Jambiday.com, JAMBI – Provinsi Jambi didorong tidak lagi sekadar menjadi daerah lintasan distribusi barang, tetapi naik kelas menjadi simpul logistik multimoda di pesisir timur Sumatra. Salah satu peluang strategis yang kini mengemuka adalah pengembangan koridor laut Marunda–Kuala Jambi yang menghubungkan kawasan Jakarta melalui Marunda dengan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, menilai koridor tersebut memiliki potensi besar menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi baru apabila dikembangkan bukan sekadar sebagai rute pelayaran, tetapi sebagai ekosistem logistik terpadu.
“Koridor laut Marunda–Kuala Jambi harus dilihat sebagai pintu baru ekonomi Jambi. Ini bukan hanya soal kapal berlayar, tetapi bagaimana kita menurunkan biaya logistik, mengurangi beban jalan, membuka investasi dan menciptakan pusat pertumbuhan baru di pesisir timur Jambi,” ujar Ivan, Minggu (30/8/26).
Potensi Alih 345.981 Truk
Menurut bahan kajian yang ditampilkan, tekanan terhadap konektivitas darat cukup besar. Jumlah kendaraan pada lintasan Merak–Bakauheni tercatat 2.673.798 unit pada 2023, diproyeksikan meningkat menjadi 2.860.639 unit pada 2024 dan mencapai 3.063.191 unit pada 2025.
Dari angka 2025 tersebut, kendaraan truk mencapai sekitar 1.153.269 unit.
Jika sekitar 30 persen dari potensi muatan truk tersebut dapat dialihkan ke jalur laut, maka terdapat peluang pengalihan sekitar 345.981 truk dari beban jaringan transportasi darat.
Angka ini, menurut Ivan, menunjukkan bahwa jalur laut bukan sekadar alternatif transportasi, tetapi dapat menjadi instrumen untuk mengurangi bottleneck logistik.
“Keunggulan jalur laut bukan semata-mata soal siapa yang paling cepat sampai. Yang jauh lebih penting adalah alih beban. Muatan besar yang selama ini menekan jalan raya dapat dialihkan ke laut sehingga jalan lebih terjaga dan sistem distribusi menjadi lebih efisien,” katanya.
Rute Laut Lebih Panjang, tetapi Buka Kapasitas Baru
Dalam perbandingan rute, jalur eksisting Jambi–Bakauheni–Merak–Gerbang Tol tercatat sekitar 772,15 kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih 29 jam 30 menit. Sementara itu, alternatif Kuala Jambi–Marunda tercatat sekitar 538 mil dengan waktu tempuh sekitar 38 jam. Alternatif lainnya, Kuala Jambi–Tanjung Kalian–Marunda, memiliki jarak sekitar 465 mil dengan waktu tempuh sekitar 35 jam. Secara waktu, jalur laut memang belum tentu lebih cepat. Namun, Ivan menilai perbandingan tersebut tidak boleh berhenti pada hitungan jam perjalanan.
“Kita jangan melihatnya hanya dari hitungan waktu tempuh. Yang harus dilihat adalah kapasitas yang kita buka. Ketika muatan besar berpindah dari jalan ke laut, kita mengurangi tekanan jalan sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi baru,” jelasnya.
Kuala Jambi Bisa Jadi Simpul Logistik Pesisir Timur
Pengembangan koridor ini dinilai strategis karena dapat menjadikan Kuala Jambi sebagai simpul logistik pesisir timur Jambi. Setidaknya terdapat empat alasan utama yang menjadi dasar pengembangannya, yakni mengurangi ketergantungan distribusi melalui jalur darat Merak–Bakauheni–Lintas Sumatra, menjadikan Kuala Jambi sebagai simpul logistik pesisir timur, mengalihkan muatan besar ke laut untuk mengurangi bottleneck jalan, serta membuka pasar pertumbuhan baru di Tanjung Jabung Timur. Dampaknya juga berpotensi menjalar ke berbagai sektor, mulai dari perdagangan, transportasi dan pergudangan, perikanan, perkebunan/sawit, konstruksi, UMKM, jasa keuangan hingga peningkatan PAD.
“Kalau pelabuhan hidup, gudang tumbuh, cold storage berkembang dan aktivitas transportasi meningkat, maka efek ekonominya tidak berhenti di pelabuhan. Perikanan, UMKM, perdagangan dan jasa ikut bergerak,” ujar Ivan.
Dari Pelabuhan hingga Cold Storage
Ivan menegaskan, pembangunan koridor Marunda–Kuala Jambi tidak boleh hanya diterjemahkan sebagai pembangunan dermaga. Yang harus dibangun adalah rantai logistik dari hulu sampai hilir, meliputi terminal atau dermaga Ro-Ro, gudang, depo kontainer, terminal truk, cold storage, sistem logistik digital hingga jalan akses menuju kawasan belakang pelabuhan.
