Jambiday.com, JAMBI – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, meminta Pemerintah Kota Jambi dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI membuka secara transparan perencanaan teknis dan hasil simulasi hidrologi Kolam Retensi Telago Kajang Lako. Ia menegaskan, target pengurangan banjir hingga 60 persen tidak boleh hanya menjadi angka dalam pemberitaan, tetapi harus dapat dibuktikan melalui perhitungan teknis dan kondisi nyata di lapangan.
Ivan yang memiliki pengalaman sebagai mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi pada 2011-2014, era Gubernur Hasan Basri Agus (HBA), menilai pembangunan kolam retensi harus dilihat sebagai satu kesatuan sistem pengendalian banjir. Mulai dari normalisasi sungai, kapasitas tampungan, pengaturan muka air, hingga pengoperasian pintu air harus direncanakan secara terintegrasi.
Menurutnya, pembangunan kolam retensi di kawasan Griya Lingga Permai, Paal V, Kota Baru, dengan luas sekitar 8,9 hektare dan kedalaman total sekitar 4 meter, merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Asam.
Namun, kapasitas kolam tidak bisa hanya dinilai dari luas dan kedalaman fisiknya. Faktor paling menentukan adalah berapa besar volume air yang benar-benar tersedia ketika banjir datang.
Simulasi Menunjukkan Perbedaan Kapasitas Tampung
Dalam dokumen analisis simulasi yang disampaikan, terdapat lima skenario perbandingan pengendalian banjir Kolam Retensi Telago Kajang Lako. Skenario A, kondisi eksisting tanpa normalisasi sungai, menunjukkan kapasitas sungai hanya 70 m³ per detik dengan ruang tampung kolam 1 meter. Kelebihan air yang tertampung hanya 14 persen, sementara sekitar 564.000 m³ air masih meluap. Debit puncak ke hilir mencapai 115 m³ per detik.
Skenario B, normalisasi sungai ditambah pengembangan danau wisata dengan muka air tinggi, meningkatkan kapasitas sungai menjadi 110 m³ per detik. Namun, ruang tampung hanya 0,5 meter. Kelebihan air tertampung sebesar 35 persen dan masih menyisakan limpasan sekitar 83.000 m³, dengan debit puncak ke hilir 123 m³ per detik.
Sementara itu, skenario C, yakni normalisasi sungai dengan muka air kolam diturunkan sehingga tersedia ruang tampung 1,5 meter, menunjukkan kelebihan air tertampung mencapai 100 persen dan tidak menyisakan limpasan dalam simulasi.
Hasil serupa terlihat pada skenario D, yaitu normalisasi sungai dengan kolam dikosongkan secara maksimal. Dengan ruang tampung 3 meter, kelebihan air tertampung mencapai 100 persen dan sisa limpasan tercatat nol.
Adapun skenario E, menggunakan debit JERKIN dengan muka air kolam diturunkan, menghasilkan kemampuan tampung 48 persen, menyisakan limpasan 145.000 m³ dan debit puncak ke hilir mencapai 125 m³ per detik.
Data tersebut memperlihatkan bahwa normalisasi sungai dan pengaturan muka air kolam memiliki pengaruh besar terhadap kapasitas pengendalian limpasan.
Debit Banjir 141,7 M³/detik, Kolam Harus Memiliki Ruang Kosong
Dalam analisis lanjutan, debit puncak banjir rencana Q25 menggunakan angka 141,7 m³ per detik. Dokumen juga mencantumkan pembanding debit JERKIN sebesar 159,71 m³ per detik dan kajian UNBARI sebesar 204,85 m³ per detik.
Dengan asumsi kapasitas Sungai Asam setelah normalisasi mencapai 110 m³ per detik, terdapat selisih debit yang harus dikelola melalui tampungan dan pengaturan aliran.
Analisis tersebut memperkirakan volume banjir Q25 mencapai sekitar 2,55 juta meter kubik. Sementara volume kotor kolam diperkirakan 356.000 m³ atau sekitar 14 persen dari volume banjir tersebut. Namun, apabila ruang tampung efektif hanya 1,5 meter, volume yang benar-benar tersedia untuk menahan limpasan diperkirakan sekitar 133.500 m³ atau hanya sekitar 5 persen dari volume banjir.
Artinya, kolam retensi bukan dirancang untuk menampung seluruh volume banjir, melainkan membantu memangkas debit puncak melalui kombinasi tampungan sementara dan pengaturan waktu pelepasan air.
Dalam skenario operasional terbaik pada simulasi, debit puncak dapat ditekan dari 141,7 m³ per detik menjadi 110 m³ per detik. Angka ini setara penurunan debit puncak sekitar 22 persen, bukan otomatis berarti pengurangan luas genangan sebesar 60 persen.
