Jambiday.com, JAMBI- Rumah Aspirasi Partai Golkar Provinsi Jambi kembali menegaskan perannya sebagai corong suara rakyat. Di sela rapat perdana Dewan Pertimbangan Golkar Provinsi Jambi yang digelar Kamis (29/01/2026) di Rumah Makan Pagi Sore, sejumlah perwakilan warga terdampak penetapan Zona Merah Pertamina menyampaikan langsung keluh kesah dan tuntutan mereka kepada jajaran pimpinan Golkar Jambi.
Suasana rapat yang semula formal berubah penuh semangat ketika isu Zona Merah mencuat. Teriakan “Zona Merah di Jambi akan dikuningkan!” menggema dari kader Golkar sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan hak-hak warga.
Juru Bicara Golkar Jambi, Jefri B. Pardede, menegaskan bahwa kehadiran warga dan diterimanya aspirasi tersebut merupakan bukti nyata komitmen Golkar untuk tidak berjarak dengan persoalan rakyat. Menurutnya, Golkar tidak ingin berhenti pada wacana, tetapi bergerak dengan langkah konkret.
Sikap tegas juga disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, H. Cek Endra. Dalam sambutannya, ia meminta perwakilan warga terdampak agar segera menyiapkan seluruh data, dokumen administrasi, serta bukti faktual yang berkaitan dengan status tanah dan penetapan Zona Merah.
Golkar Jambi, kata Cek Endra, bahkan tengah menyiapkan langkah strategis dengan menunjuk 20 pengacara ternama dari kader Partai Golkar untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat.
“Ini bukan sekadar simpati, ini keberpihakan,” tegas Cek Endra, sembari menegaskan bahwa Partai Golkar hadir untuk membela hak hukum, administrasi, dan ekonomi warga yang terdampak kebijakan sepihak.
Langkah Golkar ini tak terlepas dari dinamika yang lebih luas. Sebelumnya, ratusan warga dari tujuh kelurahan di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kota Jambi. Mereka menuntut pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna menyelesaikan polemik status tanah yang dinilai telah menghambat kehidupan dan masa depan warga.
Tuntutan tersebut akhirnya direspons DPRD Kota Jambi dengan membentuk Pansus. Menariknya, Pansus ini diketuai oleh Muhili Amin, anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Jambi—sebuah sinyal politik bahwa Golkar tidak hanya bersuara di luar parlemen, tetapi juga mengawal perjuangan warga dari dalam lembaga legislatif.
Dengan kombinasi tekanan politik, pendampingan hukum, dan pengawalan parlemen, Golkar Jambi tampaknya siap mengubah peta konflik Zona Merah. Dari sekadar keluhan warga, isu ini kini naik kelas menjadi agenda politik serius. Dan Golkar, dengan lantang, telah menyatakan posisinya: berdiri di barisan rakyat.(RED)
Discussion about this post