Jambiday.com, JAMBI – Selama puluhan tahun, roda perekonomian daerah penghasil sumber daya alam, termasuk Provinsi Jambi, masih bergerak dengan pola lama. Komoditas diproduksi dari kebun, tambang, laut, dan hutan, kemudian dijual sebagai bahan mentah untuk dipasarkan ke luar daerah bahkan diekspor ke luar negeri. Nilai ekonomi terbesar justru tercipta di tempat lain, yakni di wilayah yang memiliki industri pengolahan.
Persoalan ini menjadi salah satu fokus pembahasan dalam konsultasi kerja Komisi II DPRD Provinsi Jambi bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Pemerintah menilai sudah saatnya paradigma pembangunan bergeser dari sekadar mengejar volume produksi menuju pembangunan rantai pasok (supply chain) yang mampu menciptakan nilai tambah di daerah asal komoditas.
Dalam paparan BKPM dijelaskan bahwa paradigma lama memiliki alur yang sederhana. Komoditas dihasilkan dari sektor hulu oleh petani, pekebun, petambang, dan nelayan. Produk tersebut kemudian dikumpulkan oleh pedagang pengumpul atau tengkulak, hanya melalui proses pengolahan yang sangat minim seperti sortasi, pengeringan, pembersihan, atau pencacahan, sebelum didistribusikan dan akhirnya diekspor dalam bentuk bahan mentah. Akibatnya, fokus pembangunan hanya tertuju pada peningkatan volume produksi, bukan pada penciptaan nilai tambah.
Di tingkat hulu, produksi komoditas masih didominasi bahan mentah dengan kualitas yang beragam. Pada tahap pengumpulan, posisi tawar petani dan pelaku usaha kecil relatif lemah karena rantai distribusi yang panjang dan margin keuntungan lebih banyak dinikmati pedagang perantara. Sementara itu, pada tahap pengolahan, sebagian besar komoditas hanya mengalami proses sederhana tanpa menghasilkan produk industri bernilai tinggi. Setelah didistribusikan kepada trader besar atau eksportir, komoditas akhirnya dikirim ke luar negeri dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai ekspor menjadi rendah dan sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas dunia.
Pola tersebut masih terlihat pada berbagai komoditas unggulan Provinsi Jambi, mulai dari kelapa sawit (CPO mentah), karet (bokar/crumb mentah), kopi (biji mentah), kayu manis (kulit mentah), batubara (raw coal), hingga hasil perikanan seperti tuna dan ikan mentah. Bahkan komoditas strategis lainnya seperti pinang dan migas juga masih didominasi penjualan bahan baku.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, S.T., M.M., M.T., menilai pola tersebut sudah tidak relevan jika Jambi ingin keluar dari ketergantungan ekonomi berbasis komoditas primer.
“Kalau kita hanya menjual bahan mentah, maka yang menikmati keuntungan terbesar adalah daerah atau negara yang mengolahnya menjadi produk industri. Yang harus kita bangun sekarang adalah industri hilir di Jambi agar nilai tambah, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat tumbuh di daerah sendiri,” tegas Ivan.
Menurut Ivan, dampak dari paradigma lama sudah sangat nyata. Nilai tambah yang dihasilkan komoditas menjadi rendah, kesempatan kerja di sektor industri sangat terbatas, pendapatan petani, pekebun, nelayan, dan pelaku usaha primer belum meningkat secara signifikan, harga komoditas sangat bergantung pada pasar global, serta daya saing daerah menjadi lemah karena belum memiliki industri pengolahan yang kuat.
“Paradigma lama hanya mengejar kuantitas produksi, bukan penciptaan nilai. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat belum meningkat secara signifikan dan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi kurang berkelanjutan,” ujarnya.
Karena itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kini mendorong perubahan menuju investasi berbasis supply chain yang terintegrasi. Investor tidak lagi hanya melihat besarnya produksi suatu komoditas, tetapi juga memperhitungkan kepastian pasokan bahan baku, kualitas produk, infrastruktur logistik, kawasan industri, ketersediaan energi, tenaga kerja, hingga akses pasar.
Pendekatan tersebut diyakini mampu menciptakan investasi yang lebih berkelanjutan karena seluruh mata rantai industri berkembang di dalam negeri. Pemerintah bahkan telah menyusun peta jalan hilirisasi berbagai komoditas prioritas sebagai arah pembangunan industri nasional.
Bagi Provinsi Jambi, peluang tersebut dinilai sangat besar. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dapat menjadi fondasi pembangunan industri pengolahan sawit, karet, kopi, kayu manis, pinang, migas, batubara, hingga sektor perikanan. Dengan dukungan kawasan industri, infrastruktur logistik yang semakin baik, serta keberadaan Pelabuhan Muara Sabak sebagai satu-satunya pelabuhan internasional di Provinsi Jambi, komoditas unggulan tidak lagi hanya dikirim sebagai bahan mentah, melainkan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi sebelum dipasarkan ke pasar nasional maupun internasional. Ivan Wirata menegaskan DPRD Provinsi Jambi akan terus mengawal kebijakan hilirisasi agar tidak berhenti pada konsep, tetapi benar-benar diwujudkan melalui investasi dan pembangunan industri di daerah.
“Tujuan kita bukan sekadar meningkatkan produksi. Yang ingin kita capai adalah memastikan setiap komoditas yang dihasilkan mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat fiskal daerah. Jambi harus bertransformasi dari daerah penghasil bahan mentah menjadi pusat hilirisasi dan rantai pasok komoditas unggulan di Sumatera, sehingga manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (OYI)
Discussion about this post