Jambiday.com, JAMBI- Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, meminta pemerintah daerah tidak terlena dengan angka inflasi yang relatif terkendali. Stabilitas harga pangan harus diikuti dengan kepastian pasokan, distribusi yang lancar, serta kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Hal itu disampaikan Ivan menanggapi paparan Berita Resmi Statistik (BRS) Provinsi Jambi 1 Oktober 2026 yang menggambarkan perkembangan inflasi, Nilai Tukar Petani (NTP), kondisi ekonomi perdesaan hingga sektor pariwisata.
Data tersebut menunjukkan, inflasi Jambi pada September 2026 tercatat 0,19 persen secara bulanan, 2,32 persen sepanjang tahun kalender, dan 2,97 persen secara tahunan.
Meski secara umum masih terkendali, tekanan justru terlihat pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami kenaikan 0,85 persen secara bulanan dan memberikan andil 0,27 poin terhadap inflasi umum. Komoditas pangan menjadi perhatian utama. Cabai merah memberikan andil 0,30 poin, disusul beras 0,06 poin dan ayam ras 0,05 poin.
“Angka inflasi bulanan memang relatif terkendali, tetapi kenaikan harga pangan tetap harus direspons. Pemerintah harus memastikan pasokan dan distribusi berjalan baik, terutama untuk cabai, beras dan ayam ras,” kata Ivan, Selasa (6/10/269.
Tekanan Harga Tidak Merata Antar wilayah
Ivan meminta pengendalian inflasi tidak dilakukan dengan pendekatan yang seragam untuk seluruh daerah.
Berdasarkan data September 2026, Kabupaten Kerinci mencatat inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,70 persen, kemudian Muara Bungo 0,43 persen. Sementara inflasi Kota Jambi tercatat hanya 0,01 persen. Untuk inflasi tahunan, Muara Bungo menjadi daerah dengan angka tertinggi, yakni 3,98 persen.
Perbedaan tersebut, menurut Ivan, menunjukkan bahwa intervensi pemerintah perlu disesuaikan dengan karakteristik dan sumber tekanan harga di masing-masing kabupaten/kota.
“TPID bersama perangkat daerah harus melihat persoalannya sampai ke daerah. Apa penyebab harga naik, bagaimana stoknya, bagaimana distribusinya dan apakah pasokannya cukup. Jangan sampai kebijakan yang diterapkan sama, sementara persoalan setiap daerah berbeda,” ujarnya.
Ia mendorong penguatan pemantauan stok, harga dan distribusi sekaligus memperkuat pasokan antardaerah dari sentra produksi menuju wilayah yang mengalami tekanan harga. NTP Naik, Tetapi Tidak Semua Petani Merasakan Perbaikan Persoalan lain yang menjadi perhatian Ivan adalah kesejahteraan petani dan nelayan. Secara agregat, NTP Jambi pada September 2026 mencapai 196,13 atau meningkat 1,29 persen, sementara NTUP berada di angka 200,04 atau naik 1,44 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Namun, Ivan mengingatkan agar kenaikan angka agregat tersebut tidak langsung dimaknai sebagai perbaikan seluruh kelompok petani dan nelayan.
Sebab, data menunjukkan kondisi antar subsektor masih berbeda. NTP hortikultura meningkat 5,14 persen, sedangkan perkebunan rakyat naik 1,26 persen. Di sisi lain, tanaman pangan justru turun 0,25 persen, perikanan turun 0,73 persen, dan nelayan turun 1,27 persen.
“Perbaikan angka gabungan harus terlihat dalam kondisi nyata petani dan nelayan. Kita perlu melihat siapa yang sudah merasakan manfaat dan subsektor mana yang masih membutuhkan dukungan,” tegas Ivan.
Biaya Hidup Perdesaan Ikut Naik
Kondisi masyarakat perdesaan juga perlu menjadi perhatian. Data BRS mencatat indeks konsumsi rumah tangga perdesaan meningkat 0,77 persen, sementara kelompok makanan mengalami kenaikan 1,15 persen.
Artinya, kenaikan NTP tidak boleh dibaca hanya dari sisi penerimaan petani, tetapi juga harus dibandingkan dengan perkembangan biaya yang harus mereka keluarkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena itu, Ivan mendorong agar program pemerintah diarahkan lebih spesifik berdasarkan kondisi masing-masing subsektor.
Untuk tanaman pangan, dukungan dapat diarahkan pada sarana produksi dan akses pasar. Sementara bagi nelayan, pemerintah perlu memperhatikan biaya BBM, ketersediaan es, fasilitas penyimpanan dingin, hingga pemasaran hasil tangkapan.
“Program pemerintah harus benar-benar diukur berdasarkan kelompok penerima dan subsektornya. Jangan sampai anggaran besar, tetapi kelompok yang paling membutuhkan justru belum merasakan dampaknya,” katanya.
Pariwisata Tumbuh, Tantangannya Memperpanjang Lama Tinggal
Ivan juga menyoroti perkembangan sektor pariwisata Jambi yang menunjukkan sejumlah indikator positif.
Pada Agustus 2026, tercatat 59.755 tamu hotel, meningkat 16,03 persen dibandingkan Agustus 2025.
Sementara Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel mencapai 53,43 persen, meningkat 0,84 poin dibandingkan Juli 2026 dan 1,65 poin dibandingkan Agustus 2025. Namun, masih terdapat pekerjaan rumah. Rata-rata lama menginap wisatawan baru mencapai 1,58 hari. Menurut Ivan, peningkatan jumlah kunjungan harus diterjemahkan menjadi perputaran ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
“Keberhasilan pariwisata jangan hanya diukur dari jumlah kunjungan. Lama tinggal, belanja wisatawan dan manfaat bagi pelaku usaha lokal juga harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Ia mendorong agar agenda pariwisata dikaitkan dengan destinasi, kuliner, transportasi dan UMKM, sehingga wisatawan tidak hanya datang, tetapi juga membelanjakan uangnya di daerah.
Pengembangan paket wisata lintas kabupaten/kota juga dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan.
Tiga Agenda Jadi Perhatian DPRD
Dari berbagai indikator tersebut, Ivan menyebut sedikitnya ada tiga agenda yang perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan Jambi, yakni stabilitas harga pangan, perlindungan petani dan nelayan rentan, serta pariwisata yang memberikan dampak nyata terhadap UMKM.
“Angka statistik harus diterjemahkan menjadi kebijakan. Kalau harga pangan naik, kita tahu komoditas dan wilayah mana yang harus diintervensi. Kalau NTP naik, kita harus memastikan kelompok penerimanya benar-benar merasakan manfaat. Begitu juga pariwisata, jangan berhenti pada jumlah wisatawan,” jelasnya.
Ivan menegaskan DPRD akan mendorong agar evaluasi terhadap program pengendalian inflasi, pertanian, perikanan dan pariwisata dilakukan menggunakan indikator yang terukur. Dengan demikian, kebijakan dan anggaran daerah tidak hanya mengejar capaian angka makro, tetapi mampu menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat sehari-hari: harga pangan yang terjangkau, pendapatan petani dan nelayan yang lebih baik, serta aktivitas pariwisata yang benar-benar menghidupkan ekonomi lokal. (OYI)
Discussion about this post