Jambiday.com, JAMBI – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi belum menunjukkan tanda untuk diabaikan. Hingga 16 Agustus 2026, jumlah hotspot yang terpantau di seluruh wilayah Jambi telah mencapai 2.995 titik.
Data Posko Satgas Karhutla Provinsi Jambi per Senin, 17 Agustus 2026 pukul 19.00 WIB tersebut menjadi alarm serius di tengah kondisi cuaca yang masih berpotensi memicu kebakaran. Pemerintah daerah, aparat, dunia usaha dan masyarakat diminta tidak lengah, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT menilai tingginya akumulasi hotspot harus diikuti dengan penguatan pencegahan, deteksi dini dan kecepatan respons hingga tingkat paling bawah.
“Angka 2.995 hotspot harus menjadi alarm bagi kita semua. Jangan menunggu kebakaran menjadi besar baru bergerak. Prinsipnya harus deteksi dini, respons cepat dan padamkan api sebelum meluas,” ujar Ivan, Selasa (18/8/26)
Muaro Jambi, Tanjabbar dan Sarolangun Jadi Wilayah dengan Hotspot Tertinggi
Berdasarkan data Satgas, hotspot sepanjang 1 Januari hingga 16 Agustus 2026 tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jambi. Muaro Jambi menjadi wilayah dengan akumulasi hotspot tertinggi, yakni 669 titik. Berikutnya Tanjung Jabung Barat 641 titik, Sarolangun 612 titik, Merangin 345 titik, Tebo 223 titik, Batanghari 176 titik, Bungo 157 titik, Tanjung Jabung Timur 129 titik, Kerinci 34 titik, Kota Jambi 8 titik, dan Sungai Penuh 1 titik. Pada 17 Agustus 2026 pukul 00.00–16.00 WIB, Satgas kembali mendeteksi 29 hotspot yang tersebar di delapan wilayah.
Rinciannya, Tanjung Jabung Barat 11 titik, Bungo 5 titik, Sarolangun 3 titik, Merangin 3 titik, Muaro Jambi 2 titik, Batanghari 2 titik, Tebo 2 titik dan Tanjung Jabung Timur 1 titik. Sehari sebelumnya, 16 Agustus pukul 00.00–23.00 WIB, terpantau lebih banyak, yakni 49 hotspot di sembilan wilayah. Sarolangun menjadi yang tertinggi dengan 17 titik, disusul Tebo 13 titik, Tanjung Jabung Barat 5 titik, Batanghari 4 titik, Muaro Jambi 4 titik, Bungo 3 titik, Merangin 2 titik, serta Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi masing-masing 1 titik.
Menurut Ivan, data tersebut menunjukkan pola pengendalian tidak bisa dilakukan secara seragam.
“Kita sudah mengetahui wilayah yang memiliki konsentrasi hotspot tinggi. Artinya patroli, sumber air, personel, peralatan dan dukungan perusahaan harus diarahkan lebih kuat ke wilayah tersebut,” katanya.
619,75 Hektare Lahan Terbakar
Selain jumlah hotspot, Satgas Karhutla juga mencatat luasan lahan yang terbakar. Hingga 15 Agustus 2026, estimasi luas lahan terbakar di Jambi mencapai 619,75 hektare. Muaro Jambi menjadi daerah dengan luasan terbesar, yakni 264,78 hektare, disusul Sarolangun 112,12 hektare, Batanghari 95,53 hektare, Tanjung Jabung Barat 58,10 hektare, Tebo 39,26 hektare, Tanjung Jabung Timur 32,71 hektare, Bungo 14 hektare, dan Merangin 3,25 hektare.
Sementara Kerinci, Sungai Penuh dan Kota Jambi dalam rekapitulasi tersebut tercatat 0 hektare. Ivan mengatakan jumlah hotspot tidak otomatis menggambarkan luas kebakaran. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan petugas melakukan verifikasi dan pemadaman sejak api pertama kali terdeteksi.
“Jangan hanya menghitung berapa hotspot yang muncul. Yang harus kita ukur adalah berapa cepat hotspot diverifikasi, berapa cepat personel sampai ke lokasi, dan apakah api dapat dipadamkan sebelum berkembang menjadi kebakaran besar,” ujarnya.
