun, Batang Hari hingga wilayah pesisir Jambi. Persoalan yang muncul waktu itu sama seperti sekarang, yakni kemacetan dan kerusakan jalan akibat angkutan batu bara,” ungkap Muhammadun via panggilan WhatsApp.
Ia menilai keterlambatan realisasi proyek tersebut menyebabkan persoalan transportasi di Jambi terus berulang dari tahun ke tahun.
“Kalau sejak dulu ini dijalankan, mungkin kondisi jalan kita tidak separah sekarang. Ini solusi yang sangat solutif. Ketika terjadi peralihan angkutan dari jalan raya ke kereta api dan transportasi perairan, maka pergerakan ekonomi akan jauh lebih lancar,” katanya.
Menurut Muhammadun, keberadaan rel khusus batu bara akan memberikan dampak ekonomi yang luas, tidak hanya bagi sektor pertambangan tetapi juga sektor perdagangan, industri, dan jasa logistik.
“Jika distribusi lancar, biaya logistik turun, investasi masuk, maka pertumbuhan ekonomi Jambi akan meningkat. Daerah-daerah yang selama ini hanya menjadi lintasan justru bisa tumbuh menjadi pusat ekonomi baru. Efek bergandanya sangat besar,” jelasnya.
Muhammadun menegaskan bahwa MTI akan ikut mengawal rencana tersebut agar tidak berhenti sebatas wacana. Dan atas rencana mereka bahwa Ivan Wirata akan dilantik menjadi ketua MTI Jambi, maka dalam waktu dekat, pihaknya akan mendorong berbagai forum diskusi dan kajian lanjutan guna memastikan proyek rel batu bara masuk dalam agenda prioritas pembangunan.
“Setelah pak Ivan Wirata dilantik sebagai Ketua MTI Jambi, kami akan mendorong berbagai Focus Group Discussion (FGD) dan pembahasan lanjutan. Apa yang pernah diwacanakan sejak 2017–2018 harus dipastikan tindak lanjutnya. Ini sudah terlalu lama tertunda, padahal urgensinya sangat tinggi bagi Jambi,” tegasnya.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih harus diselesaikan, mulai dari pembebasan lahan lintas kabupaten, kepastian investor dan skema pembiayaan, sinkronisasi antara tambang, rel, dan pelabuhan, hingga penyelesaian dokumen lingkungan serta penerimaan masyarakat.
Berdasarkan tahapan prioritas yang telah disusun, tahun 2026 akan difokuskan pada finalisasi trase, studi kelayakan dan AMDAL. Tahun 2027 ditargetkan penetapan lokasi dan pembebasan lahan, dilanjutkan penyusunan DED, perizinan dan skema investasi pada 2028. Konstruksi tahap pertama direncanakan dimulai pada 2029 dan berlanjut hingga operasional awal pada 2030. DPRD Provinsi Jambi berharap proyek ini dapat dikawal secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa membebani APBD secara berlebihan.
“Rel khusus batu bara bukan hanya jawaban atas kemacetan hari ini, tetapi fondasi masa depan transportasi Jambi yang lebih aman, efisien, modern, dan berkeadilan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Ivan Wirata. (OYI)
Discussion about this post