Jambiday.com, JAKARTA – Upaya memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Jambi terus dilakukan DPRD Provinsi Jambi. Salah satunya melalui kunjungan kerja dan studi banding Komisi II DPRD Provinsi Jambi ke PT Food Station Tjipinang Jaya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengelola Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Kamis (30/07/26).
Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari sistem pengelolaan ketahanan pangan, tata niaga beras, hingga strategi pengendalian inflasi yang selama ini diterapkan Food Station sebagai salah satu BUMD pangan terbesar di Indonesia.
Rombongan Komisi II diterima langsung jajaran manajemen Food Station yang memaparkan berbagai inovasi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Ibu Kota. Dalam pemaparannya dijelaskan, Pasar Induk Beras Cipinang menjadi tulang punggung distribusi beras DKI Jakarta dengan kontribusi sekitar 55 persen terhadap kebutuhan beras ibu kota.
Kawasan seluas 14,4 hektare tersebut memiliki kapasitas penyimpanan hingga 100 ribu ton, didukung ratusan gudang, toko, serta lebih dari 300 pedagang aktif yang setiap harinya menggerakkan ribuan aktivitas distribusi pangan. Selain menjaga ketersediaan stok, Food Station juga menjalankan strategi pengendalian inflasi melalui konsep 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Berbagai program pangan murah, operasi pasar, bantuan pangan hingga kemitraan dengan petani menjadi instrumen utama menjaga stabilitas harga.
Hal yang turut menjadi perhatian Komisi II adalah penerapan Early Warning System (EWS) yang mampu memantau stok dan harga beras secara real time. Sistem tersebut akan memberikan peringatan apabila stok turun di bawah batas aman atau terjadi lonjakan harga, sehingga pemerintah dapat segera melakukan intervensi melalui operasi pasar.
Food Station juga membangun kemitraan yang kuat dengan sektor hulu. Saat ini perusahaan menggandeng 145 gabungan kelompok tani (Gapoktan) dengan lebih dari 16 ribu petani, serta mengelola delapan pabrik pengolahan beras di berbagai daerah sebagai bagian dari rantai pasok nasional.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menilai banyak hal yang dapat dipelajari dari sistem yang diterapkan Food Station, terutama dalam membangun tata kelola pangan yang terintegrasi dari tingkat petani hingga konsumen. Menurut Ivan, Provinsi Jambi memiliki potensi pertanian yang besar, namun perlu didukung sistem distribusi, penyimpanan, serta pengendalian harga yang lebih modern agar hasil pertanian mampu memberikan nilai tambah bagi petani sekaligus menjaga stabilitas harga di masyarakat.
“Kami melihat Food Station tidak hanya mengelola perdagangan beras, tetapi membangun sebuah ekosistem pangan yang terintegrasi. Mulai dari kemitraan dengan petani, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pengendalian harga dilakukan secara sistematis. Konsep seperti ini layak menjadi referensi untuk dikembangkan di Provinsi Jambi,” kata Ivan.
Ia menambahkan, ketahanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan tingginya produksi pertanian. Yang tidak kalah penting adalah memastikan hasil panen terserap dengan baik, distribusi berjalan lancar, stok tetap aman, dan harga tetap stabil sehingga menguntungkan petani maupun masyarakat.
Ivan juga menilai sistem Early Warning System yang diterapkan Food Station menjadi salah satu inovasi yang patut diadopsi. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengambil langkah cepat ketika stok mulai menipis atau harga mengalami gejolak.
“Ke depan kita berharap Jambi memiliki sistem informasi pangan yang terintegrasi sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan berbasis data. Dengan demikian, potensi kelangkaan maupun lonjakan harga dapat diantisipasi lebih dini,” ujarnya.
Selain itu, Ivan menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah, BUMD, Bulog, pelaku usaha, hingga kelompok tani dalam membangun ketahanan pangan daerah.
“Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah harus hadir membangun ekosistem yang kuat, BUMD harus menjadi motor penggerak, dan petani harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya. Dengan sinergi yang baik, saya optimistis Jambi mampu memperkuat kemandirian pangan sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali,” tegasnya.
Ia berharap hasil studi banding tersebut tidak berhenti sebagai kunjungan kerja semata, tetapi menjadi bahan penyusunan kebijakan yang mampu memperkuat ketahanan pangan Provinsi Jambi, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menghadirkan sistem distribusi pangan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. (OYI)
Discussion about this post