Sejumlah Wilayah Masuk Kategori Mudah hingga Sangat Mudah Terbakar
Faktor cuaca turut menjadi perhatian. Berdasarkan laporan tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah wilayah Jambi pada 17 Agustus, kondisi agak mudah hingga sangat mudah terbakar terdapat di sebagian wilayah Bungo, Merangin, Tebo, Sarolangun dan Tanjung Jabung Timur. Sementara itu, prakiraan cuaca untuk Jambi pada 17 Agustus menunjukkan kondisi umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah pada pagi dan sore hari.
Untuk 18 Agustus, kondisi umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah pada siang/sore dan malam hari. Di lapisan udara sekitar 3.000 kaki, prakiraan angin pada 16 Agustus secara umum bertiup dari arah Tenggara–Selatan dengan kecepatan sekitar 6–24 kilometer per jam. Kondisi angin menjadi penting karena arah dan kecepatan angin dapat memengaruhi penyebaran asap maupun perkembangan api ketika terjadi kebakaran.
Kualitas Udara Muaro Jambi Masuk Kategori Tidak Sehat
Dampak Karhutla juga mulai tercermin pada kualitas udara.Pembaruan ISPU pada 17 Agustus 2026 pukul 08.00 WIB mencatat Kabupaten Muaro Jambi berada pada ISPU 121 untuk parameter PM2.5, atau masuk kategori tidak sehat. Sementara Kota Jambi berada pada ISPU 68 dengan kategori sedang, Tanjung Jabung Timur ISPU 62 kategori sedang, dan Tebo mencatat ISPU 18 untuk parameter NO2 dengan kategori baik. Ivan menegaskan persoalan Karhutla tidak lagi sebatas persoalan lingkungan dan kehutanan ketika asap mulai memengaruhi kualitas udara.
“Begitu kualitas udara masuk kategori tidak sehat, persoalannya sudah menyentuh kesehatan masyarakat. Anak-anak, lansia dan kelompok rentan harus menjadi perhatian. Karena itu Dinas Kesehatan, sekolah dan pemerintah kabupaten/kota juga harus masuk dalam skenario mitigasi,” katanya.
54 Kasus Karhutla Ditangani, 8 Orang Jadi Tersangka
Dari sisi penegakan hukum, Satgas Karhutla mencatat 54 kasus telah ditangani. Sebanyak 47 kasus berada pada tahap penyelidikan, sedangkan 7 kasus masuk tahap penyidikan, dengan total 8 orang tersangka. Kasus dalam tahap penyelidikan antara lain terdapat di Tanjung Jabung Timur 6 kasus, Muaro Jambi 9 kasus, Sarolangun 26 kasus, Tanjung Jabung Barat 1 kasus, Batanghari 3 kasus dan Merangin 2 kasus.
Sementara tahap penyidikan tercatat di Sarolangun 1 kasus, Tebo 2 kasus, Tanjung Jabung Barat 3 kasus dan Merangin 1 kasus. Ivan mendukung penegakan hukum yang tegas, namun menurutnya pendekatan represif harus berjalan beriringan dengan pencegahan.
“Penegakan hukum harus tegas. Tetapi kita juga harus membangun kesadaran masyarakat dan memastikan perusahaan menjalankan kewajiban pencegahan. Jangan sampai pembakaran berulang di lokasi yang sama setiap tahun,” tegasnya.
Satgas Darat Bergerak, Karhutla Gambut Jadi Perhatian
Di lapangan, posko darat terus melakukan berbagai kegiatan penanganan. Sejumlah operasi pemadaman dilakukan di wilayah Desa Ronda dan Desa Londrang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Penanganan juga dilakukan terhadap kebakaran lahan gambut di Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, serta Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun.
Polda Jambi juga melakukan kegiatan sambang dan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, Polda Jambi menjalankan rencana kontingensi Aman Nusa II-2026 dalam rangka penanganan bencana Karhutla pada rentang 14–31 Agustus 2026. Satgas juga meminta perusahaan yang berada di sekitar lokasi kebakaran memberikan dukungan berupa sarana, personel, logistik dan sumber air kepada petugas yang melakukan pemadaman.
