Jambiday.com, JAMBI — Kurun waktu lima tahun terakhir, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi mencatat menerima 2.499 laporan masyarakat. Aduan yang masuk sepanjang 2021–2025 tersebut berasal dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi, dengan ragam substansi yang mencerminkan dinamika pelayanan publik di daerah.
Dari total laporan itu, sektor kepegawaian menempati urutan tertinggi dengan 335 laporan. Berikutnya adalah sektor agraria sebanyak 171 laporan, sektor perdesaan 112 laporan, hak sipil dan politik 86 laporan, serta sektor pendidikan 73 laporan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, menjelaskan bahwa lonjakan laporan di sektor kepegawaian terutama terjadi sejak dimulainya seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PPPK, pada 2023. Pada periode tersebut, banyak peserta seleksi menghadapi persoalan administrasi yang kemudian dilaporkan ke Ombudsman.
“Banyak masyarakat peserta seleksi PPPK yang melapor pada 2023 karena persoalan administrasi, dan seluruhnya dituntaskan oleh tim Ombudsman Jambi,” ujar Saiful.
Ia menambahkan, maladministrasi juga kerap muncul di sektor lain, terutama saat implementasi program baru pemerintah belum berjalan optimal. Menurutnya, hal ini menuntut kesiapan sistem dan sumber daya manusia agar tujuan program dapat tercapai tanpa menggerus kepercayaan publik.
“Tren ini menjadi cerminan pengaduan masyarakat Jambi. Sebaik apa pun tujuan program pemerintah, harus dibarengi implementasi yang efektif, responsif, dan akuntabel,” tegasnya.
Meski menerima ribuan laporan, Saiful memastikan seluruh pengaduan yang masuk diselesaikan tanpa terkecuali.
“Saya berkomitmen tidak boleh ada satu pun laporan masyarakat ke Ombudsman yang tidak dituntaskan. Semua harus selesai,” pungkasnya. (OYI)
Discussion about this post