Jambiday.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, bersama anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi, melaksanakan kunjungan studi banding ke Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Jumat (18/9/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Jambi menggali model penguatan ekonomi daerah, khususnya dalam integrasi distribusi pangan, pengembangan UMKM, pengendalian harga, pembiayaan usaha, hingga perluasan akses pasar.
Bagi DPRD Jambi, pengalaman DKI Jakarta menunjukkan bahwa penguatan UMKM dan stabilitas pangan tidak dapat berjalan secara terpisah. Keduanya membutuhkan ekosistem yang menghubungkan produsen dengan pasar melalui sistem distribusi yang terencana.
Dalam flyer konsep yang dipelajari rombongan DPRD Jambi, rantai tersebut dirancang mulai dari petani, kelompok/koperasi tani, pusat pengumpulan kabupaten, hub pangan provinsi, pasar lokal dan ritel modern, industri-hotel-restoran, pasar DKI Jakarta dan ekspor, hingga konsumen. Model itu menempatkan distribusi bukan sekadar aktivitas memindahkan barang, tetapi sebagai mata rantai ekonomi yang menentukan harga, kontinuitas pasokan, kualitas produk dan pendapatan produsen.
Dari Petani hingga Pasar Ekspor
Ivan Wirata mengatakan, salah satu hal penting yang perlu dipelajari Jambi adalah bagaimana produksi masyarakat dapat dikonsolidasikan sebelum masuk ke pasar yang lebih luas. Menurutnya, petani tidak cukup hanya didorong untuk meningkatkan produksi. Produk harus dikumpulkan, disortir, digrading, dikemas, disimpan dan didistribusikan dengan sistem yang efisien.
“Pelajaran penting dari DKI Jakarta adalah bahwa stabilitas harga tidak cukup dijaga melalui pasar murah. Pemerintah harus memastikan pasokan tersedia, jalur distribusi efisien, data harga dan stok dapat dipantau, serta produsen memperoleh harga yang adil,” kata Ivan, Jumat sore (18/9/26).
Dalam konsep integrasi yang dipelajari, pusat pengumpulan kabupaten memiliki fungsi melakukan sortasi, grading dan konsolidasi. Selanjutnya, hub pangan provinsi berperan dalam penyimpanan, logistik dan distribusi antardaerah.
Produk kemudian diarahkan ke pasar lokal dan ritel modern, industri, hotel dan restoran, hingga pasar Jakarta dan ekspor.
Pasar Induk Kramat Jati menjadi salah satu contoh penting yang dipelajari rombongan. Pemprov DKI sendiri menyebut Pasar Induk Kramat Jati sebagai salah satu pusat rantai pasok pangan utama Jakarta dan secara berkala melakukan pemantauan stok serta harga di lokasi tersebut. Bahkan, pada September 2026, Pemprov DKI mendorong akses pembiayaan bagi pedagang Pasar Induk Kramat Jati. Sebanyak 167 pedagang telah memperoleh pembiayaan dengan total plafon sekitar Rp48 miliar.
“Jangan sampai harga di tingkat konsumen tinggi, tetapi harga yang diterima petani tetap rendah akibat rantai distribusi yang terlalu panjang. Efisiensi harus dirasakan dari hulu sampai hilir,” tegas Ivan.
Enam Penguat Ekosistem
Dalam konsep yang dibawa pulang untuk dipelajari Jambi, terdapat sedikitnya enam penguat ekosistem distribusi dan UMKM, yakni: Standardisasi mutu, agar produk aman, berkualitas dan memiliki daya saing. Pengemasan dan cold storage, untuk menjaga kesegaran sekaligus meningkatkan nilai tambah.
Data harga dan stok, sehingga informasi dapat digunakan secara real-time untuk pengambilan keputusan. Digitalisasi perdagangan, guna memperluas pasar dan mempercepat transaksi.Pembiayaan dan resi gudang, untuk membuka akses modal sekaligus memberikan jaminan terhadap nilai produk. Kontrak pembelian, sehingga pelaku usaha memperoleh kepastian pasar.
Enam instrumen tersebut dinilai penting agar UMKM tidak berhenti pada tahap produksi dan pelatihan, tetapi benar-benar masuk ke dalam rantai ekonomi yang menghasilkan transaksi.
JakPreneur Jadi Model Pembinaan Terintegrasi
Selain sektor pangan, rombongan DPRD Jambi juga mempelajari model Jakarta Entrepreneur (JakPreneur). Dalam materi yang dipaparkan kepada rombongan, program tersebut disebut telah menjangkau sekitar 425.202 peserta. Program ini mengintegrasikan berbagai bentuk fasilitasi, mulai dari pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan hingga permodalan. Secara resmi, Pemprov DKI menjelaskan bahwa JakPreneur memang dirancang untuk mengintegrasikan pengembangan kapasitas usaha, pendampingan, akses pembiayaan, perluasan pasar dan transformasi digital. Data Pemprov DKI per 10 Juli 2026 mencatat usaha binaan JakPreneur sebanyak 422.617, dengan 344.704 atau 81,56 persen berstatus aktif.
