Pemasyarakatan Berbasis Pemberdayaan, Ditjenpas Jambi dan Pemkab Muaro Jambi Perkuat Sinergi

Jambiday.com, MUARO JAMBI – Penyelenggaraan pemasyarakatan tidak hanya berbicara tentang pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga bagaimana warga binaan dipersiapkan agar mampu mandiri dan kembali berkontribusi di tengah masyarakat.

Semangat tersebut menjadi dasar penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi Irwan Rahmat Gumilar, Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno, SP, MM, M.Si, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, serta jajaran pegawai Lapas Jambi.
Nota kesepakatan ini menjadi pijakan untuk membangun kolaborasi yang lebih terarah antara jajaran pemasyarakatan dan pemerintah daerah. Kerja sama tidak hanya ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi pemasyarakatan, tetapi juga diarahkan pada pembinaan kemandirian warga binaan melalui kemitraan strategis.

Pesan utama kerja sama tersebut bahkan tergambar jelas dalam tema yang terpampang pada kegiatan, yakni “Bersinergi Membangun Pembinaan Kemandirian Warga Binaan melalui Penguatan Kemitraan Strategis untuk Mendukung Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Ekonomi, dan Pembangunan Daerah.”

Tema tersebut menunjukkan bahwa pembinaan warga binaan didorong agar memiliki manfaat yang lebih luas. Warga binaan tidak hanya dibekali kemampuan selama menjalani masa pembinaan, tetapi juga diarahkan untuk memiliki keterampilan yang dapat menjadi modal ketika kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Kakanwil Ditjenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, menegaskan bahwa keberhasilan pemasyarakatan membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.

“Nota kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat penyelenggaraan pemasyarakatan di Kabupaten Muaro Jambi. Kami ingin memastikan bahwa pembinaan yang diberikan kepada warga binaan tidak berhenti di dalam lapas, tetapi dapat berlanjut menjadi bekal kemandirian ketika mereka kembali ke tengah masyarakat,” ujar Irwan.

Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah daerah dapat membuka ruang yang lebih besar untuk mengembangkan berbagai program pembinaan, terutama yang berkaitan dengan keterampilan, ketahanan pangan, produktivitas dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, pemasyarakatan tidak berdiri sendiri sebagai institusi yang menjalankan pembinaan dan pengamanan, tetapi dapat menjadi bagian dari ekosistem pembangunan daerah.

Sementara itu, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menyambut baik terjalinnya kerja sama tersebut. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, kata dia, memiliki ruang untuk berkontribusi dalam mendukung program pembinaan dan pemberdayaan warga binaan melalui sinergi lintas sektor.

“Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyambut baik Nota Kesepakatan ini. Kita ingin membangun sinergi yang konkret, terutama dalam memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada warga binaan agar mereka memiliki keterampilan, kemandirian, serta kesempatan untuk kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat,” ujarnya.

Kerja sama tersebut sekaligus membawa perspektif bahwa warga binaan merupakan bagian dari masyarakat yang sedang menjalani proses pembinaan. Karena itu, pemberian keterampilan dan kesempatan untuk produktif menjadi penting agar mereka memiliki kepercayaan diri serta kemampuan untuk memulai kehidupan baru setelah menyelesaikan masa pidana.

Melalui penguatan kemitraan strategis antara Kanwil Ditjenpas Jambi dan Pemkab Muaro Jambi, program pemasyarakatan diharapkan dapat berkembang dari sekadar pembinaan menjadi proses pemberdayaan yang memberikan dampak nyata. Ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi dan pembangunan daerah pun dapat menjadi ruang kolaborasi untuk menghadirkan program yang produktif sekaligus memberikan pengalaman kerja dan keterampilan bagi warga binaan.

Pada akhirnya, keberhasilan pemasyarakatan bukan hanya diukur dari bagaimana warga binaan menjalani masa pidana dengan tertib, tetapi juga dari sejauh mana mereka mampu berubah, mandiri dan kembali menjadi bagian yang produktif dalam kehidupan masyarakat. Nota kesepakatan ini menjadi langkah awal untuk membangun sistem pembinaan yang lebih kolaboratif, humanis dan berkelanjutan. Dengan menempatkan kemandirian warga binaan sebagai salah satu bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah. (OYI)