Jambiday.com, JAMBI – Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menjadi pengingat serius bahwa sistem transportasi Jawa–Sumatera tidak boleh bergantung pada satu jalur utama. Ketika satu moda terganggu, pemerintah harus memastikan konektivitas tetap berjalan melalui skenario transportasi multimoda yang terintegrasi.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menilai situasi erupsi harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan transportasi nasional, bukan sekadar respons sementara terhadap bencana.
Berdasarkan data dalam infografik kebijakan per 6 September 2026, episode erupsi berlangsung sekitar 25 jam secara menerus. Dampaknya cukup signifikan: delapan bandar udara ditutup sementara, sebanyak 467 penerbangan terdampak yang terdiri dari 58 penerbangan internasional dan 409 penerbangan domestik, serta sekitar 150 ribu penumpang tertahan. Di sisi lain, jalur penyeberangan Merak–Bakauheni masih beroperasi, namun dengan pengawasan ketat terhadap kondisi abu vulkanik, jarak pandang, angin, gelombang, dan keselamatan pelayaran.
“Keselamatan harus menjadi prinsip utama. Tetapi ketika satu moda berhenti, konektivitas tidak boleh ikut berhenti. Sistem transportasi nasional harus memiliki kemampuan untuk mengalihkan beban secara cepat dan terencana ke moda lainnya,” kata Ivan Wirata, Senin (7/9/26).
Jangan Sampai Gangguan Satu Moda Menjadi Krisis Sistemik
Menurut Ivan, persoalan terbesar bukan hanya pada penutupan bandara atau terganggunya penerbangan. Gangguan tersebut berpotensi memindahkan beban penumpang dan barang ke jalan raya, terminal, pelabuhan, hingga kapal penyeberangan. Jika pengalihan tidak dikendalikan sejak titik asal, kata dia, antrean dan penumpukan dapat terjadi secara berantai.
“Gangguan satu moda bisa memindahkan beban ke moda lain. Kalau tidak dikendalikan dari awal, penumpukan terjadi di simpul-simpul transportasi dan akhirnya berubah menjadi risiko nasional,” ujarnya.
Karena itu, MTI Jambi mendorong penerapan lima langkah sistem kontinjensi multimoda, yakni pantau, lindungi, alihkan, prioritaskan, dan pulihkan. Pertama, pemantauan 24 jam terhadap aktivitas vulkanik, abu, cuaca, kondisi laut, serta informasi penerbangan seperti SIGMET dan NOTAM, dengan melibatkan PVMBG, BMKG dan AirNav Indonesia.
Kedua, perlindungan keselamatan dengan menetapkan ambang yang jelas mengenai kapan transportasi dapat dibuka, dibatasi, maupun dihentikan.
Ketiga, pengalihan moda secara terencana, termasuk skenario dari udara menuju jalan dan laut. Pengalihan, menurut Ivan, harus dilakukan sejak titik asal sehingga tidak seluruh penumpang bergerak secara bersamaan menuju satu simpul transportasi.
Keempat, prioritasisasi angkutan strategis, terutama pangan, energi, obat-obatan, bahan baku industri dan kebutuhan logistik penting.
Kelima, pemulihan bertahap, dengan pembukaan kembali layanan berdasarkan verifikasi keselamatan, pemeriksaan sarana dan prasarana, serta target waktu pemulihan yang terukur.
Empat Tingkat Respons
Ivan juga menilai diperlukan sistem respons operasional yang sederhana tetapi tegas agar seluruh pemangku kepentingan memiliki standar tindakan yang sama. Hijau atau Normal, berarti transportasi tetap beroperasi dengan pemantauan dan kesiapsiagaan.
Kuning atau Siaga, berarti terjadi peningkatan ancaman sehingga pembatasan operasional dan persiapan moda alternatif harus mulai dilakukan.
