Jambiday.com, JAMBI — Pemerintah Provinsi Jambi dinilai memiliki peluang untuk memperkuat kebijakan pendidikan dengan mengambil pelajaran dari program BERANI Cerdas yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, mendorong agar praktik baik tersebut tidak sekadar disalin, melainkan diadaptasi sesuai persoalan pendidikan dan kemampuan fiskal Jambi.
Program BERANI Cerdas Sulawesi Tengah pada 2026 mendapat alokasi sekitar Rp351 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah intervensi, antara lain BOSDA, beasiswa mahasiswa, subsidi pendidikan, bantuan seragam, peningkatan kompetensi guru, digitalisasi sekolah dan revitalisasi satuan pendidikan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Ivan, hal yang penting dipelajari Jambi bukan semata-mata besaran anggarannya, tetapi cara membangun ekosistem pendidikan dari hulu hingga hilir.
“Yang perlu kita benchmark bukan semata-mata angka Rp351 miliarnya. Kemampuan fiskal setiap daerah berbeda. Yang penting adalah bagaimana pendidikan dibangun sebagai satu ekosistem, dari anak masuk sekolah, bertahan sampai SMA atau SMK, kemudian mempunyai kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi, vokasi atau masuk dunia kerja,” ujar Ivan, Kamis (17/9/26).
Jambi Tidak Mulai dari Nol
Ivan mengatakan Jambi sebenarnya telah memiliki sejumlah fondasi kebijakan pendidikan, seperti program bantuan pendidikan, beasiswa, peningkatan sarana-prasarana dan program peningkatan kualitas guru.
Karena itu, tantangan berikutnya adalah mengintegrasikan berbagai program tersebut agar memiliki sasaran, indikator dan target hasil yang terukur. Dari gagasan tersebut, Ivan menawarkan konsep “Jambi Cerdas 13+”. Angka 13 merujuk pada penguatan Wajib Belajar 13 Tahun, sedangkan tanda “+” dimaknai sebagai jembatan menuju pendidikan tinggi, pendidikan vokasi, sertifikasi kompetensi, dunia kerja maupun kewirausahaan.
“Tiga belas tahun pendidikan harus menjadi fondasi. Tanda plus-nya adalah kita membuka tangga berikutnya bagi anak-anak Jambi, terutama mereka yang memiliki kemampuan dan prestasi tetapi menghadapi keterbatasan ekonomi,” katanya.
APM SMA Jambi 63,05 Persen
Dorongan tersebut semakin relevan jika melihat kondisi partisipasi pendidikan Jambi. Berdasarkan Statistik Pendidikan Provinsi Jambi 2025 yang dirilis BPS pada Juni 2026, indikator pendidikan Jambi mencakup antara lain APM, APS dan APK berdasarkan data Susenas Maret 2025. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Dalam data yang ditampilkan pada bahan benchmark tersebut, APM Jambi 2025 tercatat:
SD: 97,02 persen, SMP: 78,47 persen
SMA: 63,05 persen. Artinya, terdapat selisih sekitar 33,97 poin persentase antara APM SD dan SMA.
Bagi Ivan, angka tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan rumah Jambi tidak hanya berbicara tentang memperbanyak anak yang masuk perguruan tinggi. Yang lebih mendasar adalah memastikan anak-anak tidak berhenti di tengah jalan sebelum menyelesaikan pendidikan menengah.
“Kita tentu ingin semakin banyak anak Jambi kuliah. Tetapi sebelum itu, jangan sampai masih banyak anak kita yang tidak berhasil melewati SMA atau SMK. Kebijakannya harus berurutan: cegah putus sekolah, tuntaskan pendidikan menengah, kemudian perluas kesempatan kuliah dan vokasi,” ujarnya.
Tebo Jadi Perhatian, Ketimpangan Antar wilayah Terlihat
Data dalam benchmark juga menunjukkan adanya perbedaan APM SMA yang cukup lebar antar kabupaten/kota. Kerinci tercatat sebesar 74,67 persen, disusul Kota Sungai Penuh 73,10 persen dan Batanghari 70,79 persen. Sementara itu, sejumlah daerah berada di bawah angka provinsi, yakni Muaro Jambi 59,53 persen, Sarolangun 58,46 persen, Bungo 58,19 persen, dan Tebo 50,35 persen. Dengan angka 50,35 persen, Tebo ditempatkan sebagai wilayah yang membutuhkan perhatian khusus dalam desain intervensi pendidikan jenjang SMA. Ivan menilai perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak bisa sepenuhnya menggunakan pendekatan seragam.
“Setiap daerah memiliki titik masalah yang berbeda. Tebo tidak bisa diperlakukan sama dengan Bungo, begitu pula wilayah perkotaan dengan wilayah yang memiliki tantangan akses. Anggaran pendidikan harus mengikuti peta masalah, bukan dibagi dengan pola yang seragam,” tegasnya.
