jambiday.com, JAMBI- Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani turut hadir pada rapat koordinasi Kepala Desa di Kabupaten Kerinci. Rapar koordinasi ini dibuka secara langsung oleh Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (PDTT) Budie Arie Setiadi, bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Kerinci (14/3/2023).
Rakor tersebut bertujuan untuk membahas perkembangan perhutanan sosial berkelanjutan melalui Kepala Desa untuk memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di Kabupaten Kerinci hingga se-Provinsi Jambi.
Pada kesempatan tersebut, Wagub Abdullah Sani menyampaikan bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dikelola oleh masyarakat setempat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya setempat yang harus didukung oleh pemerintah guna tercapainya pertumbuhan perekonomian daerah bahkan nasional.
“Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentunya sangat mendukung pelaksanaan perhutanan sosial. Oleh karena itu, melalui perangkat daerah terkait, kita melaksanakan fungsi-fungsi yang berkaitan dan menunjang kelancaran dan kesuksesan perhutanan sosial,” ujarnya.
Selanjutnya Wagub Abdullah Sani menyampaikan kesuksesan pelaksanaan perhutanan sosial juga sangat menunjang dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sangat merusak lingkungan dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik kesehatan, perekonomian, dan lingkungan.
Pemerintah Provinsi Jambi sangat mengapresiasi program dan kegiatan konservasi hutan, dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang dilaksanakan Komunitas Konservasi Indonesia (WARSI) yang ada di Provinsi Jambi. Hal tersebut juga merupakan perwujudan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang kerap disebut green development (pembangunan hijau).
“Saya berharap agar Warsi terus konsisten dalam melaksanakan fungsi-fungsi mulia tersebut, terus berkontribusi demi kesejahteraan masyarakat, daerah, dan negara” tambahnya.
Wagub Abdullah Sani berharap melalui Rakor dan workshop yang akan dilaksanakan mendapatkan masukan-masukan strategis bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Kerinci, serta Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya se Provinsi Jambi. Hal tersebut guna meningkatan kualitas pelaksanaan perhutanan sosial, agar perhutanan sosial bisa benar-benar berkesinambungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (PDTT) Budie Arie Setiadi, dalam pidatonya menyampaikan bahwa kerja sama yang baik dibutuhkan antar pihak penting untuk memperlancar proses perhutanan sosial dan sebagai kontrol antar berbagai pihak, agar lingkungan tetap terjaga untuk perhutanan sosial berkelanjutan.
Selanjutnya Wamendes PDTT menegaskan arah kerja sama antar pihak harus benar-benar untuk saling memberdayakan, bukan dalam rangka mengambil keuntungan sepihak dari desa. Karena itu, Kemendes PDTT mengarahkan model perhutanan sosial secara khusus yaitu pemerintah desa harus aktif mengelola para petani pengelola lahan kehutanan. Selanjutnya Karena berkaitan dengan perekonomiaan, maka BUM Desa perlu menjadi lembaga pengelola perhutanan sosial.
“Dalam rangka sinergi program dengan Pemprov Jambi dan Pemkab kerinci maka diharapkan pemerintah provinsi dan kabupaten mengalokasikan kegiatan dan pendanaan untuk perhutanan sosial. Misalnya, pemerintah provinsi melalui dinas PMD mengalokasikan BKK (bantuan keuangan khusus) untuk desa perhutanan sosial, dan Bupati mengalokasikan ADD (Alokasi Dana Desa) untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa perhutanan sosial,” ujar Wamendes PDTT. (OYI)
Discussion about this post