Dukungan Udara Diperkuat dengan Patroli dan Water Bombing
Penanganan Karhutla Jambi juga mendapat dukungan operasi udara. Pada 17 Agustus 2026, kegiatan posko udara meliputi briefing rutin bersama Korem 042/Garuda Putih, Polda Jambi, BMKG, BPBD, Basarnas serta kru helikopter atau pesawat water bombing/patroli, pemantauan informasi satelit BMKG dan Sipongi, pemantauan pergerakan helikopter melalui aplikasi Spider Track, serta meneruskan informasi kepada satgas kabupaten/kota.
Dalam operasi tersebut disiapkan sejumlah armada udara untuk patroli dan pemadaman, termasuk helikopter patroli PK-ELS, pesawat PK-ALA, helikopter water bombing RA-22840 dan helikopter water bombing N-274TH. Salah satu helikopter water bombing melaksanakan operasi dengan kapasitas penggunaan air sekitar 28.000 liter. Armada tersebut melakukan penyiraman pada titik yang dinilai membutuhkan penanganan.
Namun, satu unit helikopter water bombing tercatat tidak beroperasi karena menjalani pemeliharaan (maintenance). Ivan menilai kesiapan armada udara harus menjadi perhatian karena karakter Karhutla sangat dipengaruhi kondisi cuaca, akses menuju lokasi serta medan kebakaran.
“Ketika satu helikopter masuk maintenance, kita harus memastikan kapasitas operasi tidak terganggu. Puncak kemarau membutuhkan kesiapan penuh, baik personel darat maupun dukungan udara,” katanya.
81 Pos Karhutla Harus Menjadi Jaringan Respons Cepat
Ivan juga mendorong optimalisasi jaringan pos Karhutla yang tersebar di wilayah Jambi. Menurutnya, keberadaan pos tidak boleh hanya menjadi tempat berkumpulnya personel, tetapi harus menjadi titik awal respons cepat.
“Kita punya 81 pos. Sekarang 81 pos tersebut harus dihubungkan dalam satu sistem komando. Hotspot terdeteksi, pos terdekat menerima informasi, tim bergerak, sumber air tersedia dan laporan kembali masuk ke command center,” jelasnya.
Sistem tersebut, kata dia, idealnya mengintegrasikan data hotspot, koordinat pos, personel, sumber air, peralatan, perusahaan, kondisi cuaca dan informasi lapangan secara cepat.
DPRD Dorong Pencegahan Sampai Tingkat Desa
Ivan menilai pencegahan Karhutla harus dimulai dari tingkat tapak. Pemerintah desa, kecamatan, kelompok masyarakat, perusahaan dan aparat di lapangan harus menjadi mata dan telinga pertama ketika muncul indikasi kebakaran. Menurutnya, semakin cepat api diketahui, semakin kecil biaya dan risiko yang harus ditanggung. Karena itu, patroli desa, pemetaan wilayah rawan, kesiapan sumber air, sosialisasi larangan pembakaran, serta mekanisme pelaporan cepat harus diperkuat.
“Target kita bukan menjadi hebat memadamkan kebakaran besar. Target kita adalah jangan sampai kebakaran menjadi besar. Cegah sejak dini, deteksi cepat, respons tepat dan padamkan sebelum meluas,” tegasnya.
Anggaran Harus Menghasilkan Kesiapan Nyata
DPRD Provinsi Jambi, lanjut Ivan, akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan BPBD serta perangkat daerah terkait memiliki kapasitas memadai menghadapi ancaman Karhutla. Namun, peningkatan anggaran kebencanaan harus disertai ukuran kinerja yang jelas.
“Setiap rupiah untuk kebencanaan harus menghasilkan kemampuan yang nyata: response time lebih cepat, pos lebih siap, peralatan tersedia, luas kebakaran turun dan masyarakat lebih terlindungi,” ujarnya.
Ia juga mengajak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, perusahaan, masyarakat, perguruan tinggi dan media memperkuat kolaborasi. Sebab, dengan 2.995 hotspot, luas lahan terbakar 619,75 hektare, 54 kasus yang ditangani serta kualitas udara Muaro Jambi yang sudah berada pada kategori tidak sehat, Karhutla bukan lagi persoalan yang dapat dihadapi secara sektoral.
“Karhutla adalah tanggung jawab bersama. Kita ingin Jambi aman, masyarakat sehat, aktivitas ekonomi tetap berjalan dan hutan serta lingkungan kita tetap terjaga,” pungkas Ivan. (OYI)
Discussion about this post