GMNI Jambi Beri Ultimatum DPRD dan Gubernur, Kawal Ketat Tujuh Tuntutan Rakyat

Jambiday.com, JAMBI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal tujuh tuntutan rakyat yang telah diserahkan kepada DPRD Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi dalam aksi bertajuk “Selamatkan Indonesia dari Kurcaci Oligarki Jilid II”, Kamis (18/6/2026).

Aksi yang digelar di halaman DPRD Provinsi Jambi tersebut menjadi bentuk kegelisahan mahasiswa terhadap berbagai persoalan tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin menjauh dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.

GMNI menyoroti sejumlah isu strategis yang berkembang di Provinsi Jambi, mulai dari dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pendidikan, lemahnya keterbukaan informasi publik, persoalan reformasi birokrasi, hingga dugaan konflik kepentingan dalam pelaksanaan program-program pemerintah.

Menurut GMNI, berbagai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai kasus yang berdiri sendiri, melainkan menjadi sinyal kuat perlunya pengawasan yang lebih serius terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Dalam aksi tersebut, tujuh tuntutan resmi diserahkan kepada DPRD Provinsi Jambi dan diterima langsung oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Afuan Yuza Putra. Selanjutnya, berkas tuntutan tersebut diteruskan kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah, serta Gubernur Jambi, Al Haris.

Tuntutan yang disampaikan antara lain mendorong penggunaan Hak Interpelasi terkait dugaan korupsi DAK pendidikan, memperkuat keterbukaan informasi publik, melakukan evaluasi birokrasi pemerintah daerah, mencegah konflik kepentingan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta membuka ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Ketua DPC GMNI Jambi, Ludwig Syarif Sitohang, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar agenda demonstrasi, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan aspirasi masyarakat tidak diabaikan.

“Kami datang ke DPRD bukan untuk mencari panggung politik dan bukan pula menciptakan kegaduhan. Kami membawa kegelisahan masyarakat yang mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan DPRD dijalankan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di daerah,” tegas Ludwig di hadapan massa aksi.

Ia menilai DPRD tidak boleh bersikap pasif ketika muncul dugaan korupsi, minimnya transparansi anggaran, maupun dugaan konflik kepentingan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Lebih lanjut, Ludwig memberikan batas waktu kepada DPRD Provinsi Jambi untuk menunjukkan keseriusannya dalam menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.

“Hari ini tuntutan telah kami serahkan. Kami memberikan waktu satu minggu untuk melihat langkah awal yang dilakukan DPRD dan paling lama dua minggu untuk menunjukkan tindak lanjut yang konkret. Jangan sampai aspirasi masyarakat hanya menjadi dokumen yang tersimpan di meja birokrasi tanpa penyelesaian yang jelas,” ujarnya.

Menurutnya, yang sedang diuji saat ini bukan hanya respons DPRD terhadap tuntutan mahasiswa, melainkan komitmen lembaga legislatif tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan yang diberikan rakyat.

“Jika DPRD benar-benar berpihak kepada rakyat, maka tuntutan ini seharusnya menjadi agenda bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Provinsi Jambi,” katanya.

GMNI juga memastikan tidak akan berhenti pada aksi unjuk rasa semata. Organisasi mahasiswa tersebut berkomitmen melakukan pengawalan secara berkelanjutan terhadap setiap perkembangan dari tuntutan yang telah disampaikan.

“Kami akan terus mengawal seluruh proses yang berlangsung. Selama belum ada langkah konkret terhadap tuntutan yang kami sampaikan, GMNI Jambi akan tetap hadir sebagai kekuatan kontrol sosial. Aksi hari ini bukan akhir, melainkan awal dari proses pengawasan yang lebih panjang,” tegas Ludwig.

Ia menambahkan, GMNI akan terus melakukan konsolidasi, membangun komunikasi dengan masyarakat sipil, serta memastikan suara rakyat tetap menjadi perhatian para pemegang kebijakan.

“Kekuasaan harus tunduk pada kepentingan rakyat. Ketika pengawasan melemah, ruang penyalahgunaan kewenangan akan semakin terbuka. Karena itu, GMNI Jambi akan terus berada di garis terdepan untuk memastikan pemerintahan di Provinsi Jambi berjalan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” pungkasnya. (OYI)