Pimpin Finalisasi Banggar, Samsul Riduan Pastikan APBD 2026 Tetap Pro Rakyat Meski Fiskal Menyempit

Jambiday.com, JAMBI– Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi merampungkan finalisasi APBD Provinsi Jambi Tahun 2026 pada Jumat malam (28/11/25). Rapat yang berlangsung hingga larut malam tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan, selaku pimpinan rapat Banggar.

Sementara itu, pengesahan resmi APBD 2026 dijadwalkan digelar pada Sabtu sore (29/11/25) melalui rapat paripurna. Berdasarkan hasil finalisasi, APBD Provinsi Jambi Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp3,821 triliun.

Salah satu keputusan paling krusial dalam finalisasi tersebut adalah membantu pembayaran angsuran piutang RSUD Raden Mattaher sebesar Rp35 miliar dari total tunggakan Rp85 miliar. Kebijakan ini dilakukan melalui pergeseran anggaran dari pos Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar Rp66 miliar, yang pembayarannya ditunda selama dua bulan ke depan.

Samsul Riduan menyebut bahwa langkah itu diambil setelah melihat langsung kondisi pelayanan RSUD yang sangat terdampak akibat tingginya piutang.

“Kami banyak menerima keluhan masyarakat pelayanan yang tidak optimal, obat yang sering kosong, hingga pasien yang gagal dioperasi karena RSUD kekurangan anggaran operasional akibat piutang menumpuk. Maka, mengalokasikan angsuran Rp35 miliar menjadi langkah mendesak untuk menyelamatkan layanan kesehatan,” tegasnya.

Selain masalah kesehatan, Banggar juga menyoroti banyaknya jalan rusak yang dikeluhkan warga di berbagai daerah. Oleh sebab itu, APBD 2026 tetap memprioritaskan mandatori pemerintah pusat di sektor kesehatan dan infrastruktur, karena dua kebutuhan dasar ini bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat.

Namun Samsul mengingatkan bahwa kondisi fiskal Provinsi Jambi sedang dalam tekanan, sehingga diperlukan kreativitas dan terobosan untuk menambah pendapatan daerah.

“Saya minta seluruh OPD tidak hanya fokus membelanjakan anggaran, tetapi memikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan daerah. Kita harus mencari pundi-pundi pemasukan baru agar keuangan Pemprov Jambi kembali sehat. Sekarang ini besar pasak daripada tiang di OPD,” ujarnya dengan nada kritis.

Politisi PDI Perjuangan ini memastikan bahwa meski dalam situasi fiskal yang sulit, DPRD tetap mengedepankan prinsip keberpihakan kepada rakyat dalam penyusunan APBD 2026.

“Dalam kondisi apa pun, APBD harus tetap pro rakyat. Itu komitmen utama kami,” tutupnya. (OYI)