Program tersebut menunjukkan bahwa pembinaan kewirausahaan diarahkan menjadi sebuah ekosistem, bukan sekadar kegiatan pelatihan. Situs resmi JakPreneur juga mencantumkan fasilitasi berupa pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan dan permodalan. Menurut Ivan, pendekatan tersebut relevan untuk diterapkan di Jambi dengan menyesuaikan karakteristik daerah.
“Pembinaan UMKM harus mempunyai alur yang jelas: terdaftar, terampil, didampingi, memiliki legalitas, masuk pasar, tertib laporan keuangan, memperoleh pembiayaan, kemudian naik kelas,” ujarnya.
Jangan Ukur Keberhasilan dari Jumlah Pelatihan
Ivan menekankan pentingnya perubahan cara pemerintah mengukur keberhasilan program UMKM. Menurutnya, jumlah peserta pelatihan maupun bantuan yang disalurkan belum cukup menjadi indikator keberhasilan. Pemerintah harus mengetahui apakah UMKM tersebut tetap aktif, mengalami peningkatan omzet, mendapatkan kontrak pembelian, memperoleh pembiayaan dan mampu menyerap tenaga kerja.
“Jangan sampai program UMKM hanya menghasilkan pelatihan, bantuan alat dan sertifikat. Ukuran keberhasilannya harus berpindah kepada transaksi, omzet, produktivitas, lapangan kerja dan keberlanjutan usaha,” katanya.
Karena itu, dalam konsep yang dipelajari DPRD Jambi, hasil akhir yang hendak dicapai bukan sekadar bertambahnya jumlah pelaku UMKM, tetapi distribusi yang efisien, pasokan yang terjamin, harga petani yang adil, akses pasar yang pasti, serta peningkatan omzet dan tenaga kerja.
Dorong “Jambi Entrepreneur” dan Hub Pangan Provinsi
Berdasarkan pembelajaran tersebut, Ivan mendorong agar Pemprov Jambi mengembangkan program terpadu yang dapat diberi identitas “Jambi Entrepreneur” atau “UMKM Jambi Naik Kelas”. Program itu diharapkan mengintegrasikan satu basis data UMKM, legalitas, standardisasi mutu, pelatihan, pendampingan, digitalisasi, pembiayaan, business matching, pengadaan pemerintah dan perluasan akses pasar. Untuk sektor pangan, rantai distribusi dapat dibangun dari:
Petani → Kelompok/Koperasi Tani → Pusat Pengumpulan Kabupaten → Hub Pangan Provinsi → Pasar Lokal/Ritel Modern → Industri, Hotel dan Restoran → DKI Jakarta/Ekspor → Konsumen.
Menurut Ivan, pusat pengumpulan tidak boleh hanya menjadi gudang. Fasilitas tersebut harus mampu melakukan sortasi, grading, pengemasan, penyimpanan, cold storage, pengolahan awal, penyediaan informasi harga, pembiayaan, resi gudang serta ketertelusuran produk.
“Koperasi dan BUMD harus diperkuat menjadi agregator produksi. Dengan pola tersebut, petani tidak berjalan sendiri-sendiri, kepastian volume dan mutu dapat dijaga, sedangkan posisi tawar produsen menjadi lebih kuat,” jelasnya.
Jambi Punya Peluang Masuk Pasar Jakarta
Ivan juga melihat peluang kerja sama perdagangan Jambi dengan DKI Jakarta cukup terbuka, khususnya untuk komoditas pangan dan produk unggulan daerah. Namun, peluang tersebut harus disiapkan dengan memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain volume yang cukup, kualitas terstandar, kontinuitas pasokan, harga kompetitif, kemasan yang baik dan jadwal pengiriman yang terjamin.
“Pasar Jakarta sangat besar. Tetapi kita tidak bisa datang hanya membawa produk. Kita harus datang membawa kepastian volume, mutu, harga dan kontinuitas,” katanya.
DPRD Dorong Kebijakan Berbasis Hasil
Sebagai tindak lanjut, DPRD Provinsi Jambi akan mendorong penguatan sejumlah instrumen kebijakan, antara lain neraca komoditas, satu data UMKM dan perdagangan, sistem peringatan dini harga dan stok, penguatan BUMD pangan, hub logistik, fasilitas rantai dingin serta perluasan belanja produk lokal melalui pengadaan pemerintah.
DPRD juga akan mendorong agar setiap program pembinaan UMKM memiliki indikator yang dapat diukur, seperti peningkatan omzet, laba, tenaga kerja, nilai transaksi, jumlah kontrak pembelian, akses pembiayaan, serta keberhasilan menembus pasar modern dan ekspor.
Hal tersebut sejalan dengan catatan kritis dalam konsep yang dipelajari: jangan sampai terjadi margin berlebihan di sepanjang rantai distribusi dan keberhasilan program jangan hanya diukur dari jumlah pelatihan, tetapi dari transaksi yang benar-benar terjadi.
“Yang kita ingin bangun adalah ekosistem. Produsen kuat, agregasi melalui koperasi dan BUMD, produk terstandardisasi, distribusi efisien, pasar pasti, transaksi meningkat dan kesejahteraan masyarakat Jambi ikut naik. Itu yang menjadi arah kebijakan yang harus kita dorong,” pungkasnya. (OYI)
Discussion about this post