Dalam bahan kajian, sejumlah prasyarat keberhasilan juga telah dipetakan, antara lain: Dermaga/terminal Ro-Ro dan fasilitas logistik di Kuala Jambi;
Alur pelayaran yang aman dan survei batimetri; Jalan akses Kuala Jambi–Muara Sabak–kawasan belakang;
Gudang, depo kontainer, terminal truk dan cold storage; Skema KPBU/creative financing serta koordinasi lintas provinsi.
“Kalau hanya membangun dermaga, dampaknya terbatas. Tetapi kalau kita membangun ekosistemnya, Kuala Jambi bisa menjadi simpul ekonomi baru. Jambi tidak lagi hanya menjadi daerah yang dilewati, tetapi menjadi bagian penting dari rantai distribusi,” tegasnya.
Bisa Tekan Biaya Logistik dan Kerusakan Jalan
Pengembangan koridor laut tersebut diproyeksikan memberikan sejumlah dampak ekonomi utama, terutama efisiensi biaya logistik, pengurangan kemacetan dan kerusakan jalan, peningkatan investasi pelabuhan dan pergudangan, penciptaan lapangan kerja serta penguatan UMKM dan jasa logistik.
Dalam jangka panjang, Kuala Jambi bahkan berpotensi berkembang menjadi hub logistik multimoda yang menghubungkan transportasi laut dengan jaringan jalan darat di Jambi.
Ivan mengatakan, dampak tersebut harus menjadi bagian dari kajian feasibility study sehingga keputusan investasi tidak hanya didasarkan pada potensi pelayaran, tetapi juga manfaat ekonomi regional. Roadmap Dimulai dari Kajian Cepat Untuk mempercepat realisasi, pengembangan koridor dapat dilakukan secara bertahap. 0–6 bulan: kajian cepat dan konsolidasi. 6–12 bulan: feasibility study dan pilot project. 1–2 tahun: pembangunan infrastruktur dasar.
2–5 tahun: pengembangan kawasan logistik terpadu. Menurut Ivan, tahap awal harus segera diisi dengan konsolidasi lintas pemangku kepentingan sehingga tidak terjadi pembangunan yang berjalan sendiri-sendiri.
“Kita perlu duduk bersama antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemkab Tanjung Jabung Timur, Kementerian Perhubungan, operator pelabuhan, pelaku usaha dan investor. Dari sana kita tentukan model bisnis dan tahapan investasinya,” katanya.
Tidak Harus Bertumpu pada APBD
Ivan juga mendorong agar pembiayaan tidak hanya mengandalkan APBD.
Kebutuhan investasi dapat dikombinasikan melalui KPBU, creative financing, dukungan pemerintah pusat serta keterlibatan operator pelabuhan, pelayaran, perbankan dan investor swasta.
“APBD tentu memiliki keterbatasan. Karena itu, kita harus kreatif mencari skema pembiayaan. Pemerintah berperan menyiapkan regulasi, konektivitas dasar dan kepastian investasi, sementara sektor usaha dapat masuk pada bagian yang layak secara komersial,” jelasnya.
Marunda–Kuala Jambi Bisa Jadi Proyek Transformasi Logistik
Ivan menilai momentum pengembangan koridor Marunda–Kuala Jambi perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang Jambi.
Menurutnya, proyek ini memiliki tiga manfaat strategis sekaligus: mengalihkan beban muatan besar dari darat ke laut, menurunkan bottleneck transportasi dan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di Tanjung Jabung Timur.
“Ini bukan sekadar proyek transportasi. Ini proyek transformasi logistik. Kalau dirancang dengan benar, manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha, petani, nelayan, UMKM, pekerja hingga pemerintah daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan PAD,” ujarnya.
Karena itu, MTI Jambi mendorong agar kajian teknis dan pilot project segera dilakukan, termasuk memastikan aspek keselamatan pelayaran, batimetri, kelayakan dermaga, konektivitas jalan, volume muatan, model bisnis, serta dampak ekonomi dan lingkungan.
“Kuala Jambi punya peluang untuk naik kelas. Dari titik di pesisir, kita bangun menjadi simpul logistik. Dari simpul logistik, kita dorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Jambi,” pungkas Waka I DPRD Provinsi Jambi ini.
Dengan konsep tersebut, koridor Marunda–Selat Sunda–Laut Jawa–Kuala Jambi diharapkan bukan hanya menjadi jalur alternatif distribusi, tetapi menjadi jalur strategis baru yang memperkuat daya saing ekonomi Jambi dan konektivitas logistik nasional. (OYI)
Discussion about this post