Merah atau Darurat, berarti moda yang terdampak harus ditutup atau dibatasi dan perjalanan dialihkan dengan skenario yang telah disiapkan. Sementara Biru atau Pemulihan, diberlakukan ketika kondisi mulai aman melalui pembukaan bertahap, verifikasi sarana, serta percepatan normalisasi pelayanan.
“Kita tidak boleh menunggu situasi benar-benar kacau baru bergerak. Ketika indikator sudah menunjukkan peningkatan risiko, sistem alternatif harus sudah siap,” tegas Ivan.
Satu Komando, Satu Data, Satu Informasi
Untuk menjalankan sistem tersebut, Ivan menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga. Mulai dari Kementerian Perhubungan, PVMBG, BMKG, BNPB, AirNav Indonesia, ASDP, Pelindo, KSOP, BPTD, operator transportasi hingga pemerintah daerah harus berada dalam satu mekanisme koordinasi. Konsep yang diperlukan, menurutnya, adalah satu komando, satu data dan satu informasi publik.
Dengan demikian, keputusan terkait penutupan, pengalihan, kapasitas angkutan, kondisi pelabuhan maupun pembukaan kembali dapat disampaikan secara cepat dan seragam kepada masyarakat.
Jambi Bisa Menjadi Multiple Gateway
Lebih jauh, Ivan melihat kondisi ini sebagai alasan semakin kuat bagi Indonesia untuk tidak terlalu bergantung pada satu gerbang transportasi utama.
Merak–Bakauheni tetap menjadi jalur strategis, tetapi ketergantungan yang terlalu besar terhadap satu kawasan menghadirkan kerentanan ketika terjadi gangguan yang bersumber dari kawasan Selat Sunda.
Karena itu, konsep multiple gateway perlu dikembangkan dengan membangun dan mengoptimalkan sejumlah jalur alternatif yang memiliki karakter geografis berbeda. Dalam konteks tersebut, Jambi dinilai memiliki peluang strategis sebagai gerbang alternatif logistik Jawa–Sumatera bagian tengah. Salah satu gagasan yang perlu dikaji adalah koridor laut Marunda–Kuala Jambi, termasuk melalui studi dan pilot project, untuk melihat kelayakannya sebagai jalur cadangan angkutan barang.
“Jambi bukan untuk menggantikan Merak–Bakauheni. Jambi harus diposisikan sebagai gerbang alternatif yang memperkuat sistem. Kalau satu jalur terganggu, kita punya pilihan lain. Itulah makna sebenarnya dari resiliensi transportasi,” jelas Ivan.
Menurut dia, pengembangan koridor tersebut berpotensi memberikan sejumlah manfaat, antara lain mengurangi beban Selat Sunda, menghubungkan pusat produksi dengan pasar dan pelabuhan, serta menciptakan redundansi atau cadangan jalur logistik nasional. Dengan posisi tersebut, Jambi dapat mengambil peran lebih besar dalam membangun konektivitas logistik nasional, khususnya untuk wilayah Sumatera bagian tengah.
Bukan Sekadar Infrastruktur, tetapi Sistem yang Tangguh
Ivan menegaskan bahwa ketahanan transportasi tidak cukup hanya dengan membangun jalan, pelabuhan atau bandara. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh infrastruktur tersebut terhubung dalam sebuah sistem yang mampu bekerja ketika terjadi gangguan.
“Resiliensi transportasi bukan sekadar memiliki infrastruktur yang kuat. Yang kita butuhkan adalah sistem yang mampu mengantisipasi, beradaptasi, menjaga konektivitas minimum dan kemudian pulih secepat mungkin ketika krisis terjadi,” katanya.
Erupsi Gunung Anak Krakatau, lanjutnya, harus dijadikan early warning bagi pemerintah untuk membangun sistem transportasi nasional yang tidak mudah lumpuh akibat gangguan pada satu titik.
“Jangan tunggu krisis baru menyiapkan jalur alternatif. Saat kondisi normal justru harus kita siapkan, kita uji, dan kita pastikan benar-benar bisa digunakan ketika keadaan darurat datang,” pungkas Ivan. (OYI)
Discussion about this post