Jangan Sampai Fungsi Wisata Mengalahkan Pengendalian Banjir
Ivan menegaskan, fungsi utama kolam retensi harus tetap menjadi prioritas. Penataan danau wisata, jogging track, serta ruang publik boleh dikembangkan, tetapi tidak boleh mengurangi kapasitas tampungan yang dibutuhkan ketika musim hujan.
“Kolam retensi ini kita dukung. Tetapi angka 60 persen harus dijelaskan secara ilmiah dan terbuka. Apakah yang dikurangi itu luas genangan, kedalaman air, durasi banjir, atau jumlah titik banjir? Semua harus memiliki indikator dan dasar perhitungan yang jelas,” tegas Ivan.
Ia juga mengingatkan agar muka air normal kolam tidak dipertahankan terlalu tinggi hanya demi kepentingan estetika dan wisata.
“Jangan sampai danau terlalu penuh demi wisata. Ketika banjir datang, justru ruang kosong di dalam kolam itulah yang dibutuhkan untuk menampung limpasan air. Fungsi pengendalian banjir harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Menurut Ivan, pintu air juga harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, termasuk ambang pembukaan pintu, pengosongan awal sebelum hujan lebat, serta kesiapan petugas selama 24 jam ketika menghadapi potensi banjir.
Normalisasi Sungai Asam 12 Kilometer Jadi Kunci
Selain kolam retensi, Ivan menyoroti pentingnya penyelesaian normalisasi Sungai Asam sepanjang sekitar 12 kilometer. Tanpa peningkatan kapasitas aliran sungai, kemampuan kolam retensi dalam mengendalikan banjir akan tetap terbatas. Ia meminta BWS Sumatera VI dan Pemkot Jambi mengkaji pula pengaruh pasang Sungai Batanghari terhadap pembuangan air Sungai Asam, termasuk kemungkinan hambatan aliran di bagian hilir.
Dalam simulasi yang disampaikan, apabila kapasitas aliran hilir turun menjadi 90 m³ per detik akibat hambatan aliran, kemampuan pengurangan volume limpasan juga ikut melemah. Karena itu, pengendalian banjir tidak boleh hanya berfokus pada satu bangunan, melainkan harus mencakup seluruh sistem aliran dari hulu hingga hilir.
Ivan juga mendorong pemasangan alat pencatat tinggi muka air dan pendokumentasian genangan di kawasan Widuri serta Kenali Asam Bawah. Data lapangan tersebut diperlukan untuk mengukur hasil pembangunan secara objektif.
“Buka data dan model perhitungannya. Kita ingin masyarakat mengetahui bagaimana sistem ini bekerja. Angka yang bisa diuji publik jauh lebih kuat daripada sekadar angka yang hanya disampaikan,” katanya.
Enam Rekomendasi Untuk Pemkot Dan BWS Sumatera VI
Ivan mendorong enam langkah yang perlu menjadi perhatian pemerintah:
- Membuka dasar perhitungan melalui model hidrologi-hidraulika, termasuk model HEC-RAS, debit rencana, dan definisi indikator pengurangan banjir 60 persen.
- Menetapkan SOP pintu air, ambang pembukaan, pengosongan kolam sebelum hujan lebat, serta kesiapan petugas selama 24 jam.
- Memprioritaskan fungsi pengendalian banjir dibandingkan fungsi wisata, dengan menjaga ruang tampung efektif sekitar 1,5 meter sesuai asumsi simulasi.
- Menuntaskan normalisasi Sungai Asam sepanjang 12 kilometer dan mengkaji pengaruh pasang Sungai Batanghari.
- Menjamin anggaran operasional dan pemeliharaan, termasuk pengerukan sedimentasi, perawatan pintu air, serta pembersihan sampah.
- Melakukan pengukuran langsung di lapangan melalui pencatat muka air dan dokumentasi genangan saat banjir terjadi.
Ivan berharap BWS Sumatera VI dan Pemkot Jambi segera mempublikasikan ringkasan DED, layout final, serta hasil simulasi teknis agar DPRD dan masyarakat dapat mengetahui kapasitas sesungguhnya Kolam Retensi Telago Kajang Lako.
“Kolam retensi adalah langkah yang benar, tetapi bukan tombol ajaib. Keberhasilannya ditentukan oleh normalisasi sungai, disiplin pengoperasian pintu air, dan kesiapan mengosongkan ruang tampung sebelum hujan besar datang,” pungkasnya.
Ia menegaskan, keberhasilan proyek tersebut pada akhirnya harus diukur dari dampaknya terhadap masyarakat, yakni berkurangnya risiko genangan dan banjir di kawasan yang selama ini terdampak aliran Sungai Asam. (OYI)
Discussion about this post