Jambiday.com, JAMBI — Kemacetan panjang di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Palembang–Betung, khususnya di kawasan KM 17 Banyuasin, Sumatera Selatan, tidak lagi dapat dilihat hanya sebagai persoalan lalu lintas. Gangguan pada koridor strategis tersebut memiliki dampak ekonomi lintas wilayah, termasuk terhadap Provinsi Jambi.
Berdasarkan analisis yang ditampilkan dalam matriks kajian, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Selatan memperkirakan kerugian ekonomi akibat kemacetan mencapai sekitar Rp2,4 miliar per hari.
Angka tersebut menunjukkan bahwa kemacetan bukan sekadar persoalan kendaraan yang mengular dan waktu perjalanan yang bertambah. Di balik antrean panjang terdapat produktivitas kendaraan yang hilang, konsumsi bahan bakar yang meningkat, biaya pengemudi dan pemeliharaan yang bertambah, hingga distribusi barang yang menjadi tidak pasti.
Dalam analisis tersebut, sekitar 800 truk menjadi basis ilustrasi perhitungan kerugian. Dengan asumsi kerugian Rp2,4 miliar per hari berlangsung terus, secara matematis nilainya mencapai Rp16,8 miliar dalam tujuh hari, Rp72 miliar dalam 30 hari, Rp240 miliar dalam 100 hari dan Rp876 miliar dalam satu tahun.
Namun angka tersebut merupakan ilustrasi matematis, bukan proyeksi bahwa kemacetan akan berlangsung selama satu tahun.
Dampaknya Tidak Berhenti di Banyuasin
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menilai persoalan kemacetan di koridor Palembang–Betung harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas.
Menurutnya, konektivitas antardaerah merupakan bagian penting dari sistem ekonomi regional. Ketika satu titik strategis mengalami bottleneck, dampaknya dapat merambat ke daerah lain yang memiliki hubungan perdagangan dan distribusi.
“Kemacetan di Palembang–Betung bukan hanya persoalan Sumatera Selatan. Koridor ini memiliki keterkaitan langsung dengan Jambi karena menjadi salah satu jalur penting distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Karena itu, penanganannya harus dilihat sebagai kepentingan ekonomi regional,” ujar Ivan, Selasa (11/8/26).
Menurut Ivan, sejumlah komoditas yang menjadi penggerak ekonomi Jambi, seperti sawit, karet, pangan, bahan baku industri hingga kopi, membutuhkan sistem transportasi yang efisien dan memiliki kepastian waktu. Ketika perjalanan kendaraan logistik tertahan berjam-jam, maka biaya operasi kendaraan meningkat. Pada saat yang sama, waktu produktif kendaraan dan pengemudi hilang, sementara barang lebih lama sampai ke pasar. Rantai dampaknya cukup jelas: Kemacetan → waktu tempuh meningkat → biaya operasi kendaraan naik → biaya logistik naik → daya saing komoditas menurun → produktivitas tertekan. Karena itu, Ivan memandang batas administrasi provinsi tidak boleh menjadi batas dalam melihat persoalan konektivitas.
“Ekonomi tidak mengenal batas administrasi. Ketika distribusi dari Jambi menuju Sumatera Selatan dan sebaliknya terganggu, pelaku usaha, transporter, produsen, bahkan masyarakat sebagai konsumen dapat ikut merasakan dampaknya,” ujarnya.
Tol Betung–Jambi Bukan Sekadar Proyek Jalan
Dalam konteks tersebut, pembangunan Tol Betung–Tempino–Jambi semakin memiliki arti strategis. Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada 16 Juli 2026 meninjau progres pembangunan Tol Betung–Jambi dan menekankan pentingnya penyelesaian proyek tersebut untuk memperkuat konektivitas antardaerah serta mendukung kelancaran distribusi logistik. Pemerintah juga menargetkan keseluruhan proyek Tol Betung–Jambi sepanjang sekitar 170 kilometer selesai pada 2027. Sementara itu, Tol Betung–Jambi Seksi 1B sepanjang 31,58 kilometer dilaporkan telah mencapai progres konstruksi sekitar 31 persen hingga akhir Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada 2027. Ruas tersebut diproyeksikan dapat memangkas waktu perjalanan Betung–Jambi menjadi sekitar 30 menit setelah beroperasi. Bagi Ivan, percepatan pembangunan konektivitas tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi meningkatkan produktivitas ekonomi Jambi.
“Tol jangan hanya dipandang sebagai proyek konstruksi. Yang lebih penting adalah manfaat ekonominya. Berapa banyak waktu perjalanan yang bisa dipangkas, berapa biaya logistik yang bisa ditekan, berapa besar efisiensi kendaraan yang bisa diperoleh dan seberapa besar akses pasar masyarakat serta dunia usaha bisa diperluas,” katanya.
Pandangan tersebut sejalan dengan hasil analisis yang menekankan perubahan paradigma pembangunan dari sekadar mengejar output pembangunan menuju outcome ekonomi.Selama ini keberhasilan infrastruktur kerap diukur melalui panjang jalan yang dibangun, persentase jalan mantap, nilai anggaran, progres fisik dan jumlah proyek.
