Jambiday.com, JAMBI – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan mendampingi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto dalam rapat bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi serta dua kepala daerah, yakni Bupati Sarolangun, H Hurmin dan Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, Kamis (7/05/26).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan infrastruktur strategis di Provinsi Jambi, mulai dari penanganan tujuh jembatan gantung yang putus akibat banjir bandang di Kabupaten Sarolangun dan Merangin, hingga rencana pelebaran jalan nasional di kawasan depan Universitas Jambi (Unja) Mendalo dan Universitas Islam Negeri (UIN) STS Jambi.
Dalam rapat itu, Samsul menegaskan bahwa penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana harus menjadi prioritas utama pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan BPJN Jambi. Menurutnya, putusnya tujuh jembatan gantung tersebut telah mengganggu mobilitas masyarakat, terutama akses warga menuju pusat ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat di sejumlah desa terdampak.
“Penanganan cepat sangat dibutuhkan agar aktivitas warga dapat kembali normal. Infrastruktur ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Bung Sam-sapaan akrab pria ramah ini.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut, Edi Purwanto meminta BPJN Jambi segera merespons kondisi darurat yang terjadi di wilayah terdampak banjir bandang. Politisi PDI-P ini menjelaskan, perjuangan terhadap persoalan infrastruktur itu sebelumnya juga telah dilakukan langsung oleh Edi Purwanto saat menemui Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo dalam kunjungan kerja di Muaro Bungo, Selasa (5/5/2025) kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, Edi Purwanto didampingi Bupati Bungo, Dedy Putra, Wakil Bupati Bungo, Gus Dayat, serta Kepala BPJN Jambi, Dedy Hariadi.
Di hadapan Menteri PU, Edi Purwanto memaparkan secara langsung kondisi infrastruktur di Provinsi Jambi,khususnya tujuh jembatan yang rusak dan putus akibat bencana banjir bandang di Kabupaten Sarolangun dan Merangin. Menurut Samsul Ridwan, respons pemerintah pusat terhadap usulan tersebut cukup positif. Bahkan, kata dia, Kementerian PU melalui BPJN langsung memberikan sinyal percepatan penanganan.
“Alhamdulillah, tadi langsung direspons. Mudah-mudahan bisa dikerjakan tahun ini, paling lambat tahun depan,” kata Samsul menirukan penyampaian Edi Purwanto usai pertemuan.
Selain membahas jembatan putus, rapat tersebut juga menyoroti kondisi kemacetan di kawasan Mendalo, terutama di ruas jalan nasional depan kampus Unja dan UIN STS Jambi yang saat ini dinilai sudah tidak mampu menampung tingginya volume kendaraan.
Karena itu, DPR RI bersama DPRD Provinsi Jambi mendorong percepatan pelebaran jalan sebagai solusi untuk mengurai kemacetan yang setiap hari terjadi, terutama pada jam masuk dan pulang aktivitas perkuliahan. Dan yang jelas feasibility study (Studi Kelayakan) pelebaran jalan diselesaikan tahun 2026 ini.
“Dan 2027 pelaksanaan dengan syarat untuk pembebasan lahan yg di butuhkan untuk pelebaran di kembalikan ke Pemkab Muaro Jambi. Saya harap sinergi antara pemerintah pusat, BPJN, pemerintah daerah, dan wakil rakyat dapat mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jambi,” pungkas Anggota DPRD Dapil Sarolangun-Merangin ini. (OYI)
Discussion about this post