Namun, Ivan mengingatkan bahwa APM hanya menggambarkan tingkat partisipasi, sehingga belum cukup untuk menjelaskan penyebab rendahnya angka tersebut. Karena itu, ia mendorong pemerintah melengkapi data dengan informasi mengenai Anak Tidak Sekolah (ATS), anak berisiko putus sekolah, kondisi ekonomi keluarga, jarak dan akses menuju sekolah, transportasi, daya tampung SMA/SMK serta faktor sosial lainnya.
Delapan Pilar Jambi Cerdas 13+
Untuk menjadikan gagasan tersebut sebagai sebuah ekosistem, Ivan menawarkan delapan pilar Jambi Cerdas 13+, yakni: Prasekolah untuk semua sebagai fondasi awal pendidikan. Tidak ada anak putus sekolah, dengan intervensi tepat sasaran. SMA/SMK terjangkau, melalui dukungan biaya, transportasi dan daya tampung. Kuliah untuk kelompok prioritas, melalui beasiswa dan sinergi KIP Kuliah. Vokasi dan kerja, melalui sertifikasi, magang dan keterhubungan dengan industri.
Guru berkualitas, dengan pelatihan berbasis kebutuhan. Sekolah layak dan digital, melalui revitalisasi, internet dan perangkat pembelajaran. Data pendidikan terintegrasi, mulai dari PAUD, APM, APS, ATS, anak berisiko putus sekolah hingga data kemiskinan.
“Orientasinya bukan sekadar semua harus menjadi sarjana. Yang kita inginkan adalah setiap anak Jambi memperoleh kesempatan mengembangkan potensinya. Ada yang masuk universitas, politeknik, vokasi, memperoleh sertifikasi, berwirausaha ataupun langsung masuk dunia kerja dengan kompetensi yang baik,” jelasnya.
Belajar dari Sulteng, Bukan Menyalin Angka
Ivan menekankan, benchmark terhadap Sulawesi Tengah tidak boleh dimaknai sebagai keharusan Jambi mengalokasikan anggaran dengan nominal yang sama. Program BERANI Cerdas sendiri pada 2026 diperluas cakupannya, termasuk dukungan untuk pendidikan menengah, bantuan pendidikan dan beasiswa pada jenjang pendidikan tinggi. Pemerintah Sulteng juga menyediakan mekanisme bantuan untuk jenjang D3, D4 dan S1 pada tahun ajaran 2026/2027. Menurut Ivan, Pemprov Jambi perlu terlebih dahulu menghitung kebutuhan riil atau fiscal costing untuk program pendidikan 2027–2029. Perhitungan itu, katanya, harus mencakup jumlah anak sasaran, biaya per peserta didik, kebutuhan keluarga rentan, daya tampung SMA/SMK, sarana-prasarana, transportasi, guru, beasiswa pendidikan tinggi hingga peluang pembiayaan bersama melalui APBN, pemerintah kabupaten/kota dan mitra lainnya.
“Jangan mulai dari pertanyaan berapa ratus miliar yang mau kita anggarkan. Mulailah dari pertanyaan: berapa anak yang harus kita selamatkan dari putus sekolah, di mana mereka berada, apa masalahnya, berapa biaya intervensinya dan apa hasil yang akan kita capai,” kata Ivan.
Ivan juga mendorong agar kebijakan pendidikan ke depan tidak hanya dinilai dari besarnya anggaran atau tingkat serapan. Indikator keberhasilan, menurut dia, dapat diarahkan pada peningkatan APM dan APS, penurunan jumlah Anak Tidak Sekolah, peningkatan transisi SMP ke SMA/SMK, pengurangan kesenjangan antardaerah, serta meningkatnya akses pendidikan tinggi dan vokasi bagi kelompok prioritas. Dengan demikian, anggaran pendidikan dapat diawasi berdasarkan dampak yang dihasilkan.
Pendidikan sebagai Jalan Mobilitas Sosial.
Bagi Ivan, benchmark Sulawesi Tengah pada akhirnya bukan tentang membuat program baru sekadar untuk menambah nomenklatur. Pendidikan harus ditempatkan sebagai investasi strategis daerah dan instrumen mobilitas sosial.
“Saya ingin kita membangun satu mata rantai yang jelas: anak masuk prasekolah, menyelesaikan SD dan SMP, tidak putus ketika menuju SMA/SMK, kemudian bagi yang memiliki potensi kita buka jalan menuju kuliah atau vokasi. Setelah itu mereka harus mempunyai kompetensi untuk masuk dunia kerja atau membangun usaha,” ujarnya.
Ia menegaskan, tujuan akhirnya adalah membangun sumber daya manusia Jambi yang lebih berkualitas, produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Benchmark Sulawesi Tengah memberi kita pelajaran bahwa pendidikan dapat ditempatkan sebagai investasi strategis daerah. Jambi harus membangun modelnya sendiri. Prinsipnya sederhana: jangan ada anak Jambi berhenti sekolah hanya karena keluarganya tidak mampu, dan jangan ada anak berprestasi kehilangan masa depan hanya karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan,” pungkas Ivan. (OYI)
Discussion about this post