Ke depan, indikator tersebut dinilai perlu dilengkapi dengan ukuran yang lebih konkret, seperti penurunan waktu tempuh, Travel Time Reliability, penghematan Vehicle Operating Cost (VOC), penurunan biaya logistik, penurunan rasio volume terhadap kapasitas jalan, peningkatan akses pasar serta nilai economic loss avoided.
Dari Rp2,4 Miliar Kerugian Menuju Efisiensi Ekonomi
Menurut Ivan dengan cara pandang yang konstruktif. Jika kemacetan dapat dikurangi, maka waktu tempuh turun. Ketika waktu tempuh turun, biaya operasional kendaraan ikut turun. Selanjutnya biaya logistik dapat ditekan, aksesibilitas meningkat, produktivitas bertambah, investasi menjadi lebih menarik dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat ikut meningkat.
“Karena itu, pembangunan infrastruktur seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan Berapa kilometer jalan yang sudah dibangun?” Tetapi berkembang menjadi Berapa besar biaya ekonomi masyarakat yang berhasil diturunkan?,” jelas politisi Golkar ini.
Ivan menilai pendekatan tersebut penting diterapkan dalam pembangunan infrastruktur Jambi, termasuk dalam memperjuangkan konektivitas Sumatera Selatan–Jambi.
“Kita harus mulai mengukur infrastruktur dari manfaatnya. Kalau sebuah jalan mampu memangkas waktu tempuh, menurunkan biaya angkutan dan membuat produk Jambi lebih cepat sampai ke pasar, maka di situlah nilai strategis pembangunan jalan tersebut,” ujarnya.
Tiga Tahap Penanganan
Sembari menunggu konektivitas tol selesai, penanganan kemacetan Palembang–Betung tetap membutuhkan langkah konkret. Dalam jangka pendek, manajemen lalu lintas perlu diperkuat melalui pengaturan kendaraan berat, rekayasa lalu lintas, petugas dan kendaraan derek siaga, pengaturan pekerjaan konstruksi, serta penyampaian informasi kondisi jalan secara real-time.
Dalam jangka menengah, titik-titik bottleneck perlu dipercepat penanganannya agar kapasitas efektif koridor meningkat. Sedangkan dalam jangka panjang, konektivitas Palembang–Betung–Tempino–Jambi harus dipandang sebagai satu sistem transportasi regional yang terintegrasi dengan jalan nasional, jalan provinsi, sentra produksi, kawasan industri, pusat distribusi dan pelabuhan.
Pemerintah pusat bersama Sumatera Selatan dan Jambi juga dapat membangun agenda bersama Koridor Ekonomi Palembang–Betung–Jambi, dengan indikator kinerja yang terukur, seperti waktu tempuh, biaya angkut per ton, kecepatan rata-rata kendaraan logistik, reliabilitas perjalanan dan kerugian ekonomi yang berhasil dihindari.
Infrastruktur Harus Menghasilkan Pertumbuhan
Bagi Jambi, kelancaran koridor Palembang–Betung bukan hanya soal perjalanan menuju Palembang. Koridor ini merupakan bagian dari rantai pasok yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar yang lebih luas. Karena itu, kemacetan senilai Rp2,4 miliar per hari harus menjadi alarm sekaligus momentum untuk memperbaiki sistem konektivitas Sumatera. Apalagi, peninjauan langsung Wapres pada Juli 2026 menunjukkan bahwa pemerintah pusat menempatkan Tol Betung–Jambi sebagai bagian penting dari penguatan konektivitas dan distribusi logistik regional. Ivan menegaskan, percepatan konektivitas tersebut harus dibarengi dengan perencanaan yang berorientasi pada manfaat ekonomi.
“Yang kita harapkan bukan sekadar jalan selesai, tetapi ekonomi bergerak lebih cepat. Barang lebih cepat sampai, biaya angkutan turun, produk Jambi semakin kompetitif, investasi tumbuh dan masyarakat mendapatkan manfaatnya,” kata Ivan.
Dengan demikian, rantai manfaat pembangunan yang hendak dicapai bukan sekadar: Jalan bertambah → kapasitas meningkat. Tetapi:
Kapasitas jalan naik → kemacetan turun → waktu tempuh turun → VOC turun → biaya logistik turun → aksesibilitas meningkat → produktivitas naik → investasi dan pertumbuhan ekonomi meningkat → kesejahteraan masyarakat meningkat.
“Pada akhirnya, kemacetan Palembang–Betung memberikan satu pesan penting bagi pembangunan Jambi dan Sumatera: infrastruktur bukan sekadar beton, aspal dan kilometer jalan. Infrastruktur adalah alat untuk menciptakan efisiensi, menurunkan biaya ekonomi dan membuka jalan bagi pertumbuhan,” pungkas Anggota DPRD Provinsi Dapil Muaro Jambi – Batang Hari tersebut. (OYI)
Discussion about this post